sergap.id, BAJAWA – Setelah terpilih menjadi Bupati Kabupaten Ngada tahun 2010, Marianus Sae langsung menggunakan metode kerja bottom up. Semua program direncanakan dan dikerjakan bersama rakyat.
Alhasil terciptalah program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Perak) untuk mengatasi masalah ekonomi rakyat. Program sekolah gratis dan bea siswa untuk mengatasi masalah pendidikan.
Kesehatan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN), serta program Pelangi Desa dan Pelangi Kawasan untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan yang ada di dalam desa dan ruas jalan yang menghubungkan desa satu dengan yang lainnya.
Masyarakat juga diberikan bantuan penerangan listrik berupa pemasangan instalasi listrik per rumah sebesar Rp2,5 juta, serta pelayanan air bersih yang dikelolah oleh PDAM Ngada.
Hasilnya, pada 29 September 2014, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini menetapkan Ngada sebagai daerah yang telah keluar dari status daerah tertinggal.
Status tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PDT atas kreteria dan indikator ketertinggalan, di antaranya, membaiknya Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan berkurangnya jumlah penduduk miskin.
Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada dalam pengelolaan keuangan daerah juga terbaik selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014.
Penilaian selama tiga tahun ini diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Prestasi itu pun langsung direspon oleh Kementerian Keuangan (Menkeu) RI dengan memberikan hadiah insentif sebesar Rp34 M kepada Kabupaten Ngada yang kemudian dimanfaatkan oleh Marianus untuk kepentingan rakyat.
Tahun 2015, Marianus yang berpasangan dengan Paulus Soli kembali keluar sebagai pemenang Pilkada dengan torehan suara sebanyak 78 persen.
Perolehan suara fantastis itu disebabkan oleh kepercayaan masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Marianus – Paulus di periode pertama atau 2010 – 2015, hingga tersedianya sarana jalan (hotmix) yang baik dan merata di semua kecamatan, tersedianya fasilitas pasar harian di setiap kecamatan, tersedianya sarana kesehatan dan pendidikan yang baik di semua kecamatan, serta meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Ngada.
Karena itu pula, lagi-lagi Presiden Joko Widodo menghilangkan Kabupaten Ngada dari daftar kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019.
Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa Daerah Tertinggal (DT) adalah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan kabupaten lain berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.
Menurut Perpres, ada 18 kabupaten di Provinsi NTT yang masih berstatus sebagai daerah tertinggal, yakni:
- Sumba Barat
- Sumba Timur
- Sumba Tengah
- Sumba Barat Daya
- Kabupaten Kupang
- Timor Tengah Selatan
- Timor Tengah Utara
- Belu
- Alor
- Lembata
- Ende
- Manggarai Barat
- Manggarai
- Manggarai Timur
- Rote Ndao
- Nagekeo
- Sabu Raijua
- Malaka
Selain Ngada, daerah yang telah bebas dari status daerah tertinggal adalah Kota Kupang, Sikka dan Flores Timur.
Di umur kepemimpinannya yang telah memasuki 7 tahun, Marianus terus bertekad memberikan yang terbaik untuk masyarakat. “Saya bangun Ngada mulai dari Desa. Karena yang benar-benar butuh perhatian adalah masyarakat desa. Saya yakin, jika masyarakat desa sudah mandiri, maka kecamatan akan kuat, jika kecamatan kuat, maka kabupaten akan kokoh, begitupun provinsi dan negara ini,” ujar Marianus. (adv/adv)
