Namun adu mulut tidak berlangsung lama, karena pihak pihak pemerintah mengakui melakukan kekeliruan.
Namun adu mulut tidak berlangsung lama, karena pihak pihak pemerintah mengakui melakukan kekeliruan.

sergap.id, MBAY – Acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Nagekeo yang menelan biaya Rp 10 Miliar di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, diwarnai adu mulut antar pemangku adat dalam Suku Dhawe dengan Kasat Pol PP, Muhayan Amir, dan Kesbangpol, Pius Dhari.

Ini disebabkan oleh sikap Dinas Perpustakaan yang tidak melibatkan salah satu pemangku adat dalam Suku Dhawe untuk secara bersama melakukan ritual adat peletakan batu pertama yang rencana awalnya dilaksanakan pada pukul 09.00 wita, Senin (26/7/21).

Acara ini molor, gara-gara kubu rumah adat Tonga Nanga yang diwakili oleh Lukas Mbulang dan beberapa tokoh lainnya melakukan protes hingga terjadi adu mulut di lokasi peletakan batu pertama.

Namun adu mulut tidak berlangsung lama, karena pihak pihak pemerintah mengakui melakukan kekeliruan.

“Kami dari Pemda tidak punya niat untuk mengadu domba, karena kita semua adalah keluarga besar dalam Suku Dhawe. Hari ini marilah kita secara bersama membangun daerah kita yang tercinta ini. Kekeliruan yang terjadi hari ini, kita akhiri sampai disini, kita dalam satu rumah besar, kita harus berjiwa besar untuk saling memaafkan,” ucap Pius Dhari.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda dan tokoh adat Tonga Nanga dan lainnya, proses peletakan batu pertama, akhirnya bisa berjalan kembali, dan dimulai pada pukul 12.00 Wita hingga selesai.

Acara dimulai dengan ritual adat oleh tokoh adat dari kelima rumah adat, yakni potong babi dan ayam jantan yang kemudian darahnya dipercik ke batu dan material lain.

Setelah itu, batu dan material yang sudah dibasahi darah diserahkan kepada Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do untuk diletakan pada fondasi yang sudah disiapkan sebagai tanda bahwa pembangunan gedung sudah dapat dimulai.

Hadir pada acara ini Kapolres Nagekeo, Dandim 1625 Ngada, Kasi Intel Kejari Ngada, Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Tokoh adat, serta undangan lainnya.

“Kejadian hari ini merupakan keberhasilan Pemda Nagekeo dalam memecah belah persatuan dan kesatuan Suku Dhawe. Pemda itu tahu bahwa dalam Suku Dhawe, adat lima rumah pokok, tapi kenapa 4 rumah diundang, sedangkan Tonga Nanga tidak dilibatkan? Saudara-saudara saya dari ke empat rumah (Gako Tasi, Rajo Goa, Tiwu Tasi dan Kowa Dhawe) dari dulu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun hari ini, saya baru mendapat jawaban, bahwa yang menjadi biang konflik itu dipicu oleh pihak Pemda Nagekeo. Ini yang sangat saya sesalkan,” ujar Lukas Mbulang kepada SERGAP.

Lukas bersama tokoh Tonga Nanga lainnya merasa tidak dihargai oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Padahal pihaknya telah menyerahkan tanah secara gratis untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo, termasuk untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah.

“Kami menyerahkan tanah untuk Pemerintah itu secara gratis dan cuma-Cuma. Penyerahan tanah suku itu dilakukan secara bersama oleh kelima fungsionaris dalam Suku Dhawe, tetapi kenapa hari ini pada saat peletakan batu, ada yang dilibatkan, dan yang lain ditendang? Ini yang sangat saya sesalkan,” timpalnya.

Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do, dalam sambutannya, mengatakan, untuk membangun sebuah daerah, tidak semuanya berjalan mulus. Tantangan dan kendala pasti saja terjadi. Akan tetapi kita harus hadapi tantangan itu dan segera mencari solusi yang terbaik.

“Mari kita bangun Nagekeo secara bersama, karena semua untuk kita, bukan untuk siapa-siapa,” katanya.  (sg/sg)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here