Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi NTT, Jelamu Ardu Marius dan Kepala Kadan Keuangan Provinsi NTT, Zakarias Moruk.
Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi NTT, Jelamu Ardu Marius dan Kepala Kadan Keuangan Provinsi NTT, Zakarias Moruk.

sergap.id, KUPANG – Dua bulan lebih sudah fokus kerja dan energi Pemprov NTT di bawah kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A. Nae Soi tercurah untuk mengurus Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

“Pemprov tidak hanya memberikan perhatian kepada penanganan Covid-19 tetapi juga melakukan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat NTT,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTT, Jelamu Ardu Marius, kepada pers di Kupang, Sabtu (9/5/20) malam.

Marius menjelaskan, merujuk kepada dana yang dialokasikan, baik untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun untuk jaring pengaman sosial maka jumlahnya sangat besar.

“Jumlahnya Rp 1,6 triliun lebih. Itu jumlah yang sangat besar dan kita harapkan masyarakat NTT tetap tenang,” ucapnya.

Karena Pemprov NTT, lanjut Marius, juga memberikan perhatian kepada sektor dampak sosial ekonomi.

“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi maupun kab/kota saat ini sedang mengkoordinasi dan mengsinergikan data,” katanya.

Pada tempat yang sama, Kepala Kadan Keuangan (BKD) Provinsi NTT, Zakarias Moruk, mengatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh NTT telah menyiapkan dana penanganan dan dampak Covid-19 sebesar Rp 1,6 miliar lebih.

Dana tersebut berasal dari realokasi dan refocusing APBD tahun 2020.

“Berdasarkan KMK Nomor 10 tahun 2020 tentang penundaan DAU 35 persen di bulan Mei, maka kami telah melakukan refocusing dan realokasi APBD provinsi NTT untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 100 miliar, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp 605 miliar lebih, dan untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 105 miliar. Sehingga keseluruhan dana refocusing dan realokasi APBD tahun 2020 sebesar Rp 810 miliar 307 juta. Artinya sudah memenuhi standar yaitu 50 persen dari belanja barang dan jasa dan 50 persen belanja modal,” paparnya.

“Hal yang sama juga dilakukan di kabupaten/kota se NTT hingga tanggal 8 Mei 2020 seluruh dana dari kabupaten/kota untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 441 miliar lebih, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp 237 miliar lebih dan jaring pengaman sosial sebesar Rp 119 miliar lebih. Sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp 797 miliar lebih, dan total pemprov bersama kabupaten kota senilai Rp 1,608 triliun,” pungkasnya. (Valeri Guru/Cis)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.