sergap.id, KUPANG – Lagi-lagi berkas perkara kematian almarhumah dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni alias dr. Icha harus kembali ke meja penyidik Polda NTT. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menyatakan masih ada petunjuk jaksa yang belum dipenuhi penyidik.
Pengembalian berkas pada Senin, 9 November 2026, ini memperpanjang perjalanan perkara yang seolah belum menemukan ujung. Polisi mengirim berkas, jaksa memeriksa, petunjuk diberikan, lalu berkas kembali lagi ke penyidik.
Sampai kapan perkara ini harus berjalan pulang-pergi?
Kepala Kejati NTT melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), A.A. Raka Putra Dharmana, S.H., M.H., membenarkan pengembalian berkas tersebut kepada SERGAP, Selasa (10/11/2026).
“Tadi saya konfirmasi ke tim Jaksa penelitinya, berkas kemarin dikembalikan ke penyidik dengan Berita Acara (BA) koordinasi. Karena masih ada petunjuk Jaksa yang belum dipenuhi oleh penyidik dan penyidik punya waktu 14 hari untuk memenuhi petunjuk dalam BA koordinasi itu,” ujar Raka.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi Kornel, salah satu pengurus Koalisi Bersama Untuk Keadilan Rakyat atau KOBAR yang sempat melakukan aksi damai di Kantor Kejati NTT, Kamis, 5 November 2026
“Petunjuk apa yang belum dipenuhi?”, tanyanya.
Sebelumnya, KOBAR menyampaikan empat tuntutan kepada Kejati NTT.
Pertama, mendesak Kejati NTT mempertimbangkan penahanan terhadap tiga tersangka, yakni Veronika Lake, Therensius Lazakar, dan Norbertus Tubani. KOBAR meminta aparat penegak hukum mengambil langkah antisipatif untuk mencegah kemungkinan intimidasi terhadap saksi maupun gangguan terhadap barang bukti.
Kedua, meminta jaksa mengkaji kembali penerapan pasal terhadap para tersangka. KOBAR menilai Pasal 466 yang dikenakan perlu dievaluasi dan meminta jaksa mempertimbangkan Pasal 530 berdasarkan fakta serta unsur tindak pidana yang dialami almarhumah.
Ketiga, meminta agar persidangan dilaksanakan di Kota Kupang dengan mempertimbangkan aspek keamanan, perlindungan saksi dan keluarga korban, serta independensi proses peradilan.
Keempat, mendesak pimpinan partai politik yang menaungi ketiga tersangka mengambil langkah organisatoris, termasuk mempertimbangkan pemberhentian dan proses pergantian antarwaktu (PAW) sesuai mekanisme yang berlaku. (neng/best)
