SDI Merdeka
SDI Merdeka

sergap.id, MERDEKA – Bupati Kabupaten Lembata, Thomas Ola Langoday, diminta secepatnya mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah (Kepsek) SDI Merdeka, Agata Kewa.

Permintaan tersebut disampaikan oleh para guru SDI Merdeka, Jumat (29/10/21).

“Kami minta dia (Agata Kewa) segera dicopot. Sudah dua tahun dia jadi kepsek disini. Dia hanya masuk sekolah selama satu jam dalam seminggu. Dia selalu beralasan tugas koordinasi ke dinas. Koq tiap minggu? Sudah begitu perjalannya dihitung perjalanan dinas, dan dia paksa harus dibayar pakai dana BOS. Padahal di pos dana Bos tidak ada mata anggaran untuk biayai perjalanan kepsek”, ujar para guru yang mewanti-wanti agar nama mereka tidak dipublikasi.

Menurut para guru, soal perjalanan dinas pakai dana Bos tersebut telah dikoordinasikan oleh Bendahara Bos SDI Merdeka ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Kabupaten Lembata.

“Di Dinas, bendahara kita temui ibu Yustina Tapo. Ibu itu bilang ke bendahara kita bahwa ya bayar saja (uang perjalanan dinas Kepsek), kalau dana Bos habis, ya ambil saja dari dana Komite. Karena dia kepsek! Padahal di dana komite tidak ada biaya perjalanan dinas. Dia (Yustina Tapo) punya pernyataan 11 12 dengan Kepsek. Masalahnya adalah di RAB Bos hanya ada biaya untuk rakor bos. Dana Bos kita total Rp 82 juta. Tahap tiga belum cair. Sekarang di kas tinggal Rp 26 ribu”, beber mereka.

Para guru menyebut Agata sering marah-marah dan mengancam akan memindahkan pada guru yang tidak mengindahkan perintahnya. Akibatnya sering sekali terjadi pertengkaran antara Agata dengan para guru, termasuk dengan Bendahara Bos sekolah.

Agata juga sering sekali mengambil dana Bos dari bendahara Bos dan diberikan kepada pegawai Dinas PK Lembata.

“Kata dia (Agata), uang itu untuk pelicin, agar sekolah kami dapat DAK (Dana Alokasi Khusus). Tapi sudah dua tahun ini, sekolah kami tidak pernah dapat DAK. Masa untuk dapat DAK kita harus pakai pelicin?”, tanya para guru.

“Gara-gara uang pelicin itu, kita sempat bakalai. Otoriter sekali dia, kita protes, dia marah marah. Dia Plt sejak tahun 2019. Pangkatnya III/c tapi tulis di papan ini pangkatnya IV/a”, ujar salah satu guru sambil menunjuk papan informasi struktur guru yang terpasang di tembok ruangan perpustakaan SDI Merdeka.

Para guru juga menyebut uang sertifikasi mereka selalu dipotong oleh Dinas PK Lembata.

“Non sertifikasi kami belum dibayar dari Januari sampai November (2021). Dana sertifikasi kami dipotong hampir satu juta per guru. Di Dinas Hengky Burin yang selalu berurusan dengan dana sertifikasi guru. Kami biasa ambil kupon di dia. Kami tidak berani tanya kenapa dipotong, karena kami takut kami dipindahkan ke sekolah yang jauh dari rumah tinggal kami, jauh dari suami dan anak-anak kami”, ungkap mereka.

“Jika Pak Bupati berkenan dan peduli dengan pengeluhan kami ini, mohon dia (Agata) dipindahkan dari sekolah kami. Karena dia disini hanya bisa bikin kaco saja, dan tidak memiliki tanggungjawab sebagai Kepala Sekolah”, pinta mereka.

Sayangnya hingga berita ini dipublikasi, Agata belum berhasil ditemui SERGAP. Dihubungi via phone, Agata tak merespon.

Menanggapai permintaan para Guru SDI Merdeka tersebut, Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday, mengatakan, akan segera meminta Inspektorat melakukan audit.

“Jika terbukti, kita nonjobkan”, tegas Langoday, singkat. (pl/pl)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here