KPK bersama Pemkab Mabar melakukan penertiban terhadap 11 hotel/resto/bangunan yang melanggar ketentuan terkait aturan kawasan sempadan pantai, Selasa – Kamis (7-9/12/21).
KPK bersama Pemkab Mabar melakukan penertiban terhadap 11 hotel/resto/bangunan yang melanggar ketentuan terkait aturan kawasan sempadan pantai, Selasa – Kamis (7-9/12/21).

sergap.id, LABUAN BAJO – Bupati Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Edistasius Endi, mengatakan, ada 11 hotel bintang 4 dan 5 di Labuan Bajo yang terindikasi melanggar aturan dan wajib menyetor denda kepada pemerintah.

Total denda secara keseluruhan, menurut Bupati Endi, sebanyak kurang lebih Rp 35 miliar.

“Kali ini kami menindak tegas pihak hotel yang melanggar tata ruang, termasuk Ayana Hotel. Ayana Hotel melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sepadan pantai dan sebagainya”, ungkap Bupati Endi usai uji petik dan pemasangan plang peringatan di Ayana Hotel Labuan Bajo, Selasa (7/12/2021).

Tidak berbeda dengan La Prima Hotel, Hotel Ayana diberi denda sebesar Rp 18 Miliar. Denda tersebut berasal dari pelanggaran pemanfaatan ruang sepadan pantai, privatisasi akses publik, limbah sampah , pembangunan GT dan sebagainya.

Pihak Ayana Hotel pun telah menandatangani berita acara kesanggupan membayar denda tersebut.

Bupati Endi menegaskan, tahun depan pihaknya akan menertibkan ratusan hotel lainnya yang berada di Labuan Bajo.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melakukan uji petik di beberapa Hotel berbintang yang terindikasi melanggar aturan.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, terlihat bersama Bupati Endi melakukan uji petik sekaligus menyaksikan pemasangan plang  peringatan di Hotel La Prima dan Ayana Hotel.

Plang peringatan tersebut berisi tentang pelanggaran atas Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sebagimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012-2023.

  • Segel Kawasan Wisata Pulau Kelor

Selain hotel, pada Selasa 7 Desember 2021 juga, KPK bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Kejaksaan Negri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan penyegelan terhadap kawasan wisata Pulau Kelor, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo.

Penyegelan dilakukan karena kawasan tersebut merupakan kawasan terlantar yang sebelumnya telah di HGB pada tahun 2011 oleh PT Royal Komodo Paradise seluas 4,6 Ha dari total luasan Pulau Kelor 7,3 Ha.

Nawawi Pomolango mengatakan, terdapat delapan ruang yang dapat KPK intervensi sebagai program pengelolaan pemerintah daerah. Dua diantaranya ialah pengelolaan aset pemerintah daerah dan optimalisasi pajak pendapatan daerah.

“Terkait management aset pemerintah daerah, kita lakukan penertiban aset pemerintah daerah, termasuk Pulau Kelor,” katanya.

Nawawi menjelaskan, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana luar biasa. “Maka cara penangananya juga harus luar biasa”, tegasnya.

“Ini strategi pencegahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Bupati Endi, mengatakan, Pulau Kelor saat ini sedang dalam pengawasan pemerintah dan telah menjadi milik pemerintah.

“Sebagimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar maka hari ini kita mulai lakukan pengawasan terhadap tanah di Pulau Kelor ini. Ini masuk kategori tanah terlantar,” jelas Edistasius.

Bupati Endi menerangkan bahwa sesuai aturan, batas waktu optimalisasi tanah yang telah di HGB hanya dua tahun. Jika rentan waktu dua tahun tidak dioptomalisasi, maka dikategorikan sebagai tanah terlantar.

“Pulau Kelor telah di HGB pada tahun 2011 dan hingga hari ini tidak dioptimalisasi atau dibangun usahanya. Maka KPK, Pemda Mabar dan BPN menetapkan tanah ini sebagai tanah terlantar, artinya tanah pemerintah,” katanya.

Walau begitu, Bupati Endi, mengatakan, pihaknya belum mengambil sikap hukum kepada pihak yang telah menjual Pulau Kelor.

“Ini belum masuk transaksi, sehingga kita belum mengambil sikap secara hukum. Tetapi yang pasti, tanah atau pulau ini dikuasai oleh negara, karena masuk kategori tanah terlantar,” tegasnya.

Bupati Endi mengaku pihaknya akan segera mencabut status HGB di Pulau Kelor. “Kami pastikan HGB nya akan dicabut,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN, Budi Hartanto, menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik PT Royal Komodo Paradise berdasarkan HGB Nomor 1 tahun 2011.

Sebelumnya beredar berita bahwa Pulau Kelor telah dijual oleh orang asing melalui situs penjualan OLX dengan harga Rp 100 milyar. Penjualan ini dilakukan oleh Marketing Ray Propertindo, Timothy R. White yang berkantor di Bali.

Saat berita penjualan Pulau Kelor mencuat, seseorang yang mengaku bernama Vinsen mengatakan bahwa lokasi tanah yang dijual itu merupakan tanah milik perusahannya. (alfon abun)

KOMENTAR ANDA?

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini