Nina
Nina bersama kedua anaknya.

sergap.id, ENDE – Rosalia Nina Tanga (39), warga Rt 004 Rw 007, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, mengaku, sertifikat tanah miliknya yang dijadikan jaminan di BRI Cabang Ende hingga saat ini masih ditahan oleh BRI.

“Saya sudah lima kali bolak balik ke BRI, tapi BRI belum juga menyerahkan sertifikat saya. Padahal kredit sudah saya lunaskan”, ungkap Nina kepada SERGAP, Rabu (2/8/23).

Nina menjelaskan, serifikat tanah milik tersebut ia dapat dari balik nama setelah membeli tanah milik Zainal Abidin.

“Saya beli dan lunasi tanah itu dengan cara kredit ke BRI anas nama saya. Saya lunasi cicilan dari usaha saya sendiri. Tidak ada orang lain yang bantu saya bayar cicilan. Tapi ketika saya mau ambil jaminan, BRI tidak kasi”, ujarnya.

Sejak awal kredit, lanjut Nina, BRI hanya tahu berurusan dengan saya. Mulai dari akad perjanjian, pembayaran bertahun-tahun, hingga penagihan serta SP (surat peringatan) yang mengancam saya. Semua itu cuma ditujukan kepada saya. Ya.. karena hanya saya yang memiliki utang  sejak awal.

Beberapa  kali saya bayar dengan durasi  sampai 40 hari karena dampak pandemi Covid 19 pada bisnis saya. Saya kemudian di SP sebanyak tiga kali. Tentu membuat saya sebagai nasabah tidak nyaman.

Selama corona saya tidak dapat keringanan atau bantuan pinjaman lagi, walau saya mengajukannya. Tapi saya berupaya membayar lancar sesuai tuntutan BRI dengan cara meminjam ke koperasi.

Tapi sangat disayangkan ketika saya sudah melunasi pinjaman, sertifikat tanah saya tidak kunjung dikembalikan dengan alasan sertifikat itu ada dua nama, yakni nama saya dan nama mantan suami saya.

Alasannya BRI takut digugat oleh nama lain yang ada di sertifikat. Padahal orang tersebut sama sekali tidak pernah ikut menyicil pinjaman sejak awal.

Kenapa nama suami saya ada di sertifikat? Waktu itu dia minta agar namanya juga tercantum di sertifikat agar sama-sama melunasi kredit. Tapi dia ingkar janji ikut membayar setiap bulan hingga kredit lunas.

Saya seorang diri yang melunasi sambil menafkahi anak-anak. Karena kami sudah cerai. Cerai karena rumah tangga kami tidak harmonis lagi. Dia sering bertindak anarkis terhadap  anak-anak dan berusaha menghancurkan usaha saya.

Saya sempat mendatangi Polres Ende untuk membuat laporan kekerasan yang dialami anak-anak, tapi kami tidak dilayani. Dan, setelah putusan cerai pun, saya tetap berusaha sendiri melunasi kredit hingga selesai dengan beban per bulan Rp 7,5 juta.

Ketika 10 Mei 2023 saya  sudah melunasi pinjaman pembelian tanah tersebut senilai Rp 145 juta lebih, barulah BRI mempersoalkan nama mantan suami saya yang sejak awal tidak ikut mengkredit. BRI wajibkan mantan suami saya hadir di BRI. Padahal saya sudah menjelaskan bahwa mantan suami saya itu ingkar janji ikut membayar. Justru anak-anak saya ikut terbeban melunasi kredit tersebut, karena putusan pengadilan mengatakan bahwa hak asu terhadap anak-anak menjadi tanggungjawab saya.

BRI mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyerahkan sertifikat tanah ke saya, karena takut digugat oleh mantan suami saya yang adalah anggota polisi di Polres Ende yang saat ini sudah pindah tugas ke Polda NTT.

Itukan hak saya, kenapa BRI bersikap seperti itu?

Nina mengaku dirinya menjadi nasabah BRI sejak tahun 2013.

“Tahun 2019 saya mendapat pinjaman. Saat saya akan melunasi kredir, BRI mengatakan, jika sudah pelunasan, maka saya bisa langsung ambil sertifikat pada tanggal 10 Mei 2023. Tapi setelah pelunasan, Bank menjelaskan bahwa sertifikat tidak bisa ambil karena ada nama lain yang tertera di sertifikat jaminan itu. Saya kaget, kok ada nama orang lain? Yang kredit saya, yang kasih lunas saya, terus tiba- tiba ada nama orang lain, yang benar saja ini Bank. Karena saya adalah nasabah tunggal dan yang melakukan pembayaran angsuran selama ini, tidak ada pihak lain”, bebernya.

“Setau saya, hubungan antara nasabah dengan Bank hanya soal hutang piutang. Kewajiban saya sudah dipenuhi, tetapi kenapa Bank menahan sertifikat tanah saya? Saya terus di pingpong Bank. Saya kemudian minta bantuan salah satu kuasa hukum. Tapi sampai hari ini sertifikat saya belum juga diserahkan BRI ke saya”, pungkasnya.

Nina berharap BRI segera menyerahkan serifikatnya, karena kewajibannya telah diselesaikan dengan baik.

Terpisah, Pimpinan Kantor BRI Cabang Ende, Yulian Naranatha, kepada SERGAP via WhatsApp, Kamis (3/8/23), memberi empat alasan kenapa sertifikat tanah milik Nina masih ditahan.

  1. BRI telah melakukan penelusuran dan investigasi atas pengaduan tersebut dimana yang bersangkutan merupakan nasabah BRI Cabang Ende yang telah memperoleh fasilitas Kredit secara tanggung renteng pada tahun 2019 dengan agunan sebuah SHM atas nama bersangkutan dan suami.
  2. Pada bulan Mei 2023, nasabah bersangkutan melakukan pelunasan dan meminta agar agunan SHM yang dijaminkan dapat dikembalikan oleh BRI. Namun mengingat agunan SHM yang dijaminkan mencantumkan 2 nama, maka sesuai dengan ketentuan, agunan dapat dikembalikan oleh BRI apabila kedua belah pihak yang namanya tercantum dalam SHM hadir secara bersama-sama, atau membawa surat kuasa, atau putusan pengadilan terkait harta gono gini yang menunjukkan hak atas SHM tersebut.
  3. Dalam hal pengembalian agunan dimaksud, hingga saat ini kedua pihak yang berhak terhadap SHM tersebut belum mendatangi KC BRI Ende atau belum memberikan Suart Kuasa penunjukkan sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas.
  4. Dalam menjalankan seluruh operasional bisnisnya, BRI senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai Good Coorporate Governance (GCG). (sg/red)