sergap.id, KUPANG – Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Gero, dilabrak oleh Anggota DPRD Lembata asal PDIP, Gabriel Raring, dalam rapat kerja komisi yang diselenggarakan pada Rabu (21/4/21).
Awalnya Raring mempertanyakan agenda rapat berdasarkan undangan rapat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Gero, yakni rapat kerja gabungan komisi yang seharusnya dihadiri oleh Bupati atau utusan dari Pemerintah Kabupaten Lembata untuk membahas penanganan bencana banjir bandang yang melanda 5 kecamatan di Lembata 4 April 2021 lalu.
Namun Raring dianggap tidak memiliki hak bicara. Raring bahkan diusir oleh Gero agar keluar ruangan rapat. Spontan Raring pun balik menghadrik dan mengusir Gero.
“Engko (kau) yang keluar,” tegas Raring kepada Gero.
Rapat kemudian dilanjutkan dan diwarnai protes, saling tunjuk, serta gebrak meja.
“Saya ribut. (karena) kebobrokan Ketua dalam mengurus lembaga DPRD. Pantas saja eksekutif tidak hargai de pe er. Mereka (pimpinan DPRD) nyaman to, nyaman dapat gaji, dapat tunjangan Forkompinda, dapat operasional rumah jabatan, dan mengabaikan segala hal yang menyangkut rakyat banyak,” beber Raring kepada SERGAP, Jumat (23/4/21) sore.
Menurut Raring, saat rapat tengah berlangsung, dirinya mendatangi meja pimpinan DPRD guna mempertanyakan alasan ketua mengusirnya dari ruang rapat.
“Saya tunjuk dia, engko usir saya? Lalu dia bilang ke saya, saya kasi engko teguran pertama. Saya balik dia, saya kasi engo teguran ke 10, saya pakai tunjuk-tunjuk dia,” ucap Raring.
Melalui akun facebooknya, Raring menjelaskan, tanggal 13 sampai 18 April 2021, ia bersama 4 anggota DPRD dari dapil Kecmatan Ile Ape, Ile Ape Timur, dan Lebatukan menjalankan reses dengan mengunjungi semua posko pengungsian yang ada di Lewoleba dan Ile Ape.
Disitu Raring cs bertemu dan bertatap muka dengan aparat desa dan warga yang terdampak bencana banjir bandang pada 4 April 2021 lalu.
Tanggal 19 – 20 April 2021, 25 Anggota DPRD yang dibagi dalam 5 kelompok melakukan Kunjungan Kerja ke 5 kecamatan yang terdampak lansung bencana, yakni Ile Ape, Ile Ape Timur, Lebatukan, Omesuri dan Buyasuri.
“Tanggal 20 April 2021, kami menerima undangan dari Ketua DPRD untuk Rapat Kerja Gabungan Komisi dengan agenda utamanya membicarakan semua hal berkaitan dengan bencana yang dijadwalkan selama 3 hari, mulai 21 sampai 23 April 2021. Tanggal 21 April 2021 Rapat Kerja Gabungan Komisi berakhir skors karena saya ribut dengan Ketua DPRD. Pemicunya adalah ketidakhadiran eksekutif (pemerintah) dalam rapat kerja ini tanpa pemberitahuan. Rapat pun dilanjutkan di ruangan ketua yang hanya melibatkan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Ketua Fraksi. Salah satu hasilnya adalah menjawalkan keesokan harinya tanggal 22 April 2021 rapat Banmus untuk penyesuaian jadwal,” katanya.
Ironisnya, pimpinan DPRD tidak mengeluarkan surat penundaan atau pembatalan Rapat Kerja Gabungan Komisi yang sudah diundangkan sebelumnya dari tanggal 21 – 23 April 2021.
“Tanggal 22 April 2021 saya ke kantor untuk mengikuti Rapat Kerja Gabungan Komisi berdasarkan undangan yang saya terima. Saya terlambat karena ketika masuk rapat sudah dimulai. Sejenak mendengar penjelasan ketua melalui meja pimpinan, saya kemudian meminta ijin untuk bicara. Ketua menanggapi dengan mengatakan bawah saya tidak punya hak bicara karena ini rapat Banmus. Keributan pun terjadi kedua kalinya antara saya dan Ketua. Setelah melihat ketua tidak mampu mempertanggungjawabkan pertanyaan saya, saya memilih meninggalkan ruangan rapat,” ungkapnya.
Rapat Banmus bersama Eksekutif pun dilanjutkan. Eksekutif diwakili oleh Alosius Buto selaku Asisten Sekda dan Kepala BKD, Cristianus Rimba Raya berserta aparat Pemkab Lembata lainnya.
Salah satu keputusan Banmus adalah Rapat Kerja Komisi bersama Mitra komisi yang dijadwalkan selama 3 hari.
