Alfred Baun
Ketua ARAKSI, Alfred Baun.

sergap.id, KUPANG – Ketua Aliansi Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI), Alfred Baun, mengatakan, ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 127,3 miliar di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

Temuan tersebut berasal dari proyek yang merupakan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josep Nae Soi, diantaranya proyek Tanam Jagung Panen Sapi sebesar Rp 25 miliar, proyek pengadaan beras Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 senilai Rp 18 miliar, proyek Ikan Kerapu Rp 23 miliar, pengadaan APD Covid-19 Rp 1,7 miliar, dan program tanam kelor Rp 700 juta.

Karena itu Alfred meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menindaklanjuti temuan BPK itu, dan untuk selanjutnya menerbitkan rekomendasi hukum kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“DPRD harus bisa buat itu,” tegas Alfred kepada wartawan di Kupang, Kamis (16/7/21).

Menurut Alfred, selama NTT dipimpin oleh Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josep Nae Soi, DPRD NTT tidak pernah ekspos keberhasilan atau kegagalan pemerintah berdasarkan fungsi kontrol DPRD.

“Takut Kepala Dinas atau takut kepada Gubernur? Ini yang jadi masalah di daerah kita,” katanya.

Alfred berhadap DPRD NTT segera bangkit mengawal setiap program pemerintah agar hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara maksimal.

“DPRD harus tampil untuk mengukur kinerja pemerintah. Atau jangan sampai DPRD takut terhadap pemerintah? Kalau DPR takut, untuk apa ada DPR? Kan percuma! Fungsi kontrol DPR ada dimana sebenarnya? Selama ini DPR bungkam. Bungkam karena takut atau bungkam karena tidak tahu? Kalau DPR bersikap demikian, maka yang rugi adalah rakyat NTT. Karena telah memilih DPR yang hanya datang kunci mulut,” ucapnya.  (dig/dig)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here