sergap.id, JAKARTA – Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi yang diajukan Urbanus Papu, Vinsensius Penga, dan Gaspar Geru dalam perkara sengketa tanah Waduk Lambo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Penolakan kasasi tersebut membuat putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Bjw tertanggal 29 Januari 2026, yang kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan Nomor 44/PDT/2026/PT KPG tertanggal 13 April 2026, tetap berlaku.
Demikian disampaikan kuasa hukum Wunibaldus Wedo alias Dus Wedo, Hans Gore, S.Sos., S.H., kepada SERGAP, Selasa (10/11/2026).
Hans menjelaskan, putusan Mahkamah Agung Nomor 3525 K/Pdt/2026 diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim pada 18 Agustus 2026.
Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dipimpin Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dengan hakim anggota Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi para penggugat.
Perkara tersebut bermula dari gugatan para penggugat yang menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp35 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp10 miliar. Mereka juga meminta peletakan sita jaminan terhadap 12 bidang tanah yang memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB).
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menilai Pengadilan Tinggi Kupang selaku Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ketika menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa.
0Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari putusan tersebut.
Pertama, posita dan petitum gugatan dinilai tidak jelas. Gugatan tidak menguraikan secara tegas apakah para penggugat meminta pelaksanaan Berita Acara Kesepakatan Nomor 008/Pem-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 atau justru meminta pembatalan Kesepakatan Perdamaian tanggal 8 Juni 2023.
Kedua, gugatan diajukan dengan dalil perbuatan melawan hukum, sementara sumber persoalan yang dipersoalkan justru berasal dari hubungan perjanjian.
Ketiga, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tuntutan ganti rugi immateriil tidak dapat diajukan dalam perkara yang bersumber dari hubungan perjanjian.
Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menilai putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur atau obscuur libel sudah tepat.
Selain menolak kasasi, Mahkamah Agung juga menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp400.000.
Menanggapi putusan tersebut, Hans Gore, S.Sos., S.H., selaku kuasa hukum Fransiskus Ngeta dan Wunibaldus Wedo yang mewakili Suku Rendu, menyatakan menghormati keputusan Mahkamah Agung.
“Putusan ini menegaskan bahwa gugatan yang disusun tidak cermat tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim hak atas tanah ulayat. Kami menghormati putusan Mahkamah Agung dan mengimbau semua pihak menempuh jalur hukum secara tertib dan bermartabat,” ujar Hans.
Hans juga menjelaskan bahwa dana konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Bajawa belum dapat diambil sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian.
Ia mengimbau masyarakat adat dan seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa agar tetap tenang, tidak terprovokasi, serta menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku. (sg/sg)
