Ferdinandus Tahu Maktaen, SH
Ferdinandus Tahu Maktaen, SH

sergap.id, ATAMBUA – Usai mengatai Bupati penipu dan plin-plan gegara proyek peningkatan jalan desa di Desa Botin Maemina senilai Rp 4.074.888.888, Christian Davidson Bria Seran, ST.MM alias Aris melalui kuasa direkturnya, Yosep Klau Nahak kembali menggugat Bupati Kabupaten Malaka, Stef Bria Seran bersama Kadis PUPR Malaka, Yohanes Nahak, dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Malaka, Lorens L. Haba, secara perdata.

Kasus tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Atambua, hari ini, Selasa, 9 Juni 2020.

“Bupati Stef digugat karena tidak menjalankan prestasi sehubungan dengan proyek pekerjaan jalan yang sudah diserahterimakan dengan bukti-bukti seperti surat perintah membayar dan kwitansi pembayaran yang sudah ditandatangani bendahara,” ujar Kuasa Hukum Yosep Klau Nahak, Ferdinandus Tahu Maktaen, SH, kepada SERGAP di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, Senin (8/6/20) malam.

Menurut Maktaen, kasus ini pun telah dilaporkan ke Satreskrim Polres Malaka pada Sabtu, 28 Maret 2020.

“Sampai saat ini uang proyek Rp 4,1 M itu belum dibayar, padahal pekerjaan sudah seratus persen,” ucapnya.

Pada Kamis 4 Juni 2020, PN Atambua telah melayangkan surat panggilan kepada Bupati Stef, Kadis PUPR, Yohanes Nahak dan Kabid Bina Marga, Lorens L. Haba, untuk menghadiri sidang di PN Atambua hari ini.

BACA JUGA: Gara-Gara Uang 4 Miliar Lebih, Christian Davidson Katai Bupati Malaka Penipu

Maktaen menjelaskan, perbuatan (INGKAR JANJI) yang mengakibatkan kerugian pada pihak PENGGUGAT sebagai berikut:

