Warga adat Kawa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, saat mendatangi Kantor BPN Nagekeo, Senin (15/11/21).
Warga adat Kawa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, saat mendatangi Kantor BPN Nagekeo, Senin (15/11/21).

sergap.id, MBAY- Kisruh proyek Waduk Lambo senilai Rp 1,7 Triliun, belum juga berakhir. Terkini, puluhan warga adat Kawa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo, untuk meminta pertanggujawaban Kepala BPN yang dinilai tidak transparan dalam mengukur lahan waduk.

Sebab, luas lahan awal yang diajukan oleh Elias Djo, Bupati Nagekeo tahun 2015,  adalah seluas 431,92 hektar dengan luas genangan 320 hektar.

“Pada tahun sama juga, Pak Goris Mere bersama Gubernur NTT Frans Leburaya dan Bupati Nagekeo, Elias Djo, melakukan pendekatan dengan masyarakat Labolewa dan masyarakat menyetujui sehingga proses survei berjalan”, ungkap Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kawa, Mbulang Lukas, SH, kepada SERGAP di Kantor BPN Nagekeo, Senin ( 5/11/21).

“Lokasi yang disetujui warga kok tiba-tiba berubah luasnya. Dari 431,93 hektar berubah menjadi 720 hektar dengan luas genangan 606 hektar. Pertanyaan saya, ini tanah mereka (Pemda Nagekeo)? Ambil dari mana?”, ujar Lukas.

Menurut Mbulang, masyarakat adat Kawa adalah pendukung setia pembangunan waduk Lambo.

“Tapi kalau hak-hak mereka diabaikan, ya jelas kami lawan”, tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Suku Ebudai, Kletus Laju, mengaku sangat kecewa dengan Pemda Nagekeo.

“Ini tanah ulayat kami yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang kami. Tanah Bana Raka, Loza Tei, yang artinya, tanah yang dikuasai saat nenek moyang kami masuk Lambo, saat itu suku lain belum ada”, bebernya.

Kata Kletus, sejak dulu, tanah tersebut dikuasai oleh suku Ebudai dan dirinya adalah ketua sukunya.

“Kami kecewa karena pada saat tim appraisal mengumumkan hasil perhitungan ganti untung, suku kami tidak dilibatkan, yang dilibatkan malah suku baru yang baru muncul setelah adanya proyek waduk Lambo. Suku tersebut adalah suku Labo dan suku Wawo Lobotoro. Kedua suku ini tidak ada di wilayah Kawa Labo. Yang kami mau tanya, siapa dalang dan siapa yang menyerahkan tanah ulayat kami ini?”, ucapnya.

“Kami juga mau tanya dari suku Labo itu, siapa yang tanda tangan? Kami adalah orang pertama yang mendukung pembangunan waduk Lambo, tapi dalam perjalanan, suku kami diabaikan, ini yang bikin kami marah. Kampung adat Kawa terdiri dari 5 suku, yakni Gegha Neja, Wala, Nakazale, Naka Bhegha dan Ribo Rato”, tegasnya.

Ferdinandus Dhosa, tokoh muda Kawa, juga menyesali sikap BPN Nagekeo yang tidak transparan dalam proses pengukuran tanah untuk kepentingan waduk.

“Ini waduk benar mau dibangun atau hanya sekedar akal-akalan pemerintah untuk menguasai tanah ulayat kami? Kalau serius mau dibangun berarti proses harus benar. Ini malah membuat konflik internal masyarakat adat. Sejak bulan April 2021 sampai hari ini Senin 15 Nopember 2021, kami meminta pihak BPN untuk menunjukan apakah nama Kawa ada atau tidak? Tapi BPN tidak pernah menunjukan pada kami. Ini yang buat kami kecewa. Tolong jangan kami dibodohi lagi”, pintanya.

“Kami sudah dukung Waduk, tapi saat proses pengukuran dimulai, eh malah kami disingkirkan. Untuk itu saya minta Bupati Nagekeo untuk lebih bijak dalam menyelesaikan masalah ini”, pungkasnya.

Terpisah Kepala Desa Labo Lewa, Marselinus Ladho, mengatakan, “Kalau urusan itu, tanya di BWS, karena BWS yang membuat undangan kepada masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan Waduk. Pihak BWS yang melakukan  sosialisasi, namun dalam kegiatan itu, ada warga yang tidak hadir. Semua tahapan dan proses sudah berjalan, tapi kalau masih ada gejolak, ya itu wajar, karena masyarakat juga punya hak untuk menuntut hak-hak mereka”. (sg/sg)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here