“Apa yang dilakukannya itu murni perbuatan melawan hukum yang merugikan negara,” ujar Lukas Mbulang, SH, Kamis ((3/9/20).
“Apa yang dilakukannya itu murni perbuatan melawan hukum yang merugikan negara,” ujar Lukas Mbulang, SH, Kamis ((3/9/20).

sergap.id, MBAY –  Penyidik Polres Nagekeo diminta segera periksa AM, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Nagekeo. Sebab AM diduga telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya yang menguntungkan dirinya sendiri.

AM diketahui memanfaatkan dua alat berat milik Dinas PUPR, yakni Loder dan Ekskavator untuk kepentingan pembangunan rumah pribadinya dan kolam renang.

“Apa yang dilakukannya itu murni perbuatan melawan hukum yang merugikan negara,” ujar Lukas Mbulang, SH, Kamis ((3/9/20).

Advokat asal Mbay ini, mengatakan, sebagai seorang pejabat publik, perbuatan AM masuk dalam kategori tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan yang dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.”

Selain itu, sebagai ASN, AM juga melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi, Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proposionalitas, Asas profesionalitas dan  Asas akuntabilitas.

Terhadap proses kasus ini, menurut Lukas, tergantung sikap aparat Polres Nagekeo dan Kejari Bajawa, apakah mau diproses secara hukum atau tidak.

“Terpulang pada penegak hukum saja, soalnya rakyat sudah tahu,” sindirnya.

Karena itu, Lukas berharap Polres Nagekeo segera mengusut tuntas dan melakukan penyelidikan terhadap AM.

“Kita berharap kepolisian bersikap profesional. Persoalan ini harus diusut tuntas kalau Polisi benar-benar mau berpihak pada rakyat kecil,” tukasnya.

Senada dengan Lukas Mbulang, tokoh muda Nagekeo Hendrikus Goa Dhalu menilai tindakan yang dilakukan AM tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Sebab alat berat milik pemerintah itu semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan daerah, bukan untuk pribadi secara gratis.

“Masyarakat kecil yang ingin menggunakan alat berat itu harus pake prosedur yang ribetnya minta ampun, mekanisme birokrasinya terlalu bertele-tele. Sementara ASN dengan mudahnya memanfaatkannya,” ungkapnya.

Mantan Sekretaris GMNI Cabang Nagekeo ini menduga praktik penggunaan fasilitas milik pemerintah oleh oknum ASN bukan hanya terjadi di Dinas PUPR.

Ia sependapat dengan Lukas Mbulang yang mendesak aparat kepolisian segara melakukan penyelidikan.

BACA JUGA: Sekdis PUPR Nagekeo Pakai Alat Berat Milik Dinas, Moti: Periksa Mereka!

“Ini pekerjaan rumah buat Polres Nagekeo untuk bisa menunjukan independensi sebagai penegak hukum. Kami minta segera usut tuntas. Sebab ini sudah kelewatan. Masa pakai sesuka hati tanpa prosedur. Kalau hanya mau pake porodeo (gratis) saja, semua maulah,” katanya. (sm/sm)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.