Membela Kebebasan Pers

sergap.id, RIAU – Wartawan MNC Group, Indra Yoserizal, menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para petugas keamanan PT Nusa Wana Raya (NWR). Selain dianiaya, Indra juga sempat disekap. Kameranya dirampas dan dirusak.

Insiden bermula ketika Indra bersama rekan media lainnya tiba di lokasi penyerobotan lahan plasma warga di Desa Gondai, Kecamayan Langgam, Pelalawan, Riau, Rabu, (4/2/2020).

Ketika itu situasi sedang memanas, karena terjadi bentrokan antara warga dengan petugas keamanan PT NWR. Kedua belah pihak saling melempar batu. Ratusan petugas keamanan juga mengejar warga.

Saat itu Indra sedang mendokumentasikan peristiwa kericuhan di lokasi penyerobotan lahan. Indra merekam aksi pemukulan yang dilakukan petugas keamanan PT NWR terhadap sejumlah warga yang berlarian.

Namun tiba-tiba sejumlah petugas keamanan PT NWR menendang, memukul, bahkan menyeret Indra. Saat itu Indra sudah menjelaskan bahwa dia bekerja sebagai jurnalis televisi.

Indra mencoba berlindung di areal perkebunan namun tetap dianiaya dan kameranya dirampas serta dirusak. Setelah menganiaya, para petugas keamanan itu juga menyekap Indra.

Kamera Indra yang merekam bukti penganiayaan yang dilakukan para petugas keamanan terhadap warga, juga belum dikembalikan.

Akibat penganiayaan itu, Indra mengalami luka memar di beberapa bagian badan dan tangan. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polda Pekanbaru, Riau dengan Surat Tanda Lapor No. STPL/69/II/2020/SPKT/RIAU.

Petugas keamanaan yang diduga menganiaya dan merusak alat liputan Indra memenuhi unsur Pasal 351 dan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Namun tindakan penganiayaan dan pengrusakan alat tersebut sebagai bentuk menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2 UU 40/1999 tentang Pers. Setiap jurnalis yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai Pasal 8 UU 40/1999 tentang Pers.

Karena itu, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mendesak polisi mengusut tuntas untuk menghukum para pelaku kekerasan.

Sebab petugas keamanan NWR telah melakukan pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menyebut bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 4 ayat 3 disebutkan, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Setiap orang yang menghambat atau menghalangi perihal tersebut terancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

KKJ juga berharap petinggi PT WNR memberikan sanksi tegas kepada para pelaku dan yang memberikan perintah serta mengembalikan kamera milik korban dengan tidak menghapus sedikitpun hasil karya jurnalistik di dalamnya.

KKJ meminta  perusahaan itu untuk memberikan pendidikan kepada petugas keamanannya tentang UU Pers agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Dan, semua pihak harus menghormati kerja-kerja jurnalis dan memastikan keselamatan para jurnalis selama berada di lapangan.

  • Tentang Komite Keselamatan Jurnalis

Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite  beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ bertujuan mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis. (sg/sg)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.