Anggota DPRD Ngada saat Sidak ke Perkebunan Kemiri Sunan di Nginamanu.
Anggota DPRD Ngada saat Sidak ke Perkebunan Kemiri Sunan di Nginamanu.

sergap.id, WOLOMEZE – Rabu, 4 September 2013 lalu,  PT. Bumiampo Investama Sejahtera (PT. BIS) yang diwakili Hendrik  bersama Alvin Dapatunga  yang difasilitasi Thomas Dola Radho (alm) melakukan sosialisasi awal  tentang investasi Kemiri Sunan kepada masyarakat adat Desa Ngiamanu.

Sosialisasi berlangsung di  Kantor Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaen Ngada.

Dalam sosialisasi itu, Hendrik  dan Alfin Dapatunga menyampaikan konsep kerja sama investasi dengan masyarakat adat akan menggunakan sistem bagi hasil  80 persen untuk pemilik lahan dan 20 persen untuk PT. BIS tanpa embel-embel.

Setelah mendengar sosialisasi tersebut, masyarakat menyatakan menerima tawaran PT. BIS untuk berinvestasi di Mala Ana Kolo dan Wolo Bei Watu.

Pada 14 November 2013, PT. BIS secara resmi mulai membuka lahan yang dilanjutkan dengan penanaman perdana Kemiri Sunan pada tanggal 12 Maret 2014 yang berpusat di Mala Ana Kolo.

Sejak itu PT. BIS terus memperluas lahan hinga ke titik-titik terdekat, yakni Keu Ghesu, Sanga Repo, Su;u Sewe, dan yang terakhir di Wolo Raza, dengan total  luas kurang lebih 400 hektar.

Lima tahun kemudian – sejak  pembukaan lahan tahun 2013 – tepatnya  tanggal 18 September 2018, untuk pertama kalinya Direktur Utama PT. BIS, Hendru Widjaya, hadir dalam rapat  bersama masyarakat adat Desa Nginamanu dengan agenda  membahas  kontrak penyertaan lahan.

Dalam pertemuan itu seharusnya terjadi penandatangan kesepakatan pembagian keuntungan 80 20 persen. Namun harapan masyarakat tak terlaksana. Sebab Hendru Widjaja justru menyampaikan konsep kerja sama yang baru, yakni bagi keuntungan setelah dipotong biaya investasi.

Mendengar itu, masyarakat terperangah dan menilai PT BIS telah melakukan pembohongan. Sejak itu pula masyarakat  tak bersimpati lagi dengan PT. BIS dan menyatakan menolak tawaran kerja sama bagi keuntungan.

Masyarakat kemudian mengajukan konsep kerja sama dalam bentuk lain, yakni sistem sewa pakai lahan.

Karena perbedaan konsep kerja sama ini, maka terjadilah kebuntuan komunikasi, sampai kemudian  Hendru Widjaja melakukan komunikasi kembali dengan Forum Peduli Ulayat Nginamanu (FPUN) untuk meminta waktu guna pembahasan lanjutan mengenai bentuk kerja sama yang dianggap paling pas dan menguntungkan kedua pihak.

Lalu terjadilah pertemuan pada tanggal 5 November 2019 yang dihadiri  Hendru Widjaja beserta  staf. Dalam pertemuan ini disepakati:

  1. Sistem kerja sama adalah sewa pakai lahan.
  2. Nilai kontrak dibahas secara bersama antara kedua belah pihak yang termuat dalam sebuah draf dengan bertumpu pada luas lahan 400 hektar berdasarkan pertimbangan teknis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ngada Nomor 013/2016.
  3. Deadline waktu penyelesaian kesepakatan adalah dalam bulan November 2019.

Berdasarkan kesepakatan di atas, Hendru Widjaja meminta waktu  untuk mempertimbangkan besaran harga sewa pakai lahan.  Maka terjadilah pertemuan pada tanggal 5 Desember 2019, khusus membicarakan besaran sewa pakai lahan.  Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara rapat, dengan poin-poin sebagai berikut:

  1. Harga sewa pakai yang dikehendaki oleh masyarakat adat Desa Nginamanu adalah Rp 3 juta per hektar per tahun.
  2. Nilai harga sewa sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas berlaku untuk masa kontrak 5 tahun terhitung mulai 2020.
  3. BIS meminta waktu untuk memikirkan besaran harga sewa pakai lahan dengan batas waktu paling lama satu bulan sejak tanggal ditandatanganinya berita acara.
  4. Pada rapat berikutnya sebagaimana dimaksud poin (3) di atas, seluruh fasilitas rapat dibiayai PT. BIS.

Namun sejak disepakati berita acara tersebut, pihak PT. BIS tidak pernah lagi menampakan batang hidung. Tindakan menyulut kecewa masyarakat. Karena lagi-lagi PT. BIS dinilai telah berbohong.

