Solehoddin bersama Yulianus Bria Nahak saat mendaftarkan gugatan ke PN Tulungaung, Kamis (20/6/19).

sergap.id, KASUS – Pemilik Rumah Toko (Ruko) Belga melalui kuasa hukum Belga, Dr. Solehoddin, SH, MH bersama Yulianus Bria Nahak, SH, MH menggugat Bupati Tulungaung, ke PN Tulungagung, Kamis (20/6/19).

Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung itu berstatus TERGUGAT I, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulungagung  TERGUGAT II, dan PT. Prima Nugraha Agung selaku developer  sebagai TERGUGAT III.

“Surat Pengajuan Permohonan Ijin Perpanjangan HGB diatas HPL yang kami ajukan untuk mendapatkan perpanjangan ijin, ternyata  (TERGUGAT I) sampai sekarang  tidak memproses atau tidak menindakjuti dan/atau tidak menjawab,” ujar Solehoddin via keterangan persnya yang diterima SERGAP, Jumat (21/6/19).

Menurut dia, sikap TERGUGAT I yang tidak merespon atau tidak menindak lanjuti dan/atau tidak menjawab tidak bisa dibenarkan. Karena berdasarkan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  dan atau UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengharuskan pejabat publik bersikap atas pengaduan atau permohonan.

Sikap diam pejabat malah bisa menimbulkan konsekuensi yuridis, seperti sanksi administrasi atau sanksi pidana denda.

Dengan demikian (TERGUGAT I) telah nyata-nyata melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad).

“Pada tanggal 29 April 2019 Sekretaris Daerah melayangkan surat kepada Klien kami dengan Nomor : 030/512/204/2019 tentang Permohonan Sewa Tanah dan Bangunan di atas HPL No.I Pemkab Tulungagung,” beber Solehoddin.

Akan tetapi Solehoddin memberikan tanggapan pada tanggal 18 Mei 2019 yang pada prinsipnya menolak pemanfaatan aset milik Pemkab dalam bentuk sewa karena tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor :181/2400/424.12/1992.

Dengan adanya perbuatan TERGUGAT I yang  bermaksud merubah perpanjangan HGB diatas HPL menjadi  tanah HGB di atas Hak Pengelolaan menjadi sistem sewa menyewa, dimana para pihak masih terikat dalam Perjanjian Kerjasama  Nomor : 181/2400/424.12/1992, maka perbuatan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad).

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung TERGUGAT II tidak memberikan informasi secara lengkap keberadaan status tanah HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL), melainkan hanya diberitahukan kepada pihak TERGUGAT I.

Padahal secara nyata tanah tersebut berstatus HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL), sehingga TERGUGAT II pasti mengetahui ada pihak lain selain TERGUGAT I yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan HGB di atas Hak Pengelolaan dimaksud.

TERGUGAT II seharusnya sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP menyatakan “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

Sedangkan dalam ayat (2) nya dinyatakan “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan”.

“Demi keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, kami selaku kuasa hukum akan berusaha semaksimal mungkin dengan segala upaya hukum terhadap perkara ini, karena kami bertindak sudah sesuai dengan perjanjin kerjasama  Nomor : 181/2400/424.12/1992, Pasal 5 ayat 1 dan 2 dan perjanjian kerjasama  Nomor : 181/2400/424.12/1992, Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang pada pokoknya Klien kami mempunyai hak PRORITAS DAPAT melakukan perpanjangan HGB di atas HPL,” ucap Yulianus Bria Nahak.

“Jika kemudian TERGUGAT I  merubah perjanjangan HGB diatas HPL dengan Sistem Sewa, maka perbuatan TERGUGAT I adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad),” tegas pengacara asal Kabupaten Malaka itu. (yul/sel)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.