Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat memimpin apel di halaman Gedung Sasando, Senin (6/1/20).
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat memimpin apel di halaman Gedung Sasando, Senin (6/1/20).

sergap.id, KUPANG – Mulai besok, Senin 18 Mei 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai berlakukan sisitem kerja shift. Pelaksanaannya tergantung kebutuhan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

“Terkait dengan surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pengaktifan kembali pelaksanaan aktifitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan pada organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur, dan setelah mendengar banyak masukan, maka sistem kerja yang dimulai pada Senin tanggal 18 Mei akan diatur sebagai berikut: pola kerja kita di Provinsi, Kabupaten/Kota se NTT dengan menggunakan sistem shift,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Marius Ardu Jelamu, MSi kepada wartawan di Kupang, Minggu (17/5/20) malam, sekira pukul 20.30 Wita.

“Jadi para Kepala Daerah dan Pimpinan OPD bisa mengatur sistem shift ini, berapa orang yang masuk setiap hari, berapa yang bekerja dari rumah, supaya biasa mengurangi kerumunan,” tegasnya.

Menurut dia, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib siaga di rumah masing-masing.

“Pada waktu-waktu tertentu Pimpinan OPD akan menelepon staf ketika dibutuhkan,” ucap Marius.

Pria asal Manggarai ini menambahkan, besok Senin 18 Mei 2020 tidak ada kegiatan apel, baik di tingkat provinsi, maupun di Kabupaten/Kota.

“Jadi,,, sangat fleksibel. Para Kepala Daerah dan Pimpinan OPD bisa mengaturnya, sehingga pekerjaan pelayanan pemerintahan dan pembangunan tetap berlangsung dalam rangka menjaga Nusa Tenggara Timur tidak hanya konsentrasi di Covid-19, tapi juga aspek-aspek sosial dan ekonomi,” pungkasnya.

Sikap Pemprov NTT ini menjawab keresahan para ASN yang diwajibkan kembali masuk kerja pada Senin (18/5/20) berdasarkan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: BKD.840/30/Bid.IV-Kesra/2020; tentang Pengaktifan Kembali Pelaksanaan Aktivitas Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Kemasyarakatan Pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Edaraan ini berkenaan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan memperhatikan kinerja ASN yang tidak melaksanakan Kerja Dari Rumah atau Work From Home (WFH) sesuai yang telah ditentukan.

Berikut isi surat edaran Gubernur NTT:

  1. Mengaktifkan kembali semua aktivitas pemerintahan pembangunan dan pelayananan kemasyarakatan sebagaimana mestinya, mulai hari senin tanggal 18 Mei 2020 sampel jika diperlukan, akan dilakukan evaluasi.
  2. Dalam melaksanakan kerja-kerja sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) di atas semua ASN wajib melaksanakan protokol Kesehatan. yaitu: mencuci tangan dengan menggunakan sabun ditempat yang telah disediakan. menggunakan masker, menjaga Jorok berkomunikasi minimal 2 meter, tidak boleh bersentuhan satu sama lain. batuk dan bersin mentaati etika sosial dan peraturan kesehatan, hidup bersih dan semua yang disyaratkan dalam rangka pencegahan penularan atau penyebaran Covid-19 di tempat kerja di rumah, di lingkungan sekitar dan ditempat-tempat lainnya.
  3. Khusus untuk para guru, tenaga kependidikan lainnya pada Jenjangan pendidikan SMA/SMK/SLB, diatur tersendiri dan disesuaikan dengan proseskegiatan belajar mengajar di sekolah.
  4. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kenyamanan bekerja, diatur oleh masing masing Kepala Perangkat Daerah dan melaporkan pengaturannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT.
  5. Wali Kota Kupang dan Para Bupati se-NTT dihimbau untuk melakukan pengaturan dan penyesuaian kerja sesuai kebutuhan daerah masing-masing dan tetap mentaati protokol kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Surat ini ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta, dan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. (ns/ns)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.