sergap.id, MBAY – Keluhan terhadap pelayanan karantina hewan di Pelabuhan Ende bukan sekadar suara sporadis pelaku usaha. Sejumlah temuan lapangan mengindikasikan adanya persoalan sistemik—mulai dari prosedur berlapis, keterbatasan fasilitas, hingga beban biaya yang melonjak tanpa kejelasan efisiensi.
Sergap menelusuri praktik di lapangan dan menemukan bahwa proses karantina yang seharusnya menjamin kesehatan hewan justru diduga menjadi titik rawan pemborosan bagi pelaku usaha.
Mashuri Karengaseng, penyedia jasa pengiriman ternak, menjadi salah satu pihak yang merasakan langsung dampaknya. Ia menyebut adanya disparitas mencolok antara biaya operasional karantina di IKH Mbay dan di Ende.
“Biaya di Mbay masih relatif terjangkau. Tapi begitu masuk Ende, pengeluaran melonjak. Pakan saja bisa tembus belasan juta rupiah, belum biaya lain,” ujarnya, Sabtu (11/4/26) sore.
Namun persoalan tak berhenti pada biaya. Kapasitas Instalasi Karantina Hewan (IKH) di Ende disebut jauh dari memadai. Dengan daya tampung terbatas, antrean hewan tak terhindarkan—bahkan bisa mencapai satu hingga dua minggu.
Kondisi ini memaksa pelaku usaha mengambil langkah darurat: menyewa lahan warga sebagai penampungan sementara. Praktik ini bukan hanya menambah biaya, tetapi juga membuka potensi risiko kesehatan hewan di luar pengawasan resmi.
“Selama menunggu antrean, kami harus keluar biaya lagi untuk sewa lahan. Ini situasi yang terpaksa,” kata Mashuri.
Temuan lain yang mencuat adalah praktik karantina berulang. Sahrul, pengusaha sapi asal Jawa Barat, mempertanyakan kewajiban karantina ganda di dua lokasi berbeda—Mbay dan Ende—meski fasilitas keduanya dinilai serupa.
“Kalau sudah dikarantina di Mbay, kenapa harus ulang di Ende? Ini yang bikin biaya membengkak,” tegasnya.
Dalam perhitungan Sahrul, biaya pakan selama 10 hari saja bisa mencapai Rp19 juta. Angka itu belum termasuk ongkos transportasi harian untuk distribusi pakan dari Mbay ke Ende, serta biaya tenaga kerja.
Lebih jauh, ia mengungkap bahwa sapi yang telah melalui pemeriksaan Dinas Peternakan tetap diwajibkan menjalani pengambilan sampel ulang di Ende. Proses ini dinilai memperpanjang rantai birokrasi tanpa kejelasan urgensi teknis.
Sejak November 2025, Sahrul telah tujuh kali mengirim sapi dari Flores ke Jawa. Ia mencatat tren kenaikan biaya yang signifikan, terutama dalam beberapa bulan terakhir.
Indikasi ketidakefisienan ini juga diperkuat oleh pengakuan Ma’ruf, pengusaha asal Mbay, Nagekeo. Ia menyebut biaya karantina di Ende bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan di Marapokot.
Faktor jarak menjadi salah satu pemicu. Pakan harus didatangkan dari Mbay ke Ende dengan ongkos tinggi per perjalanan. Di sisi lain, kapasitas IKH Ende yang hanya sekitar 150 ekor memperparah antrean, terutama karena melayani kiriman dari berbagai daerah seperti Ngada.
“Selama belum masuk IKH, hewan belum bisa diproses. Tapi biaya tetap jalan. Ini yang memberatkan,” ungkap Ma’ruf.
Lebih krusial lagi, seluruh risiko kerugian—termasuk kematian hewan selama masa karantina—ditanggung penuh oleh pengusaha. Tidak ada mekanisme tanggung jawab dari pihak karantina.
“Saya pernah kehilangan beberapa ekor sapi. Rugi besar, dan semua ditanggung sendiri,” katanya.
Di sisi lain, terdapat opsi karantina mandiri bagi pelaku usaha yang memiliki izin resmi dari kementerian. Namun fasilitas ini belum bisa diakses oleh semua pengusaha, sehingga mayoritas tetap bergantung pada IKH sesuai pelabuhan tujuan.
Menariknya, dalam rantai ekonomi ini, tidak semua pihak dirugikan. Udin, pemasok pakan, justru mengaku diuntungkan jika karantina dilakukan di Ende.
“Kalau di Ende, biaya pakan jadi lebih besar. Kami tentu dapat lebih banyak order,” ujarnya.
Fakta ini menegaskan adanya efek ekonomi turunan dari sistem yang berjalan—di mana beban satu pihak menjadi keuntungan pihak lain.
Hingga berita ini dipublikasi, pihak otoritas karantina di Pelabuhan Ende belum memberikan klarifikasi. Penanggung jawab pos pelayanan, drh. Helena Amadae Bhena, belum merespons upaya konfirmasi yang dilakukan Sergap melalui telepon dan pesan WhatsApp.
Ketiadaan penjelasan resmi ini semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap sistem karantina di wilayah tersebut. Jika tidak segera dibenahi, praktik karantina berlapis dan keterbatasan fasilitas berpotensi tidak hanya menggerus keuntungan pelaku usaha, tetapi juga menghambat distribusi ternak antar daerah—sektor yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi regional. (sg/sg)
