Tukang dan buruh proyek Kementerian PUPR saat segel 3 sekolah di Kecamatan Atadei dan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Senin dan Selasa (15 dan 16/11/21)
Tukang dan buruh proyek Kementerian PUPR saat segel 3 sekolah di Kecamatan Atadei dan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Senin dan Selasa (15 dan 16/11/21)

sergap.id, ATA KORE – Ancaman puluhan tukang dan buruh asal Kabupaten Alor menyegel bangunan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Atadei dan Wulandoni, Kabupaten Lembata, akhirnya jadi kenyataan. Tiga sekolah di Atadei disegel pada hari Senin dan Selasa, 15 dan 16 November 2021.

Penyegelan dilakukan karena tukang dan buruh kesal terhadap manajemen PT Brand Mandiri Jaya Sentosa (BMJS) yang belum membayar upah mereka senilai Rp 327 juta lebih.

Koordinator tukang buruh proyek pembangunan gedung SDI Ilekimok dan SDI Paulolo, Meki Duli, mengatakan, sebelum menyegel sekolah, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan perangkat desa, para guru, serta orang tua murid di sekolah tersebut.

Sebelum menyegel dengan cara memasang kayu palang di semua pintu ruang kelas, para tukang dan buruh terlebih dahulu mengeluarkan semua kursi meja dari Ruang Kelas Baru (RKB) yang belum diserahterimakan oleh kontraktor ke pihak sekolah agar bisa digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di ruang kelas lain.

Ruang Kelas (RK) yang dikosongkan di SDI Paulolo sebanyak 5 RKB dan 2 RK rehab. Sementara di SDI Ile Kimok sebanyak 2 RKB, dan SDI Atalojo 3 RKB.

“Yang kami segel itu tiga sekolah, yakni SDI Ile Kimok, SDI Paulolo, dan SDI Atalojo. Sedangkan SDN Wulandoni tidak kami segel karena pertimbangan di sekolah itu masih kekurangan ruang kelas dan muridnya banyak. Tapi pihak sekolah berjanji akan segera berkoordinasi dengan Pak Camat untuk segera lapor ke Pak Bupati agar ikut membantu mengatasi masalah yang sedang kami hadapi ini”, ungkap Meki kepada SERGAP di Lewoleba, Selasa (16/11/21) sore.

Meki yang baru tiba dari Atadei dan Wulandoni pada Selasa sore, menjelaskan, setelah menyegel sekolah, dirinya ditelpon oleh salah satu perwakilan PT BMJS bernama Wawan. Dan, Wawan mengatakan bahwa perusahaan akan segera membayar semua hutang pada tanggal 26 November 2021.

“Yang pergi segel itu kami 12 orang. Sekolah yang kami segel pertama adalah SDI Paulolo, kedua SDI Atalojo, dan ketiga SDI Ile Kimok. Tapi pagi tadi, saat kami di Ile Kimok, Wawan telpon ancam kami bahwa perusahaan (PT BMJS) akan proses kami secara hukum. Saya tanya balik, proses kami kenapa? Yang kami buat ini adalah karena hak kami belum dibayarkan. Dan, saat kami tiba di Lewoleba, Wawan kembali telepon bahwa perusahaan tidak akan bayar upah kami. Ha…???? Kami sudah susah selama ini, kenapa mau dikorbankan lagi? Kami berharap Pak Gubernur NTT dan Pak Bupati Lembata turun tangan bantu atasi masalah kami ini”, pintanya.

Menurut Meki, karena upah belum dibayar dan ketiadaan material, maka ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan, seperti di SDI Paulolo, yakni wastafel dan pipa air yang belum dipasang. Sementara di SDI Atalojo, hanya pipa air saja yang belum dipasang.

“Kalau upah kami sudah dibayar, maka kami hanya butuh satu dua hari selesaikan. Karena presentase kerjanya tinggal nol koma sekian persen”, tegas Meki.

Koordinator tukang dan buruh pada proyek pembangunan RKB di SDI Atalojo dan SDN Wulandoni, Sadrak Mau, menambahkan, pekerjaan finishing di SDI Atalojo sebenarnya sudah selesai sejak Juli 2021.

“Di Atalojo itu tinggal instalasi air bersih. Tapi karena bahan kurang, makanya belum kita selesaikan. Dan pekerjaan ini mestinya sudah selesai. Tapi karena upah kami belum dibayar dan material kurang, maka kami tinggalkan pekerjaan itu”, paparnya.