  1. Bahwa berdasarkan postingan pelelegan yang di lakukan oleh LPSE Kabupaten Malaka,maka Pada Tanggal 7 Agustus 2018 Penggugat mengajukan penawaran (Apload dokumen penawaran) untuk pekerjaan belanja Modal pekerjaan peningkatan jalan Desa Botin Maemina –kantor Camat botin, Botin Leobele, sepanjang 3.3 Km;
  2. Bahwa nilai pekerjaan tersebut adalah berjumlah Rp.4, 125.000.000 (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
  3. Bahwa dari jumlah Rp.4, 125.000.000 (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut Penggugat melakukan Penawaran dengan nilai Rp.4.074,888.000 (empat milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribuh rupiah);
  4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Tergugat mengeluarkan berita acara evaluasi penawaran, dengan nomor : pokja.1/Jln.BTN.KTC/Pu.BM/02/VIII/2018,yang pada pokoknya menyatakan bahwa (Penggugat )PT, Indoraya Kupang LULUS dalam evaluasi secara admintrasi dan evaluasi Teknis, serta administra harga, dengan harga penawaran senilai Rp.4.074,888.000 (empat milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribuh rupiah);
  5. Bahwa setelah segala dokumen berkaitan dengan penawaran tersebut serta tahapan –tahapan yang di wajibkan oleh aturan perundang-undanagn di lalui maka PT.Indoraya Kupang di tetapkan sebagai pemenang Tender dalam pekerjaan Lanjutan peningkatan jalan desa botin maemina-kantor camat botin leobele;
  6. Bahwa oleh karena PT.Indoraya Kupang di nyatakan sebagai pemenang maka pada tanggal 24 Agustus 2018, Tergugat mengeluarkan kontrak kerja dengan nomor : PPK/SP.BM/12/VIII/2018;tanggal 24 Agustus 2018;
  7. Bahwa dalam kontrak kerja sebagaimana di maksud, telah mengatur tentang nilai kontrak sebesar .4.074,888.000 (empat milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribuh rupiah) yang merupakan penawaran dari Penggugat;
  8. Bahwa selain nilai kontrak, Tergugat telah menentukan waktu pelaksanaan Pekerjaan dengan lama pekerjaan selama 120 hari terhitung dari tanggal keluarnya kontrak kerja yaitu tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
  9. Bahwa oleh karena konrak kerja di mulai pada hari dimana kontrak di tandatangani maka Penggugat dengan penuh tanggung jawab telah melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah di sepakati dalam kontrak kerja;
  10. Maka pada bulan Desember 2018, tepat tanggal 21 desember 2018, Penggugat telah melakukan pekerjaan dengan pencapaian presentasi sebesar 57,72%;sebagaimana laporan perkembagan pekerjaan yang di buat oleh pengawas dan telah disahkan serta diserahkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
  11. Bahwa walaupun Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana uraian diatas namun Penggugat belum menerima bayaran jasa sepeserpun dari Tergugat;
  12. Bahwa hasil pekerjaan Penggugat yang telah mencapai 57,72% tersebut apa bila di bayarkan pada bulan desember tahun 2018, maka Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2,483,288,076.25 ( dua milyar empat ratus ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);
  13. Bahwa waktu terus berjalan dan Tergugat tetap meminta kepada Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan sebagaimana di maksud hingga selesai;
  14. Bahwa dalam perjalanan pekerjaan, walaupun tanpa ada uang muka, Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan sebagai kontrak nomor : PPK/SP.BM/12/VIII/2018;tanggal 24 Agustus 2018;
  15. Bahwa walapun tertatih tatih dengan segala kekurangan Penggugat, pekerjaan sebagaimana di maksud terus dan terus di lanjut oleh Penggugat hingga akhir tahun 2019;
  16. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, Penggugat mengajukan Permohonan PHO kepada Tergugat, sehingga Tergugat Melakukan Pemeriksaan sebagaimana Permohonan Penggugat dan kemudian pada tanggal 13 desember 2019 pihak Tergugat telah mengeluarkan surat persetujuan pemeriksaan sebagaimana Permohonan Penggugat;
  17. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut maka Tergugat mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi nomor : PU/PPK-BM/BA PA/08/XII/2019 yang dalam pernyataannya menyatakan bahwa Kontraktor (Penggugat) telah menyelesaikan data administrasi serta data-data lainnya sesuai dengan ketentuan yang diminta berupa foto 100%, laporan harian,laporan mingguan,laporan bulanan,(Mc) Back up data dan asbuild drawing;
  18. Bahwa selain berita acara administrasi, Tergugat telah pula mengeluarkan surat serah terima pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan nomor: PPK/Pc-BM/27.c/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019; yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak kedua dalam berita acara tersebut telah menyerahkan kepada pada pihak kesatu ( PPK) (Tergugat);
  19. Bahwa oleh karena pekerjaan terus di lanjut hingga akhir tahun anggaran tahun 2019 maka pada tanggal 30 desember 2019, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Tatat Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malaka, mengeluarkan surat permohonan dispensasi pencairan dana dari rekening kas umum daerah dengan nomor surat PU.900/286/XII/2019, sifat Penting Perihal permohonan dispensasi pencairan dana dari rekening kas umum daerah;
  20. Bahwa surat permohonan dispensasi pencairan dana dari rekening kas umum daerah, di teruskan kepada Bupati selaku penanggung jawab proyek kerja sama, sebagaimana lembaran disposisi surat dari kepala dinas PUPR, nomor 900/286/XII/2019, yang telah di terima pada tanggal 30 desember 2019, yang telah pula dimasukan dalam agenda  dengan nomor 2267;
  21. Bahwa selain itu Telah di keluarkan surat perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangangai oleh kepala dinas PUPR malaka atas nama Yohanes Nahak .ST, yang mana dalam surat tersebut telah di lanjutkan dengan Permintaan Pembayaran oleh bendahara atas nama Anusius Seran, pada tanggal 30 desember 2019;
  22. Bahwa oleh karena waktu menuju pencairan dana tersebut sangat singkat namun proses nya masih panjang maka Penggugat di minta untuk menandatangai kuitansi penerimaan terlebih dahulu, agar ketika terjadi transaski maka uang tersebut langsung masuk ke rekening Perusahaan Penggugat;
  23. Bahwa dalam melakukan penandatangan kuitansi telah pula di buat berita acara Pembayaran yang di tanda tangani oleh Penggugat, kepala PUPR Malaka, PPK, serta bendahara, sebagaimana berita acara Pembayaran Nomor:PU 931/125/DAB/DAU/XII/2019;
  24. bahwa selain itu untuk mempertanggung jawabkan pembayaran tersebut telah pula di buat surat pernyataan tanggung jawab belanja yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala dinas PUPR malaka sebagai penanggung jawab Pengguna anggaran , sebagaimana nomor surat SPP: No. Pu. 931/125/SPP-LS/DAU.XII/2019;
  25. Bahwa walaupun segala proses pekerjaan dan sampai pada permohonan Pencairan dana pekerjaan sebagai mana telah diuraikan diatas, namun sampai saat ini Penggugat belum menerima uang/ Prestasi kerja sebagaimana proses yang telah di selesaikan oleh pihak Tergugat;
  26. Bahwa secara keseluruhan pekerjaan yang telah di laksanakan dan diselesaikan oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 24 agustus 2018 sampai dengan bulan November 2019,ketika di hitung dalam prosentasi kerja maka pekerjaan yang telah di kerjakan oleh Penggugat sudah mencapai 91,4% sebagaimana hitungan Penggugat;
  27. Bahwa sesuai hitungan penggugat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah 91,4 %, maka apa bila dihitung dalam bentuk uang, Tergugat harus membayar Prestasi kerja yang telah di jalankan oleh Penggugat senilai RP 3,746,610,913.01 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta,enam ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah);
  28. Bahwa walaupun sudah ada serah terima Pekerjaan dengan segala administrasi Pemerintahan sebagaimana yang di amanatkan, namun hingga gugatan ini di ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Tergugat Belum pernah menjalankan Prestasinya dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud;
  29. Bahwa segala upaya untuk menuntut Hak telah di lakukan oleh Penggugat namun tidak ada niat baik dari Tergugat untuk merealisasikan prestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat;
  30. Bahwa oleh karena tidak ada Pembayaran sama sekali oleh Tergugat, maka Penggugat dalam hal ini sangat di rugikan secara Materil sebagaimana hitungan Penggugat sebesar RP 3,746,610,913.01 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta,enam ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah);
  31. Bahwa berdasarkan kontrak Kerja pada SSKK (syarat-syarat Khusus kontrak) Point Huruf (U) telah mengatur soal penyelesaian perselisihan yang menunjuk pengadilan Negeri Atambua sebagai tempat penyelesaian perselisihan maka dengan ini sangat tepat Penggugat Mengajukan gugatan Ingkar janji (wanprestasi) ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Maktaen berharap, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka PN Atambua dapat memanggil dan memeriksa ketiga orang itu di persidangan, dan mengadili perkara dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

  1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);
  3. Menyatakan Penggugat Telah melaksanakan Pekerjaan dengan capain sebesar 91,4 %;
  4. Menyatakan Tergugat berkewajiban membayar Prestasi kerja kepada Penggugat sebesar  RP 3,746,610,913.01 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta,enam ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) seketika putusan di ucapkan;
  5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

“Dan Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” pungkas Maktaen. (sel/sel)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.