sergap.id, KUPANG – Sebanyak seratus sebelas ribu (111.040) anak di Provinsi NTT usia 7 sampai 15 tahun tercatat drop out atau putus sekolah. Dan, yang paling banyak berada di empat Kabupaten di Pulau Sumba.
Demikian disampaikan Provincial Manager INOVASI NTT area Sumba, Hironimus Sugi kepada wartawan di ruang Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Kamis (7/11/19).
Menurut dia, minimnya akses pendidikan di daerah menjadi salah satu alasan yang membuat anak-anak itu putus sekolah.
Karena itu, butuh peran aktif Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh NTT untuk menyelesaikan masalah ini.
“Anak-anak ini mau dikemanakan?,” tanya Sugi.
Kata dia, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, membuat kewenangan Gubernur dan Bupati/Wali Kota tidak singkron dalam mengurus pendidikan anak.
Sebab sekarang ini, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diurus oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Pinggirkan kewenangan kepala daerah (antara gubernur dan bupati/walikota). Karena urusan kita adalah masa depan anak-anak,” pintanya.
Sugi menjelaskan, jika ego kewenangan gubernur dan bupati/wali kota tidak bisa diselaraskan dalam mengurus pendidikan anak, maka jumlah anak drop out di NTT akan terus bertambah setiap tahun.
“Sekarang ini di NTT sudah ada seratus sebelas ribu empat puluh (111.040) anak yang drop out sesuai data Susenas Pendidikan 2018,” tegasnya.
Jumlah anak putus sekolah tersebut, kata Sugi, paling banyak berada di empat kabupaten di Pulau Sumba, yakni Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur.
“Kondisi pendidikan dasar di Sumba sangat tertinggal. Salah satu kesulitan yang ada di Sumba adalah penggunaan bahas adaerah. Jadi, ketika anak masuk sekolah, mereka kaku menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, minimnya akses pendidikan di sana menjadi penyebab anak putus sekolah,” bebernya.
Karena itu, dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan, serta pengelolaan pendidikan yang lebih baik dan bermutu, maka bulan ini akan dilaksanakan Lokakarya III Grand Design Pendidikan Provinsi NTT.
Lokakarya akan di selenggarakan di Kantor Gubernur NTT pada tanggal 11 sampai 13 November 2019 dan dihadiri oleh para bupati dan wali kota, serta pemangku kepentingan pendidikan dari 22 kabupaten/kota di NTT.
Sugi menjelaskan, saat ini, di NTT ada 1,35 juta anak yang sedang bersekolah di PAUD, SD, SMP,SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di 7657 sekolah.
Anak-anak ini akan memasuki usia produktif (15 tahun ke atas) pada tahun 2030.
Peluang bonus demografi tersebut perlu dipersiapkan dengan baik agar generasi emas NTT ini memiliki kemampuan dan daya saing yang baik menghadapi dunia kerja global Abad 21.
“Sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT “NTT Bangkit Menuju Sejahtera” dalam bidang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), maka yang menjadi focus perhatian kita adalah sebanyak 111.040 anak usia sekolah pada jenjang SD sampai SMA yang saat ini drop out untuk dapat kembali ke sekolah,” katanya.
“Fokus lainnya adalah mempertahankan 1,35 juta anak usia sekolah yang sekarang sedang sekolah agar tidak drop out,” tegasnya.
Menurut Sugi, mutu dan relevansi lulusan sangat ditentukan oleh kuatnya sinergi kapabilitas antara 22 dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota bersama 7.657 kepala sekolah dan 92.448 guru yang ada di NTT.
“Sinergi yang berpihak pada proses pembelajaran tentunya,” ucapnya.
Kata Sugi, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2017 adalah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program INOVASI yang merupakan program kemitraan pemerintah Indonesia-Australia.
Program ini dilaksanakan di Pulau Sumba, dengan tujuan meningkatkan mutu hasil pembelajaran siswa kelas awal, terutama dalam hal kemampuan literasi dan numerasi, serta pendidikan inklusif.
Dalam pelaksanaannya, INOVASI bekerja langsung dengan memperkuat kapasitas Fasilitator Daerah (FASDA) yang direkrut dari guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah setempat, yang mempunyai kemampuan lebih dalam bidangnya dan mampu menjadi fasilitator.
Tujuannya adalah ketika program INOVASI berakhir, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan memiliki tim FASDA yang memiliki kapasitas untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas guru berkelanjutan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG).
INOVASI mendampingi Fasilitator Daerah untuk memfasilitatasi pelatihan dan pendampingan kepada guru, kepala sekolah juga bekerja bersama dengan orangtua dan pemerintah kabupaten serta pemangku kepentingan kunci lainnya di Sumba.
“Melalui pelatihan dan penguatan kapasitas yang dilakukan pada kegiatan di KKG dan KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), kami bekerja untuk menemukan dan memahami cara-cara yang efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa SD di Sumba, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan literasi, numerasi dan inklusi,” pungkas Sugi. (cis/sp)
