Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT,  Jelamu Ardu Marius.

sergap.id, KUPANG – Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT,  Jelamu Ardu Marius, mengatakan, hingga Minggu (29/3/20) pukul 14.00 Wita, NTT masih negatif Covid-19. Namun jumlah Orang Dalam pemantauan atau ODP terus bertambah.

“Siang ini jumlah ODP 460 orang, sembuh 49 orang, dan yang menjalani Karantina Mandiri atau mengurung diri di rumah 403 orang. Yang sedang dirawat di rumah sakit 8 orang,” ujar Marius kepada wartawan di Kupang,  Minggu (29/3/20) siang.

Marius mengaku, di NTT saat ini tidak ada Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Sebab 2 PDP yang terdata telah sembuh total.

Sementara, “1 PDP yang dirujuk dari rumah sakit Ben Mboi ke rumah sakit Komodo telah meninggal dunia. Tapi bukan karena Coronavirus,” tegasnya.

Kata Marius, saat ini ada permintaan lockdown dari masyarakat NTT melalui berbagai media sosial, tapi permintaan tersebut masih dikaji secara matang dari berbagai aspek.

“Lockdown itu kewenangan Pemerintah Pusat dan sekarang sedang dilihat perkembangannya. Pemerintah Pusat sedang merancang Peraturan Pemerintah atau PP untuk melakukan Karantina Wilayah sesuai yang diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2018. Mudah-mudahan dalam waktu dekat PP ini bisa keluar,” paparnya.

Menurut Marius. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, sangat menghargai semua masukkan dan komentar masyarakat di berbagai media sosial.

“Pemerintah akan mengevaluasi perkembangan yang ada,” tutupnya.

  • Selamatkan Ekonomi

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyarankan agar Indonesia melakukan lockdown, guna menyelamatkan ekonomi Indonesia.

Lewat keterangan tertulisnya, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian mengatakan pemerintah terlalu angkuh untuk terus menyatakan tidak mau melakukan lockdown atau isolasi wilayah.

“Pemerintah dengan angkuhnya menyatakan tidak ada lockdown! Sudah begitu banyak yang memberikan saran tetapi nampaknya keras kepala, ciri kepemimpinan seolah-olah kuat, tetapi menghadapi masalah dalam manajemen yang krisis,” tulis kedua ekonom, lewat keterangan yang diterima Minggu (29/3/2020).

Perlambatan ekonomi memang sudah tidak bisa lagi dicegah, tapi untuk menyelamatkan perekonomian tugas utama pemerintah adalah menangkal wabah corona meluas. Salah satunya dengan melakukan lockdown.

Setelah itu baru memikirkan kebijakan ekonomi yang pas.

“Perlambatan ekonomi tidak dapat dicegah, tetapi tugas pemerintah utamanya menangkal wabah covid-19. Setelah itu baru menangkal ekonomi agar tidak terjungkal menjadi krisis, yang menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk,” kata Didik dan Fachru.

Didik dan Fachru pun kecewa setelah saran dari Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk melakukan lockdown ditolak pemerintah. Padahal menurut keduanya, JK bukan orang baru di pemerintahan, bahkan lebih berpengalaman dibanding penghuni Istana Negara yang sekarang.

“Ikuti saran JK, yang sudah lama meminta pemerintah tegas untuk melakukan lockdown, tetapi selalu dijawab, tidak ada lockdown. Tidak ada penghuni di istana itu, yang lebih dari berpengalaman daripada JK,” ungkap Didik dan Fachru. (KT/SP/Valeri Guru)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.