Herman Miten Liwun dan Siprianus Puru Liwun.
Herman Miten Liwun dan Siprianus Puru Liwun.

sergap.id, TANJUNG BUNGA – KAUR Keuangan Desa Ratu Lodong, YWO, dan Kepala Desa (Kades) Ratu Lodong, AKL, diduga telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga dilaporkan oleh R, suami YWO, ke Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Flores Timur (Flotim), Agus Payong Boli.

Kasus asusila ini terkuak pada awal Januari 2021.

“Saya yang mengantar (suaminya) bertemu Wabup Agus Boli. Wabup kemudian datang ke Desa Ratu Lodong pada tanggal 18 Januari 2021. Saat itu Wabup memimpin rapat penyelesaian kasus zinah Kades dengan KAUR Keuangan. Hadir dalam rapat itu adalah orang tua Lewo, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, dan masyarakat. Yang hadir saat itu ratusan orang. Massa memenuhi kantor desa hingga ke jalan raya. Rapat ini menghasilan Berita Acara bahwa Kades diberi waktu sampai 18 April 2021 untuk meletakan jabatan,” beber Siprianus Puru Liwun, tokoh masyarakat yang juga mantan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ratu Lodong kepada SERGAP via phone pada Sabtu (22/5/21) pagi.

Liwun menjelaskan, hubungan keluarga antara Kades dan selingkuhannya adalah ipar kandung.

“Istri dari Kades adalah saudari kandung dari suami si KAUR Keuangan,” paparnya.

Menurut Liwun, hubungan asmara antara Kades dengan KAUR telah diketahui oleh masyarakat sejak lama. Namun menjadi heboh ketika suami Sang KAUR melapor sendiri ke Wabup.

Kepada Wabup, kedua pelaku pun telah mengakui perbuatan mereka. Namun sampai hari ini keduanya masih tetap bekerja seperti biasa seolah tak pernah ada masalah.

“Deadline waktu yang diberi oleh Wabup saat itu adalah tanggal 18 April agar Kades meletakan jabatan. Tapi tanggal 16 April 2021 Kades baru membuat surat permohonan pengunduran diri kepada Bupati. Suratnya itu kemudian belum ditanggapi oleh Bupati hingga hari ini. Pertanyaan kami masyarakat, pertama, apakah Bupati memelihara oknum abnormal ini untuk memimpin desa-desa di Flotim? Kedua, rapat penyelesaian kasus asusila waktu itu dipimpin oleh Wabup, kenapa sampai sekarang Kades belum diberhentikan? Seharusnya ketika masalah ini dilaporkan ke Bupati, Bupati harus segera menerbitkan SK pemberhentian,” kata Liwun.

Sebab, lanjut Liwun, berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 dan Permendagri Nomor 82 tahun 2015, maka semua kepala desa yang punya moral seperti ini harus dipecat.

Karena itu, seharusnya setelah deadline yang diberikan oleh wabup saat itu, Bupati sudah menerbitkan SK pemberhentian, kalau Kades tidak mau meletakan jabatannya.

Kenapa Bupati piara orang ini? Saya tanya ini karena tenggang waktu (pemberhentian Kades) terlalu lama.

Itu makanya, sejak kemarin-kemarin, Kades abnormal ini melalui beberapa orangnya menggalang dukungan masyarakat agar dirinya tetap menjadi Kades. Tapi pagi tadi melalui pengeras suara, BPD telah mengumumkan kepada masyarakat agar tidak ikut-ikutan menandatangani surat dukungan kepada Kades.

Kekuatiran kami adalah jangan sampai terjadi benturan yang tidak diinginkan antara satu dua orang pendukung Kades dengan mayoritas masyarakat yang tidak menghendaki lagi AKL menjadi Kades.

Karena apa yang dilakukan Kades dan iparnya itu tidak patut untuk dicontohi. Kalau dibiarkan, apa jadinya masyarakat kita.

Karena itu kami desak Bupati menyikapi hal ini dengan tegas. Bukan membiarkan! Apalagi masalah ini sudah ditindaklanjuti oleh Wabup. Jika dibiarkan, apa muatannya?

Sementara itu, Ketua BPD Ratu Lodong, Herman Miten Liwun, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama yang dipimpin Wabup Flotim pada 18 Januari 2021.

“Keputusan rapat adalah memberhentikan (Kades) yang bersangkutan,” tegasnya.

Walau begitu, beber Herman, Sang Kades masih menyuruh tiga orang pendukungnya untuk menggalang dukungan masyarakat dari rumah ke rumah agar dirinya tetap menjadi Kades.

Masyarakat kemudian melaporkan gerak-gerik politik Kades itu ke BPD.

“Sehingga malam tadi BPD membuat rapat kilat dan hasil rapat telah diumumkan pagi tadi yang isinya menghimbau masyarakat tidak tanda tangan surat apa pun tanpa ada surat pengantar dari BPD. Karena masyarakat juga ditipu bahwa surat dukungan yang ditandatangan itu bertujuan agar Kades segera berhenti, padahal terbalik. Karena surat itu bertujuan agar Kades tetap menjabat selama 6 tahun kedepan. Karena hal ini pula, maka BPD akan mengambil sikap, malam ini, kami akan membuat rapat BPD bersama seluruh elemen tokoh masyarakat untuk menyegel Kantor Desa pada hari Senin (24/5/21) besok. Kami akan minta rekomendasi dari pihak Kepolisian untuk menyegel Kantor Desa. Setelah itu, kami bersama masyarakat menghadap Bupati,” ungkapnya.

“Kami ambil langkah begini, karena sikap dari Pemkab terlalu lambat. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan disini, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan BPD, orang tua dengan BPD, dan sebagainya. Sehingga kami tetap tindak lanjuti hal ini agar cepat diproses (pemberhentian Kades),” pungkas Herman.

Sementara itu, Bupati Flotim, Anton Hadjon, yang dihubungi SERGAP per telepon, Sabtu (22/5/21) siang, mengatakan, kasus Kades Ratu Lodong sementara diproses di Badan Pemberdayaan Masyarat Desa (BPMD) Flotim.

“Sementara proses dia punya dokumen. Memang sempat terganggu waktunya, tapi sementara berproses di BPMD. Artinya Kepala Desa kalau (berselingkuh) begitu kan tidak bisa. Lalu dia juga sudah menyatakan sikap di hadapan masyarakat dalam rapat BPD. Sehingga proses (pemberhentian) seperti biasa,” ujar Anton, singkat.

Wabup Flotim yang dihubungi SERGAP via WhatsApp pada Sabtu (22/5/21) pagi, belum bisa memberi komentar.

“Saya masih di jalan,” katanya.

Ratu Lodong merupakan sebuah desa di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini merupakan satu dari 16 desa dan kelurahan yang berada di Tanjung Bunga. (cis/cis)

KOMENTAR ANDA?

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini