Meridian Dado
Meridian Dado

PADA awal tahun 2020, saat dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi Pengadaan Bibit Bawang Merah Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Malaka yang merugikan negara Rp  4,9 miliar dari total proyek Rp 10,8 miliar, ada satu anggota Tim Penyidik Tipikor Polda NTT yang menangani perkara itu, yaitu Bripka Dominikus Atok, dimana berdasarkan penelusuran kami, Bripka Dominikus Atok pernah muncul menghebohkan publik dalam pemberitaan koran Pos Kupang tanggal 14 Agustus 2015 yang berjudul “Oknum Polisi di Polda NTT Bawa Dokumen Kasus Korupsi”.

Dalam pemberitaan itu terungkap Polres Ngada sudah tidak lagi menyelidiki dua kasus dugaan korupsi di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada, yakni kasus Sewa Alat Berat, dan kasus Pembangunan Jembatan Alolonggo di Riung (Ngada). Sebab semua berkas perkara kasus tersebut sudah dibawa oleh mantan Kanit Tipikor Polres Ngada, Bripka Dominikus Atok, saat yang bersangkutan dimutasi ke Polda NTT di tahun 2013.

Tindak-tanduk Bripka Dominikus Atok yang membawa berkas kasus Sewa Alat Berat dan kasus Pembangunan Jembatan Alolonggo menyebabkan Polres Ngada dituding publik sebagai institusi yang sengaja mengendapkan proses penuntasan kasus-kasus korupsi, bahkan akibat ulah Bripka Dominikus Atok, pada Agustus 2015, Kasat Reskrim Polres Ngada, AKP Niko Darutama didampingi Kanit Tipikor, Rusnadin telah memberikan konfirmasi bahwa Polres Ngada tidak bisa melanjutkan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi Sewa Alat Berat dan kasus Pembangunan Jembatan Alolonggo.

Kami mendapat  informasi bahwa Bripka Dominikus Atok juga merupakan salah satu oknum anggota Tim Penyidik Tipikor Polda NTT yang dilaporkan dalam kasus pemerasan terhadap Baharuddin Tony, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi Pengadaan Bibit Bawang Merah, dimana tersangka Baharuddin Tony mengaku telah diperas Rp 700 juta dan dia telah melaporkan oknum anggota Tim Penyidik Tipikor Polda NTT yang melakukan pemerasan terhadapnya itu ke Propam Polda NTT, lalu Propam Polda NTT telah pula melakukan pemeriksaan terhadap 6 anggota Tim Penyidik Tipikor Polda NTT, dan hasil akhir dari kasus pemerasan yang sangat menghancurkan citra dan nama baik institusi Polda NTT tersebut, Bripka Dominikus Atok telah dikenakan demosi usai Sidang Kode Etik di internal Polda NTT.

Kasus pemerasan terhadap Baharuddin Tony telah dibuatkan laporan polisi oleh Paminal Polda NTT pada tanggal 5 Mei 2020, yang pada pokoknya tersangka Baharuddin Tony mengaku telah diperas oleh oknum anggota Tim Penyidik Tipikor Polda NTT dengan angka mencapai Rp 700 juta.

Hal itu dibuktikan dengan adanya bukti transfer ke nomor rekening dengan nama orang yang menerimanya serta saat penyerahan uang secara tunai kepada oknum anggota Tim Penyidik Tipikor Polda NTT ada saksinya dua orang, ada rekaman pelat mobil yang dipakai dan lokasi penyerahan uangnya.

Keberadaan oknum anggota Tim Penyidik Tipikor Polda NTT yang terindikasi memiliki rekam jejak buruk dalam penanganan perkara korupsi khususnya yang berpengalaman dalam dugaan menghilangkan berkas perkara korupsi, serta apalagi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap tersangka yang diperiksanya, menurut kami itulah sumber penyebab mandeknya penuntasan kasus dugaan korupsi Pengadaan Bibit Bawang Merah di Polda NTT. Sebab, bayangkan bila tidak ada kasus pemerasan terhadap Baharuddin Tony, maka bisa dipastikan berkas kasus dugaan korupsi Pengadaan Bibit Bawang Merah akan tersusun secara kredibel oleh penyidik-penyidik berintegritas sehingga tidak akan terjadi bolak balik berkas perkara dari penyidik Polda NTT ke kejati NTT.

Satu-satunya cara menebus citra Polda NTT yang terpuruk akibat kasus pemerasan itu adalah Polda NTT harus segera membuktikan bisa memenuhi petunjuk Kejati NTT sehingga kasus dugaan korupsi Pengadaan Bibit Bawang Merah dengan tersangka sembilan orang itu bisa segera dinyatakan lengkap atau P21 guna segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang.

Polda NTT dan Kejati NTT harus menindaklanjuti komitmen Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dimana Kapolri telah meminta dukungan Jaksa Agung agar tidak ada lagi bolak balik berkas perkara antara institusi kepolisian dan kejaksaan, dan Jaksa Agung pun memberikan dukungan kepada Kapolri agar ke depannya pihak kepolisian bisa lebih teliti dalam menyusun berkas perkara, baik pidana umum maupun khusus, sehingga tidak terjadi lagi adanya berkas perkara yang dianggap belum lengkap atau P18.

Pengembalian berkas perkara pidana disertai pemberian petunjuk dari jaksa kepada penyidik polisi atau P19 cukup sekali saja, sehingga setelah berkas perkara dilengkapi lalu dinyatakan P21 dan bisa disidangkan demi segera terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

Kapolri dan Jaksa Agung ingin agar kedepannya terbangun soliditas dan sinergitas penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan, dan hal itu bisa diwujudkan melalui percepatan dan kemudahan pelimpahan berkas perkara antara kedua institusi.

  • Penulis: Meridian Dewanta, SH,   Advokat PERADI / Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here