Kaum perempuan harus menyadari bahwa sesungguhnya memiliki daya tawar (bargaining power) yang potensial dalam pilkada.
Kaum perempuan harus menyadari bahwa sesungguhnya memiliki daya tawar (bargaining power) yang potensial dalam pilkada.

BEBERAPA bulan terakhir suhu politik di Kabupaten Sikka mulai menghangat, meski pelaksanaan Pilkada masih menghitung tahun. Seperti pesta dekomrasi sebelumnya, semua jawara mulai turun gunung, baik yang pernah bertarung, mapun figur baru, semuanya mulai ikut ambil bagian meramaikan pasar bursa politik Sikka.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menggiring opini pembaca dalam rangka dukung-mendukung atau pengkultusan calon, namun sekedar menggugat ruang tanggap kita soal partisipasi perempuan dalam pentas Politik Sikka.

Hal menarik yang perlu di ceriterawacanakan adalah belum nampak munculnya srikandi-srikandi dalam bursa politik yang seolah selalu dihegemoni oleh kaum lelaki.

Menarik dan menggugah ruang tanya penulis bahkan “mungkin” banyak pihak tentang apakah para srikandi akan mampu bertahan dalam dunia yang penuh trik dan intrik ini? Ataukah mereka akan gugur sebelum masuk arena pertarungan sesungguhnya?

Jika pertanyaan retoris tersebut benar, maka tepatlah pernyataan banyak masyarakat yang secara lantang menyatakan Belum Saatnya Perempuan Memimpin Sikka. Namun apapun pernyataan maupun tanggapan kita, mungkin kita layak merenungkan ramalan John Naisbit dan Patricia Aburdence dalam buku yang berjudul ’’Megatrend 2000’’.

Kedua pemikir ini memprediksikan kepemimpinan dunia di masa depan adalah milik perempuan. Pernyataan ini di samping membawa kabar gembira bagi kaum hawa, khsusnya para srikandi petarung, juga menjadi sebuah pekerjaan maha berat untuk menggugah kesadaran emosional perempuan yang selama ini hanya diperankan pada wilayah domestik (rumah tangga) semata, agar secara berani keluar dan menentukan sikap politik dan pilihan politik.

Penulis dan juga pembaca yang budiman tentunya juga berharap agar keterpanggilan perempuan untuk ambil bagian di ranah publik tidak menjadikan kaum perempuan yang lain, lalu secara latah harus memilih perempuan, namun jikalau kehadiran perempuan dengan rekam jejak keberhasilan, kegiatan kemanusiaannya mumpuni, mengapa harus takut untuk secara proporsional memilih perempuan?

Selain pernyataan Jhon dan Patricia di atas, mungkin kita juga perlu kembali membaca catatan sejarah bahwa sejak negara ini belum berdiri, perempuan telah lama ikut dalam proses perjuangan politik, dan politik perjuangan dalam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Seperti yang dimiliki Cut Nyak Dien (1848-1908) dan Dewi Sartika (1884-1947).

Kedua pejuang perempuan ini telah mampu menunjukan kemampuannya untuk masuk medan laga dalam upaya mengusir penjajah, minimal inspirasi ini harus menjadi spirit bagi para srikandi untuk maju memperjuangkan hak perempuan khususnya, dan hak masyarakat Sikka secara universal tentunya.

Secara historis kemunculan isu gender di Indonesia setidaknya diawali oleh perkembangan pemikiran yang disemai oleh seorang perempuan pelopor emansipasi yaitu Kartini (1874-1904). Dari surat-surat pribadi Kartini tercermin pemikiran tentang perbaikan harkat dan martabat rakyat jajahan atau “pribumi”.

Situasi perempuan pada masa itu diliputi oleh kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan perempuan pribumi yang ditandai oleh tingginya kematian ibu melahirkan, ketiadaan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan (miskin), kawin paksa, dan poligami.

Keberlanjutan gerakan perempuan Indonesia juga dapat diikuti dari ceritera keberhasilan organisasi perempuan (Suara Mahardika), yang mengirim mosi kepada Gubernur Jenderal Belanda menuntut persamaan di muka hukum pada tahun 1915.

Kemudian organisasi yang lain PPII (Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia) kembali mengirim mosi kepada pemerintah Belanda, Dewan Rakyat, dan Fraksi Nasional, agar perempuan diberi hak pilih untuk menjadi anggota Dewan Kota (Suryochondro, 1995).

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 berkaitan erat dengan Kongres Perempuan pertama tanggal 22 Desember tahun 1928 di Yogya, dan diperingati sebagai Hari Ibu sampai sekarang, sebenarnya menunjukan secara “terang-benderang” kepada kita tentang bagaimana peranan kaum perempuan dalam menancapkan tonggak-tonggak sejarah pertiwi.

  • Sudah Waktunya?

Kehadiran srikandi-srikandi untuk tampil sebagai pemimpin Sikka menjadi awal ekspansi perempuan untuk menghentikan ketidakadilan gender, seiring kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender yang sudah mulai berkembang, maka perjuangan untuk mendapat akses berpolitik menjadi hal yang lumrah dan perlu, pekerjaan beratnya adalah bagaimana merubah pola pikir masyarakat yang dibentuk oleh budaya turunan yakni budaya patriarkhat tidak bisa dihilangkan sambil menanti proses evolusi pemikiran alamiah, tetapi juga perlu secara revolusioner.

