George Dieter Nakmofa, S.H., M.H.
George Dieter Nakmofa, S.H., M.H.

sergap.id, KUPANG – Sengketa kepemilikan saham PT Arsenet Global Solusi (AGS) di Pengadilan Negeri Kupang mulai mengungkap rangkaian peristiwa yang dipersoalkan penggugat. Perkara ini bukan sekadar perebutan kepemilikan saham, tetapi juga menyangkut kronologi penawaran, dugaan pengalihan saham kepada pihak lain, serta perbedaan nilai transaksi yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Dalam gugatan Ade Kuswandi, saham yang pernah ditawarkan kepadanya senilai total Rp86 miliar justru dialihkan kepada Ryan Soma dengan nilai transaksi hanya Rp550 juta.

Perbedaan angka tersebut, kini dipersoalkan dalam perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2026/PN Kpg.

Kasus ini bermula dari rencana pengalihan saham milik Fauzi Said Djawas dan Ahmad Said Djawas di PT AGS.

Fauzi Said Djawas, selaku Tergugat I, disebut menawarkan 350 saham kepada Ade Kuswandi dengan nilai Rp55 miliar. Sementara Ahmad Said Djawas, Tergugat III, disebut menawarkan 200 saham dengan nilai Rp31 miliar.

Jika digabungkan, total saham yang ditawarkan kepada Ade mencapai 550 lembar dengan nilai keseluruhan Rp86 miliar.

Namun, penggugat mempersoalkan proses penawaran tersebut karena menurut gugatan, sebelum penawaran kepada Ade dilakukan, Fauzi telah lebih dahulu menawarkan atau memproses pengalihan saham dengan calon pembeli lain pada 6 Mei 2024.

Sementara penawaran kepada Ade berlangsung pada 8 Juni 2024.

Urutan waktu ini menjadi penting karena penggugat mendalilkan bahwa proses tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Akta Pendirian PT AGS Nomor 57 tanggal 14 Februari 2012.

Ketentuan itu, menurut penggugat, mengharuskan pemegang saham yang hendak mengalihkan saham terlebih dahulu menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lainnya, dengan menyebutkan harga dan persyaratan penjualan serta memberitahukan secara tertulis kepada direksi.

Penggugat juga mendasarkan dalilnya pada Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Persoalan semakin tajam ketika penggugat mempersoalkan dua akta pengalihan saham yang dibuat pada 17 Februari 2025.

Dalam gugatan disebutkan, 350 saham milik Fauzi Said Djawas dialihkan kepada Ryan Soma melalui Akta Notaris Nomor 72 dengan nilai transaksi Rp350 juta.

Pada tanggal yang sama, 200 saham milik Ahmad Said Djawas juga dialihkan kepada Ryan Soma melalui Akta Notaris Nomor 73 dengan nilai Rp200 juta.

Dengan demikian, total 550 saham yang menjadi objek sengketa tercatat dialihkan dengan nilai keseluruhan Rp550 juta.

Angka tersebut menjadi perhatian karena dalam rangkaian penawaran sebelumnya, saham-saham tersebut ditawarkan kepada Ade Kuswandi dengan nilai Rp86 miliar.

Terdapat selisih Rp85,45 miliar antara nilai penawaran yang disebut dalam gugatan dan nilai transaksi dalam kedua akta tersebut.

Selain mempermasalahkan urutan penawaran dan nilai transaksi, Ade Kuswandi juga menggugat waktu pelaksanaan pengalihan saham.

Menurut dalil gugatan, pengalihan saham pada 17 Februari 2025 berlangsung dalam rentang waktu sejak pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga rapat tersebut dilaksanakan.

Penggugat menilai tindakan itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) Akta Pendirian PT AGS yang, menurut uraian gugatan, melarang pengalihan saham dalam periode tersebut.

Atas dasar itu, penggugat meminta majelis hakim menyatakan Akta Nomor 72 dan Akta Nomor 73 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penggugat juga meminta agar status kepemilikan saham dikembalikan seperti semula kepada Fauzi Said Djawas dan Ahmad Said Djawas apabila kedua akta tersebut dinyatakan batal. Selanjutnya, proses penjualan saham kepada penggugat diminta dilanjutkan melalui negosiasi dan penilaian harga yang adil.

Rangkaian kronologi tersebut kembali menjadi perhatian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang, Rabu, 11 November 2026.

Dalam pemeriksaan saksi yang dihadirkan pihak tergugat, kuasa hukum penggugat, George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., mengajukan pertanyaan mengenai transaksi saham tertanggal 17 Februari 2025.

Saat pemeriksaan berlanjut pada pertanyaan terkait angka 24 dan apakah Fauzi menerima “CS-nya”, saksi memberikan jawaban singkat.

“Iya, saya lupa,” jawab saksi.

Dalam gugatan, Ade Kuswandi juga meminta ganti rugi materiil sebesar Rp70.350.000. Nilai tersebut berkaitan dengan biaya tiket, penginapan, serta operasional tim audit selama berada di Kupang.

Selain itu, penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp20 miliar. Dengan demikian, total tuntutan ganti rugi mencapai Rp20.070.350.000.

Tuntutan tersebut dimintakan kepada para tergugat dan turut tergugat, termasuk notaris Jefry Jonatahan Ndun, S.H., M.Kn., sesuai konstruksi gugatan penggugat.

Para pihak yang digugat terdiri atas Fauzi Said Djawas, Hayfah Tamin, Ahmad Said Djawas, Masyata Bamualim, dan Ryan Soma. Sementara Jefry Jonatahan Ndun ditempatkan sebagai turut tergugat.

Hingga berita ini dipublikasi, belum ada keterangan resmi dari pihak tergugat maupun turut tergugat yang dapat dimuat untuk menanggapi seluruh dalil tersebut. SERGAP membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi semua pihak. (neng/neng)