Mau mengaku, karena perusahaan tidak kunjung membayar upah, maka sejumlah fiber air di sekolah telah ambil oleh para tukang sebagai jaminan hingga upah mereka dibayar.

“Jika tidak bayar, maka kami akan brutal, kami akan bongkar semua seng sekolah. Karena tadi pagi ketika kami di Ile Kimok, Wawan ancam proses hukum kami. Dia bilang, nanti uang kamu (tukang dan buruh) itu dipake untuk proses hukum. Sore dia telp lagi, dia bilang bos besar (PT BMJS) tidak mau bayar. Lalu dia (Wawan) sarankan kami untuk ketemu Remon. Ya dengan Remon kami sudah ketemu ulang-ulang, tapi sampai hari ini juga uang kami belum dibayar”, katanya.

Menurut Mau, para guru dan warga desa di 4 SD itu sangat mendukung agar PT BMJS segera membayar hutang kepada tukang dan buruh.

“Karena mereka (para guru dan warga desa) menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan kami saat kami kerja sekolah mereka. Apalagi kami kerja disaat musim pandemi covid-19. Kami terpaksa makan pisang ubi jagung yang diminta dari warga sekitar. Karena suplai makanan ke kami sangat sedikit”, bebernya.

“Setelah selesai kerja, kami terpaksa menumpang di bengkel kayunya Om Meki. 4 bulan kami diberi makan oleh Om Meki, dan kami selalu tanya ke pihak perusahaan, kapan uang kami dibayar, tapi selalu dijawab nanti awal bulan, nanti awal bulan, begitu terus sampai hari ini”, ujar Mau.

Terpisah, Koordinator Pelaksana PT BMJS di Lembata, Adrianus Remon, menegaskan, sudah ada komunikasi antara Meki dengan Wawan bahwa PT BMJS akan membayar upah tukang pada tanggal 26 November 2021.

“Perusahaan mengakui keterlambatan ini, dan perusahaan komit akan membayar pada tanggal 26, maksimum! Saya berharap kita sama-sama memonitor ini sampai mereka (tukang dan buruh) menerima hak mereka”, ucap Remon saat ditemui SERGAP di kosnya di Lewoleba, Selasa (16/11/21) sore.

BACA JUGA: Tukang Ancam Segel 4 SD

Remon mengaku sangat memahami kesulitan hidup yang dialami para tukang dan buruh. Apalagi sampai ada anak-anak dari sejumlah tukang yang tidak bisa bersekolah lagi hanya karena belum membayar uang sekolah.

“Saya sudah omong di Bos, semakin lama urusan ini tidak selesai, maka semakin membuka peluang (adanya masalah baru). Pastilah! Kasihan para tukang itu. Apalagi ini sudah dekat Natal atau mungkin ada anak (mereka) yang tiba-tiba sakit, tapi uang tidak ada. Kan kasian!”, ucapnya.

Empat SD yang dipersoalkan oleh Meki cs ini adalah bagian dari 11 SD di Kabupaten Lembata yang merupakan proyek Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 20 miliar lebih dan dikerjakan oleh PT BMJS.

“Ya kita yang kerja”, pungkas Remon. (reds/reds)

3 COMMENTS

  1. Menyegel gedung/ruang sekolah bagi sy kurang tepat untuk menyelesaikan masalah. Coba didik para tukang/pekerja u menyelesaikan secara profesional melalui jalurnya. Ada dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi. Smg semua bisa difasilitasi dgn baik dan benar sesuai perundang undangan yg berlaku.

  2. Wah Wah Wah… Kasihan sekali dengan para Tukang. Sudah susah payah kerja tapi kok belum dibayar.

    Saya setuju untuk SEGEL sampai upah dibayar. Setelah upah dibayar, baru SEGEL dibuka dan dilanjutkan pengerjaannya… Salam sehat

  3. Menyimak …jadi kesimpulan nya..
    Namanya Upah ,yaa harus bayarr dong ,kasihan para tukang bangunan,,,udah kerja ,tapii hasil nya nihil ,,kasihan anak dan istri mereka , spa tau anak dan istri merka sngat membutuhkan uang…jadi
    saran guee ,,,Lapor Hingga Gubernur NTT ,,jika kurang ,lapor saja ke Polda NTT ,agar kasus seprti ini bisa di gali ,ya ….sapa tau ni yee ,ada korupsi atau apa lah begitu ..yaa cobb lapor ajah ,agar masalah bisa teratasi ,,,,salam dari SUMBA NTT.
    Kan kasihan kalo ga di bayr upah merka ,,,

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here