Kaum perempuan harus menyadari bahwa sesungguhnya mereka memiliki daya tawar (bargaining power) yang potensial dalam pilkada. Segmentasi pemilih berdasarkan gender selalu menjadi perhitungan bagi para calon kepala daerah, karena paling tidak dari sisi kuantitas jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Di sinilah pentingnya pendidikan politik dan pemberdayaan politik bagi pemilih perempuan, supaya perempuan bisa memilih dengan lebih cerdas.

Dalam konteks solidaritas emosional perempuan itu, kondisi perjuangan para srikandi untuk menjadi Pemimpin Sikka tidak boleh lagi dipahami dalam definisi-definisi primordial. Memperjuangkan dan menempatkan diri sebagai Perempuan Calon pemimpin Sikka tidak boleh juga hanya terikat dan memperhatikan perempuan karena kesamaan jenis kelamin dan kodrati. Tetapi menjadi Pemimpin Sikka harus didasari keyakinan bahwa kita terikat pada problem sosial yang sama, yaitu kemiskinan ketiadaan akses terhadap kebutuhan riil dan kehadiran kita untuk memecahkan masalah sosial yang sama dengan pendekatan RASA dan RATIO.

Berangkat dari keseluruhan pemikiran tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa kehadiran Perempuan sebagai Calon Pemimpin Sikka pada pokoknya mengedepankan rasa “solidaritas etis” bukan ”Solidaritas Entitas” karenanya harus memungkinkan setiap orang keluar dari koordinat mentalitas komunalnya (Dikotomi laki-laki dan perempuan).

Keberanian para srikandi untuk melakukan pertemuan di dalam ruang politik haruslah merupakan keberanian yang muncul untuk mempercakapkan kemungkinan-kemungkinan sosiologis, dan bukan kepastian-kepastian teologis yang bersifat dogmatis.

Keberanian menerima politik sebagai “ruang antagonisme”, berarti berani juga untuk menjalani peluang berkonfrontasi ide yang etis demi alasan-alasan keadilan, demi melahirkan solidaritas etis, dimana dengan tumbuhnya solidaritas etis maka dapat ditakar-ukurkan langsung pada kesosialan manusia hari ini, agar kita tidak menunda keadilan yang diharapkan masyarakat Sikka sampai tibanya hari kiamat, sehingga mungkin juga benar pertanyaan retoris tepatnya kegelisahan banyak pihak yang mencoba menakar seberapa berani para kandidatwan dan kandidatwati Balon Pemimpin SIkka bekerja untuk Rakyat?

Senatilan-Sentilun warung kopi tersebut di atas tentunya berangkat dari pengamatan masyarakat terhadap kehidupan konkrit masyarakat Sikka dan mungkin NTT yang saat ini terlilit sejumlah persoalan sosial yang tidak mungkin sekedar diatasi dengan doa, atau sesajen dan mantra.

Menciptakan kesejahteraan rakyat tidak cukup dengan menunggu ketika kita mengahadap Tuhan. Demikian juga kerusakan relasi sosial antar kita yang terkonstruksi secara kultural dan struktural tidak dapat ditangkal oleh komat-kamit sejumlah dukun.

Kita telah mencoba dan mengalami kepemimpinan laki-laki, mungkin kita juga perlu mengalami dan memberikan kesempatan para srikandi kita berbagi peran membagun Nian tanah Sikka dengan sentuhan rasa (sense of develop) .

  • Kelembutan dan Kesejukan Demokrasi

Keberadaan perempuan sebagai calon pemimpin Sikka setidaknya menjadi media hipotesa politik berkaitan dengan kejenuhan dan menurunya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan saat ini yang lebih mengedepankan gaya laki-laki yang “mungkin hanya mengedepankan Ratio dan jarang menggunakan Rasa”(pasti tidak semua kepemimpinan laki-laki seperti ini).

Selain itu, dendam Politk, hutang politik, yang terbaca ketika terjadi praktek mafia politik, barteran kepentingan jelang Pilkada dimana calon kepala daerah sudah mengijonkan proyek-proyek kepada si borju, bahkan sebelum ia mencalonkan diri dalam Pilkada.

Selain itu pula isu mutasi menjadi isu yang gencar ketika terpilih sebagai bentuk dari pelunasan hutang politik. Transfer politik gratisan, tadah-menadah politik sudah menjadi subkultur politik kita dengan rumus: kepentingan bertemu kepentingan, kemauan bersua kebutuhan, menunjukan perilaku POLITK TANPA RASA.

Kehadiran Srikandi dalam Bursa Pemilihan Pemimpin Sikka nantinya jika ada perlu dimaknai sebagai warna demokrasi yang memperindah ruang demokrasi kita. Sekalipun tidak terpilih menjadi Pemimpin Sikka, minimal kehadiran para Srikandi memberikan sentuhan kelembutan dan kesejukan dalam demokrasi.

Kehadiran para srikandi ini menunjukan bahwa mereka tidak lagi memandang dirinya sendiri melalui cermin-cermin identitas yang dipasang mengelilingi hidup komunal mereka. Cermin-cermin itu tidak lagi memberi rasa aman primitif (semu) kepada identitas mereka.

Karena ketika mereka melangkah ke luar rumah, narsisisme, kehidupan komunal kaku tidak lagi banyak gunanya, mereka tampil untuk memancarkan cermin pribadinya bagi banyak orang agar semua dapat berkaca dan menilai dari cermin yang sama.

*) Penulis: Paulus Histo Safrodan

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here