Meridian Dado
Meridian Dado

sergap.id, MBAY- Kasus Pokir DPRD Kabupaten Nagekeo tahun 2018 yang sudah dilidik oleh penyidik Tipikor Polres Ngada hingga saat ini belum di limpahkan ke Polres Nagekeo untuk diproses lebih lanjut.

Padahal Polres Nagekeo sudah terbentuk dan diresmikan sejak tahun 2019.

Diduga kasus ini sengaja ditahan oleh oknum-oknum penyidik di Polres Ngada agar kasus ini tidak diproses atau tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bajawa untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang.

Kapolres Nagekeo, AKBP. Agustinus Hendrik Fai, SH. M. Hum, mengatakan, tak hanya kasus pokir yang belum dilimpahkan ke Polres Nagekeo, kasus tindak pidana korupsi lain juga belum dilimpahkan ke Polres Nagekeo.

“Sampai dengan saat ini Polres Nagekeo belum menerima pelimpahan penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi dari Polres Ngada,” ujar AKBP Agustinus kepada SERGAP via WhatsApp, Kamis (10/9/20).

Kasus Pokir DPRD Nagekeo sempat diberitakan bahwa sudah di limpahkan oleh Polres Ngada. Namun pernyataan mantan Kasat Reskrim Polres Ngada, Iptu. Anggoro C. Wibowo saat itu langsung dibantah oleh AKBP Agustinus.

Kasus ini sudah ditangani penyidik Tipikor Polres Ngada sejak tahun 2019. Bahkan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Nagekeo dan para anggota DPRD Nagekeo telah diperiksa. Namun proses hukum kasus ini seolah hilang ditelan bumi.

Pimpinan dan Anggota DPRD pun bungkam. Bahkan melobi-lobi wartawan agar kasus ini tidak dipublikasi lagi.

Koordinator TPDI NTT, Meridian Dado, SH, mengatakan, proses hukum kasus Pokir harusnya secara terbuka diumumkan ke publik.

“Jangan diam-diam. Ujung-ujungnya rekayasa untuk mempetieskan kasus,” ujar Meridian kepada SERGAP via WhatsApp.

Menurut dia, bila Polres Ngada sigap dan cekatan bertindak dalam proses penyelidikan dan menemukan adanya suatu peristiwa pidana, maka semestinya kasus dugaan KKN itu sudah naik ke tahapan penyidikan serta diumumkan siapa para tersangkanya.

Kini disaat Nagekeo sudah memiliki Polres sendiri, ternyata proses hukum kasus Pokir hanya berjalan di tempat alias tidak ada langkah-langkah yang sigap dan cekatan dari Polres Ngada untuk melimpahkan penanganan perkara ke Polres Nagekeo.

Diduga dana pokir miliaran rupiah telah diselewengkan oleh pimpinan dan anggota DPRD Nagekeo periode 2014-2019 untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menitipkan proyek pokir di Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian.

Sebagai proyek Pokir dikerjakan sendiri oleh anggota DPRD,  dan yang lainnya dititipkan ke kontraktor piaraan pimpinan dan anggota DPRD.

Bahkan ada proyek pokir yang sama sekali tidak dikerjakan, namun uangnya telah dicairkan 100 persen.

“Agar tidak muncul prasangka buruk tentang adanya niat buruk oknum-oknum petinggi hukum di Polres Ngada ataupun di Polres Nagekeo untuk membolak-balikan proses hukum kasus Pokir, maka segeralah limpahkan penanganan perkara itu ke Polres Nagekeo, lalu Polres Nagekeo harus membuktikan kepada publik tentang ada atau tidaknya indikasi korupsi dalam kasus ini, sehingga bisa segera ada peningkatan proses hukum dari tahapan penyelidikan menuju tahapan penyidikan serta pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri Bajawa,” tegas Meridian. (sg/sg)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.