Aksi unjuk rasa menolak lokasi waduk Lambo, Senin (18/3/19).
Foto: aksi unjuk rasa menolak waduk Lambo, Senin (18/3/19).

sergap.id, MBAY – Sebagian masyarakat Kabupaten Nagekeo bersyukur adanya perhatian dari Presiden Jokowi, dalam mengatasi ketersediaan air baku di Kabupaten Nagekeo, dengan menghadirkan mega proyek Waduk Lambo senilai Rp 1,7 triliun.

Namun dibalik perhatian Presiden ini terdapat pihak-pihak yang ingin mencari untung.

“Itu yang kita perangi”, ujar Lukas Mbulang (LM), kuasa hukum dua suku pendukung pembangunan Waduk Lambo, kepada SERGAP, Rabu (3/11/21) malam.

LM menjelaskan, berdasarkan pertemuan mantan Bupati Nagekeo, Elias Djo, dengan tokoh-tokoh masyarakat waktu itu, luas lahan Waduk Lambo yang direkomendasikan dan diteruskan ke Kementerian PUPR hanya seluas 431 hektar.

Namun dalam perjalanan, niat membangun Waduk Lambo mendapat penolakan dari forum penolakan.

Aksi penolakan itu kemudian ditentang oleh forum pendukung. Forum pendukung ini menantang forum penolakan untuk menempuh jalur hukum dan menempuh jalur adat melalui sumpah adat. Tapi tantangan forum pendukung tidak mendapat respon dari forum penolakan.

Setelah itu, survei lahan waduk Lambo dilakukan oleh pemerintah. Sayangnya dalam survei itu, pemerintah hanya melibatkan Kepala Desa, Lembaga Pemangku Adat (LPA) dan beberapa tokoh masyarakat. Sedangkan sejumlah pemegang hak ulayat tidak dilibatkan.

Pemegang hak ulayat ini kemudian mengajukan keberatan. Tapi keberatan ini tidak digubris. Mirisnya lagi, luas lahan Waduk Lambo yang awalnya hanya 431 hektar, membengkak menjadi 706 hektar.

“Berarti seluruh kampung habis. Karena daerah rendaman air itu 606 hektar. Ditambah dengan fasilitas lain sebagainya menjadi 706 hektar. Berarti perkampungan disitu terendam. Nah ini yang tidak dikomunikasi secara baik oleh pemerintah”, beber LM.

“Kelebihan 300 hektar ini atas nama siapa? Masyarakat mau tahu ini. Ini (kerja) mafia. Ini yang kita perangi”, tegasnya.

Kemarin, lanjut LM, kita ketemu dengan Agraria. Kita mau, cobalah lakukan yang terbaik. Eh.. tanpa diduga, proses pembebasan tanah belum selesai, ternyata sudah dibuatkan kontrak antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTT dengan PT Waskita Karya.

Padahal pelepasan hak tanah belum ada. Ini menjadi soal. Ada apa dibalik ini semua? Bagaimana mungkin kontrak dilakukan di atas tanah yang belum menjadi milik negara? Pengadaan tanah itu sama dengan negara membeli tanah milik masyarakat. Ini kan belum. Koq tiba-tiba sudah ada kontrak? Padahal tim appraisal belum selesai bekerja.

Karena keganjilan ini semua, makanya masyarakat tahan (pembangunan waduk Lambo) sampai hari ini.

Memang Bupati sudah (membuat) pertemuan dengan Forkompinda dan lain-lainnya, dan Pak Kapolres sudah diperintah oleh Pak Kapolda untuk mengamankan jalannya pembangunan Waduk Lambo. Kita dukung itu. Tetapi kami harap, dalam menjalankan tugas, harus sesuai SOP.

Yang bertanggungjawab terhadap masalah ini sesungguhnya adalah Bupati. Karena tugas Pak Kapolres hanya soal masalah keamanan saja. Jangan sampai terjadi benturan, tapi jangan datangan Brimob dan aparat TNI lalu obrak-abrik di lapangan.

Oleh karena itu, sangat diharapkan, Bupati bijak mengurus masalah ini. Panggil para pihak ke kantor daerah, duduk bersama, kira-kira bagaimana solusinya bagi mereka yang mendukung mati-matian terhadap pembangunan waduk, tetapi nama mereka tidak tercatat sebagai penerima uang ganti rugi lahan.

Ada sekitar 70 pemangku adat yang nama mereka tidak tercatat sebagai penerima ganti rugi lahan.

Kita akan melaporkan masalah ini ke Pak Kapolri dan Pak Presiden. Dalam waktu dekat kita akan temui Pak Kapolri dan Pak Presiden.

Misalnya, masyarakat Labolewa dan Suku Gajah punya lahan di titik nol (lahan waduk Lambo). Mereka juga sedang berhadapan dengan forum penolakan. Tapi nama suku mereka tidak terdaftar sebagai penerima ganti rugi lahan.

Kalau kita lihat fakta sesungguhnya, maka ini ada penipuan dalam proses penentuan nama penerima ganti rugi. Ada mafia disitu.

Karena penerima ganti rugi lahan ini hanya orang-orang tertentu saja, ya kaki tangannya Bupati. Mereka tiga empat orang saja. Mereka dapat 10 sampai 20 hektar. Kalau pakai nama suku, nama lembaga pemangku adat ya bisa, tapi kalau orang per orang kan tidak bisa.

Kemarin ada sedikit keributan dari Suku Kawa, suku yang juga mati-matian menentang forum penolakan, tetapi ternyata nama suku mereka juga tidak terdaftar sebagai penerima ganti rugi lahan.

Makanya mereka bilang, loh kami berjuang setengah mati, tapi nama suku kami tidak ada, ini kan kaco. Lalu jawaban dari Agraria, ya silahkan ke pengadilan, ini kan ngaco. Bagaimana negara menyuruh warga ke pengadilan yang nota bene negara juga.

Pemerintah tidak boleh adu domba. Rangkul mereka yang dukung ini, atur mereka ke dalam. Bupati harus berani ambil sikap. Mari kita duduk. Begitu! Masa suruh anak buahnya yang juga mau aji mumpung. Tidak main-main ini pak? Bagaimana mereka bisa (caplok) 10 hektar 20 hektar. (rom/kak)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here