Eman Boli saat menerima SP2HP ke- 7 dari penyidik Bobby Mooynafi, Selasa (13/7/21) siang.
Eman Boli saat menerima SP2HP ke- 7 dari penyidik Bobby Mooynafi, Selasa (13/7/21) siang.

sergap.id, KUPANG – Penyidikan kasus korupsi pekerjaan pembangunan jeti apung dan kolam apung berserta fasilitas lainnya di Pulau Siput Awololong, Kabupaten Lembata belum juga dinyatakan P-21. Meski demikian, Amppera Kupang terus melakukan pressure terhadap aparat penegak hukum  agar kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp. 1.446.891.718, 27 itu segera dituntaskan.

“Sebab, masyarakat pada umumnya menanti kepastian hukum kasus yang menyeret tiga orang menjadi tersangka itu. Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Apol Mayan didesak untuk  bertanggung jawab di mata hukum,” Emanuel Boli, Koordinator Amppera Kupang.

“Meski JPU Kejaksaan Tinggi NTT telah memberikan petunjuk kepada penyidik Tipidkor Polda NTT supaya memeriksa Bupati Yentji, namun belum ada diterangkan dalam SP2HP ketujuh, mengapa?,” katanya lagi.

Terkini, Polda NTT melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kembali menyerahkan  Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke- 7 dengan Nomor: SP2HP/81/VII/RES.3.3/2020/Ditreskrimsus kepada Amppera Kupang, Selasa 13 Juli 2021, siang.

SP2HP  ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus  (Dirrkrimsus) Polda NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Johanes Bangun, S,Sos., S.I.K itu  diterima oleh Koordinator Umum Amppera Kupang, Emanuel Boli dan Hendrikus Hamza Naran Langoday, aktivis Amppera di ruang Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT.

Pada poin kedua SP2HP ketujuh, Polda NTT memberitahukan bahwa terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jeti apung dan kolam renang berserta fasilitas lain di Pulau Siput Awololong pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 disampaikan bahwa penyidik telah melakukan pemenuhan petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTT dan terhadap ketiga berkas perkara untuk masing-masing tersangka dilakukan pelimpahan kembali ke Kejaksaan Tinggi NTT dan pada tanggal 9 Juli 2021 masing-masing:

  1. Berkas Perkara tersangka atas nama Silvester Samun, SH berdasarkan Surat Kapolda NTT Nomor: R/593/VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 Juli 2021;
  2. Berkas Perkara tersangka atas nama Middo Arianto Boru, ST berdasarkan Surat Kapolda NTT Nomor: R/594/VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 Juli 2021;
  3. Berkas Perkara tersangka atas nama Abraham Yehezkibel Tsazaro L berdasarkan Surat Kapolda NTT Nomor: R/595/VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 Juli 2021.

Proyek tahun anggaran 2018-2019 ini menelan anggaran Rp. 6.892.900.000, namun dalam perjalanan, progres fisik pekerjaan proyek tersebut masih 0 persen, sementara realisasi anggaran sudah 85 persen dari total anggaran Rp. 6.892.900.000.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp.1.446.891.718, 27 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara.

Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua puluh tahun penjara.

Sebelumnya, Rabu, 23 Juni 2021, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati – NTT) melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendrik Tip dan Nurcholish, meminta Polda NTT memeriksa Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur.

“Supaya jelas persoalannya, periksa Pak bupati, kita beri petunjuk periksa Pak Bupati, melakukan pendalaman dari aspek perencanaan anggaran sampai dengan eksekusi angggaran, kira-kira seperti apa?,” ucap Hendrik. (sp/eb)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here