sergap.id, LARANTUKA – Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Flores Timur, Rufus Koda Teluma, S.Sos, mengatakan, pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

“Hal-hal yang harus dilihat dalam pergantian perangkat desa adalah jabatan perangkat desa yang lowong,” tegas Rofus saat ditemui SERGAP usai mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Flores Timur di gedung OMK, Larantuka, Flores Timur, Kamis (13/2/20).

Menurut dia, pengisian lowongan tersebut antara lain karena pejabat lama meninggal dunia, yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa, atau permintaan pengunduran diri dari perangkat desa.

“Itu yang diprioritaskan untuk dipilih,” ujar Rofus.

Selain itu, kata Rofus, warga atau pejabat yang akan dipilih mengisi jabatan lowong perangkat desa harus memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat, serta umur maximal 60 tahun, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum. Jika ada yang melanggar, maka perlu dievaluasi.

Jika Kepala Desa yang baru dilantik langsung melakukan pergantian perangkat desa, berarti Kepala Desa tidak melakukan evaluasi.

“Kalau ada yang melanggar aturan, maka ada proses pembinaan administrasi melalui teguran lisan, kemudian teguran tertulis, dan jika itu sudah dilakukan maka peluang untuk proses pergantian dapat dilakukan,” papar Rofus.

Proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa pun, lanjut Rofus, harus melalui konsultasi tertulis dengan Camat dan Camat berkewajiban memberikan rekomendasi dalam bentuk persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan serta penolakan atas pemberhentian ataupun pengangkatan disertai dengan alasannya.

Setelah Camat memberikan persetujuan pengangkatan perangkat desa, barulah Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan pemberhentian bagi perangkat yang lama dan pengangkatan bagi perangkat yang baru.

Rofus mengaku, semua penjelasan di atas telah dijelaskan kepada para Kepala Desa dan Camat saat kegiatan pembekalan para Kepala Desa di aula Sekretariat Daerah (Setda) Flores Timur pada 30-31 Januari 2020 terkait tugas dan fungsi Kepala Desa, kewenangan Kepala Desa, serta perencanaan pembangunan desa.

Karena itu, 75 Kepala Desa yang baru dilantik pada Desember 2019 hasil Pilkades serentak dilarang melanggar Perda atau Perbup itu.

“Saat ini fokus para Kepala Desa adalah menyelesaiakan RPJMDes dan APBDesa tahun anggaran 2020. Paling lama tanggal 18 Maret 2020 dokumen tersebut sudah diselesaikan,” pungkas Rofus. (Eman Koten)

1 COMMENT

  1. Berarti jadi perangkat desa bisa di katakan seumur hidup atau pada batas usia kerja, sementara kesempatan untuk masyarakat yang lain mengabdi pada desa dan merasakan honor dari desa hanya sebatas impian belaka karena harus menunggu perangkat desa mati dulu dan berusia 60 tahun.

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.