Atas dasar itulah FPUN melakukan rapat pada tanggal 14 Februari 2020. Pada rapat tersebut diputuskan:

  1. Penetapan harga sewa pakai lahan final, yakni Rp 3 jt/Ha/tahun
  2. Durasi sewa pakai lahan sebagaimana poin (1) di atas berlaku hanya untuk periodisasi lima tahun,  dan mulai dihitung sejak tanggal 1 Januari 2020.
  3. Setelah periodesasi lima tahun sebagaimana poin (2) di atas, harus disepakati kembali.
  4. Biaya sewa pakai lahan sebagaimana poin (1) sudah harus dibayar pihak PT. BIS paling lambat, Selasa 30 Juni 2020.
  5. Apabila poin 1-4 di atas tidak diindahkan oleh PT. BIS maka masyarakat adat desa Nginamanu akan menutup seluruh kegiatan atau aktivitas di lokasi perkebunan.
  • Jangan-jangan ada unsur penipuan?

Jumat kemarin, FPUN mendatangi DPRD Ngada dan mendesak PT BIS segera merealisasi kesepakatan, yakni membayar biaya sewa pakai lahan sebesar Rp 3 juta per hektar pper tahun selambat-lambatnya 15 Agustus 2020.

Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi PT. BIS, maka masyarakat adat melarang  PT. BIS melakukan aktivitas apapun di lokasi perkebunan.

“Jika larangan ini tidak dipenuhi, maka masyarakat akan menutup seluruh akses ke perkebunan pada tanggal 17 Agustus 2020,” ujar Ketua FPUN, Yohanes Lingge Siran, kepada SERGAP, Sabtu (25/7/20).

Saat mendatangi DPRD,  FPUN diterima oleh Wakil Ketua DPRD Ngada, Aloysius Soa dan Anggota DPRD Ngada, Yohanes Don Bosko Ponong dan Hilarius Kila Moi dari Fraksi PAN, Yosef Bei dan Moses Jala dari Fraksi Nasdem, Donatus Madu dari Fraksi PDIP, Syrilus Pati Wuli, Thomas Jawa, Thor Caster Seno, dan Kasimirus Pili dari Fraksi Perindo, Blandina Mamo dari Fraksi PKB, Marsel D. Nau, Yohanes Sui, Neus Wale, Stanislaus Pati dan Hery Mane dari Fraksi Karya Rakyat Demokrat.

Dalam pertemuan tersebut, FPUN menyampaikan tuntutan mereka secara tertulis yang dibacakan oleh Yohanes Lingge Siran.  Tuntutan tertulis sebanyak tiga halaman itu kemudian diserahkan kepada Aloysius Soa.

“Saya tidak membayangkan dibalik perkebunan Kemiri Sunan yang hijau dan rimbun menyimpan masalah. Mungkin tidak ada transparansi mulai dari proses pemberian ijin dan pelaksanaan di lapangan,” ujar Donatus Madu.

Donatus berharap pemerintah segera klarifikasi soal investasi ini. Jangan sampai investor dan pemerintah jalan sendiri dan masyrakat jalan sendiri.

“Kalau masyarakat mengadu, itu artinya sejak proses awal ada tahapan yang tidak dilakukan secara baik. Saya mempertanyakan apakah ada kesepakatan agar pihak investor mulai berinvestasi di sana? Supaya semua jelas. Jangan-jangan ada unsur penipuan dalam investasi ini?,” tegas Blandina Mamo.

Dalam pertemuan ini disepakati bahwa DPRD Ngada akan memanggil pemerintah dan PT. BIS untuk diminta penjelasannya terkait protes FPUN.

  • Anggota DPRD Ngada Sidak Perkebunan Kemiri Sunan

DPRD Ngada bergerak cepat!  Tujuh orang anggota dewan  lintas komisi,  Selasa (21/07/20) mendatangi lokasi perkebunan Kemiri Sunan.

Di bawah terik mentari pukul 13.00 wita,  para wakil rakyat yang dipimpin Aloysius Soa tiba di lokasi perkebunan Kemiri Sunan.  Tampak hadir anggota dewan lintas komisi,  Marsel D.  Nau,  Mathias Rema,  Ireneus Wale,  Hilarius Muga,  Yoseph Bei dan Yohanes Mari.

Saat menuju perkebunan, mereka didampingi pengurus FPUN, yakni Yohanes Lingge,  Fransiskus Meno,  Emanuel Djomba, Ahmad Damu dan para tokoh masyarakat lainnya.

Ketika berada di lokasi,  Aloysius menyimpulkan;

Pertama: pengaduan FPUN sesuai dengan kondisi ril di lapangan.

Kedua: Kemiri Sunan yang sudah ditanam sejak beberapa tahun silam terlihat sangat rindang dan subur dan sudah produksi (berbuah).  Itu bisa dilihat di bawah rindangan pohon tumbuh anakan kemiri,  yang berarti sudah pernah berbuah.  Dan,  saat ini sudah mulai berbunga kembali.

Ketiga: luas lahan diperkirakan sesuai dengan pengaduan FPUN. (rol/ej)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.