“Aneh Tapi Nyata. Rapat Kerja Gabungan Komisi ditiadakan lalu diganti dengan Rapat Kerja Komisi. Hari ini Jumat, 23 April 2021, Rapat Kerja Komisi, undangan untuk dewan dan SKPD sebagai mitra komisi sudah dibagikan, kembali tidak bisa dijalankan karena semua ASN atas perintah Bupati (lewat surat yang ditandatangani Sekda) melakukan kerja bakti di Ile Ape. Luar biasanya adalah Bupati melalui Sekda mengeluarkan dua surat selang satu hari yang substansi berkaitan dengan keterlibatan ASN dalam kegitan kerja bakti. Surat tanggal 21 April 2021; setiap SKPD mengutus 5 orang dan kecamatan 10 orang untuk bergabung dalam kegiatan bakti. Surat tanggal 22 April 2021; Seluruh Pimpinan OPD bersama ASN, mengikuti kerja bakti tangal 23 April 2021 bersamaan dengan jadwal Banmus yang telah menetapkan Rapat Kerja Komisi,” papar Raring.
Berdasarkan kronologi ini, lanjut Raring, maka saya memberikan beberapa catatan sebagai berikut:
- Lembaga DPRD tidak lagi dihargai oleh Eksekutif. Bahkan jadi ‘bulan-bulanan’ Eksekutif. Karena mayoritas orang lebih taat dan setia pada pimpinan eksekutif secara berjenjang.
- Harapan rakyat banyak terhadap DPRD pupus, karena lembaga DPRD kehilangan wibawa dan kekuatan sebagai Lembaga tinggi, lembaga Wakil Rakyat.
- Kami secara Lembaga sulit menjalankan fungsi pengawasan, baik secara umum maupun khusus saat ini soal bencana, karena rapat-rapat kerja yang telah disepakati, tidak dihadiri oleh eksekutif, bahkan dokumen yang diminta melalui surat tertulis pun tidak diberikan kepada DPRD.
- Semua informasi, data dan laporan terkait bencana saat ini belum diserahkan kepada DPRD. Seperti apa kebijakan yang telah dibuat, seperti apa data terkait bencana (minimal mencakupi semua dimensi kehidupan manusia), seperti apa proses relokasi, seperti apa proses pembebasan lahan, siapa saja yang berhak mendapat rumah, berapa banyak rumah yang akan dibangun, berapa banyak bantuan yang masuk, dari siapa, dalam bentuk apa, sampai kapan rakyat ada di posko-posko pengungsian dan lain-lainnya. Secara lembaga kami belum, bahkan TIDAK TAHU.
Karena itu saya berharap rakyat atau kelompok masyarakat yang merasa kurang puas atau tidak puas dengan proses penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, harap membuat pengaduan ke DPRD, baik secara lansung maupun tidak lansung. Boleh juga saya atau kami, orang perorangan diundang untuk kita bicarakan secara bersama. Jangan diam dan pasrah serta jadi penonton karena tidak berdaya.
Semoga bapak Presiden Jokowi, Mentri Sosial, Mentri PUPR dan Menteri yang berurusan lansung dengan penanggulangan bencana Tidak muda Percaya dengan Informasi, Data dan Laporan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten Lembata.
Berharap semua Informasi, Data dan Laporan yang diterima terlebih dahulu dilakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk mengetahui kebenaran dan keakurasian berkaitan dengan Informasi, Data dan Laporannya.
Sampai kapan kita aman dan nyaman dengan manajeman tatakelola Pemeritahan Daerah semacam ini?
Mari kita bangkit, bersatu dan melawan segala bentuk kebijakan yang hanya mementingkan diri dan golongan, lalu menomor sekiankan kepentingan rakyat yang seharusnya diutamakan diatas segalanya.
Kalau kita terus jadi penonton, apatis, tidak bersatu, maka rakyat akan terus jadi koban.
Lembaga DPRD saja tidak lagi dihargai sebagai Unsur Pemerintahan Daerah, apalagi rakyatnya?
Saya tidak sendiri, saya dengan rakyat.
Lembaga Eksekutif lebih pentingkan Kerja Bakti ketimbang Rapat Kerja bersama Lembaga DPRD, berbicara soal rakyat yang terdampak bencana.
Ada apa ya? maka terkesan menghindari Rapat Kerja bersama DPRD? Apa yang ditakutkan? Atau memang ada hal yang disembunyikan?
Bantuan Bencana Erupsi Gunung Ila Ape, berapa banyak dan seperti apa pun Lembaga DPRD belum bahkan tidak tau. Bagaimana dengan bantuan untuk bencana Banjir Bandang?
Semoga proses pembebasan lahan untuk proses relokasi tak menuai masalah dikemudian hari. Dan semoga data warga yang berhak mendapatkan rumah benar-benar adil dan merata, sesuai dengan realitas objektif yang dialami.
Kalau BBM yang dipakai untuk mengangkut bantuan bencana adalah solar bersubsidi, maka kwitansinya jangan diganti dengan DEXLITE. Masa untuk korban bencanap dimanipulasi? Kalau ini benar, maka terkutuklah orang-orang yang dengan sadar melakukannya. (red/red)
.){kind=link}