Lukas Mere (kiri) dan Petrus Du'a (kanan).
Lukas Mere (kiri) dan Petrus Du'a (kanan).

sergap.id, MBAY – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo membantah tudingan Lukas Mbulang soal dugaan keterlibatan pemerintah dalam upaya pencabutan kuasa yang diberikan Fungsionaris Adat Suku Dhawe kepada Lukas Mbulang.

“Surat prihal pencabutan kuasa itu sudah kita terima. Tapi tudingan itu tidak benar.  Kalau pun ada, itu bukan Pemda, tapi mungkin oknum yang pingin mengadu domba. Ini masalah internal dalam Suku. Tugas pemerintah adalah menjaga keamanan, ketertiban warga, dan memelihara perdamaian. Kalau pun ada persoalan di dalam suku, ya diselesaikan secara internal dalam suku sesuai kearifan budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Sangat tidak mungkin Pemerintah Kabupaten Nagekeo ikut terlibat dalam memecah belah ikatan sosial suku- suku yang ada di Nagekeo,” ujar Sekertaris Daerah (Sekda) Nagekeo, Lukas Mere, kepada SERGAP, Jumat (19/3/21).

Lukas menjelaskan, pemerintah tidak punya wewenang untuk mengintervensi, apalagi menyangkut budaya dan adat istiadat yang sudah diwariskan nenek moyang turun temurun.

“Hukum adat memang tidak tertulis, tetapi diakui oleh negara, itu artinya keputusan apapun yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat dalam internal Suku itu sendiri. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan yang bersangkutan, maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Negara sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan di berlakukannya UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Untuk itu dalam persoalan yang terjadi saat ini, itu urusan internal dalam Suku Dhawe. Pemda Nagekeo tidak terlibat, sekali lagi saya tegaskan Pemda Nagekeo tidak terlibat dalam masalah ini,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Nagekeo, Petrus Du’a, mengatakan, dari aspek hukum adat, sesungguhnya ada mekanisme adat yang sudah dilakukan para leluhur, dan pengangkatan Lukas Mbulang sebagai Ketua Lembaga Persekutuan Adat Dhawe tentu dilakukan melalui proses adat yang bertujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam kedudukan hukum adat Dhawe yang mewakili masyarakat adat Dhawe secara keseluruhan.

“Kita tidak mengetahui persis situasi bathin masyarakat adat suku Dhawe yang saat itu mengangkat Lukas Mbulang sebagai Ketua Lembaga Persekutuan adat Dhawe, dan saat ini mencabut kembali kuasa dengan alasan- alasan sebagaimana yang telah dilansir SERGAP. Sebagai Ketua Komisi I, saya juga belum mengetahui tindakan bapak Lukas Mbulang yang melapor kejadian ini ke polisi. Pihak mana yang menjadi terlapor, apakah Pemda Nagekeo atau kelima orang fungsionaris adat suku Dhawe itu. Apabila yang dilapor adalah lima orang fungsionaris  itu, maka saya menyarankan, kalau bisa persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme adat dan budaya Bheka Te’e One Teda Lewa di rumah adat,” katanya.

Lanjut Du’a, bapak-bapak mosalaki dari lima fungsionaris itu juga bagian penting di dalam suku Dhawe. Sebaiknya kasus ini tidak perlu dilaporkan ke polisi. Karena ini adalah masalah dalam rumah, yang walaupun kelima fungsionaris itu bisa dibeda – bedakan, tetapi tidak bisa dipisah – pisahkan satu sama lain, karena semua merupakan satu kesatuan dalam suku Dhawe, yang merupakan gambaran dari warisan leluhur, yang memberikan pesan jiwa dan rasa, serta kebersamaan yang oleh kita di sebut dengan Bani Papa Kapi, Tego Papa Leu (gotong royong untuk kebaikan bersama ), baik dalam suka maupun duka, yang merupakan warisan nilai budaya yang wajib kita perjuangkan dan kita lestarikan, sehingga memberikan manfaat positif dalam interaksi sosial.

Kalau yang dilaporkan adalah Pemda Nagekeo, saya yakin tentunya Lukas Mbulang sebagai praktisi hukum yang mengerti tentang hukum, pastinya memiliki bukti – bukti awal yang kuat atas keterlibatan Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Masalah ini akan saya diskusikan dengan Ketua DPRD Nagekeo, agar memediasi kasus ini dan diselesaikan secara budaya.

Sebagai putra Nagekeo, saya merasa bangga dengan suku Dhawe, yang telah berkontribusi sangat besar bagi Kabupaten Nagekeo. Kita mesti merasa berempati dengan situasi ini, dan dengan cara apapun kita  maksimalkan untuk mencari jalan keluar agar lima fungsiinaris suku ini tidak terpecah belah.

Mestinya kita memiliki obligasi moral untuk tidak boleh membiarkan masalah ini melebar dan membuat mereka terpecah – pecah, tetapi tetap satu dan solid.

Kelima rumah dalam suku Dhawe itu tidak sedang bermusuhan, mereka hanya berbeda  pandangan dalam menyikapi dinamika yang berkembang dalam komunitas masyarakat adat Dhawe. Saya sangat yakin persoalan ini pasti bisa diselesaikan dengan mekanisme adat yang telah diwariskan oleh leluhur suku Dhawe.

BACA JUGA: Kuasanya Dicabut, Lukas Mbulang Lapor Polisi

Sementara itu, Koordinator Fungsionaris Adat Suku Dhawe, Ahmad Dhawe, yang dihubungi SERGAP, Senin (22/3/21), tak banyak memberi komentar.

“Saya harus berkoordinasi dulu dengan teman-teman selaku pemilik rumah pokok yang ada di dalam Suku Dhawe. Kami ada 5 rumah, jadi kami duduk bersama dulu, baru bisa kami buat pernyataan. Kalau soal laporan Lukas Mbulang ke polisi, itu haknya Lukas Mbulang untuk lapor,” katanya. (sg/sg)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here