Ribuan warga Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang tinggal dan bekerja di Denpasar, Bali, ternyata tak mengantongi identitas.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBD melakukan perekaman E-KTP terhadap warganya itu.
Perekeman berlangsung di Jalan Jempiring Nomor 21, Desa Dauh Puri Kangi, Kecamatan Denpasar Utara.
Proses perekaman ini dilakukan terhadap 1.000 orang lebih warga SBD. Ini dilakukan karena Pemkab SBD merespons adanya keluhan bahwa terdapat warga SBD yang terlibat masalah, terutama Lakalantas namun tak beridentitas.
Perekaman berlangsung tiga hari mulai 13 hingga 15 Januari dan dihadiri dihadiri oleh Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka bersama Wakil Ketua 1 DPRD SBD Haji Samsi Pua Golo, Wakil Ketua DRD Maxsimilianus Kaka, dan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Agustinus Pandak.
Wabup Marthen mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan di Bali di dasari dua hal. Pertama untuk melaksanakan program pendataan penduduk oleh pemerintah.
Hal ini merupakan salah satu program kerja 100 hari pertama sejak dirinya bersama bupati Kornelius Kodi Mete dilantik sebagai bupati dan wabup SBD pada 8 September 2019 lalu.
“Kedua, program ini menyasar sampai ke Bali untuk merespons keluhan banyaknya warga SBD terlibat kasus kriminal di Bali dan tidak memiliki identitas seperti E-KTP,” beber Wabup Marthen sembari mengatakan pemilihan Bali sebagai tempat dilakukannya perekaman E-KTP ini karena dari pendataan penduduk SBD lebih banyak merantau ke Bali.
“Kegiatan ini direncanakan untuk kembali dianggarkan tahun depan,” kata Marthen seperti dilansir Radar Bali, Kamis (16/1/20).
Banyaknya warga SBD di Bali tak memiliki E-KTP dipicu oleh beberapa hal. Misalnya masalah kesadaran masyarakat itu sendiri.
Ini kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Sesungguhnya pemerintah sudah berupaya proaktif untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
Kegiatan ini digelar selain untuk melaksanakan kewajiban juga untuk memberikan pembinaan.
Menyangkut pelayanan perekaman E-KTP di SBD terhambat karena masalah jaringan internet. Jaringan telkomsel sering mengalami gangguan.
Apalagi jaringan yang digunakan untuk merekam KTP ini adalah jaringan khusus.
“Kami hadir di sini hari ini karena kami tak mau menjadikan hambatan itu sebagai alasan untuk tidak melayani rakyat,” tutur Wabup Marthen.
Dijelaskannya, masyarakat SBD datang ke Bali dipengaruhi oleh tiga motif, yakni menuntut ilmu dan pengetahun (kuliah), mencari pekerjaan, dan ketiga adalah “pelarian” pelaku kasus kriminal.
Dia menduga oknum yang melakukan tindakan kriminal di Bali ini adalah oknum yang memiliki catatan kriminal di SBD.
“Saya berharap agar penduduk SBD yang berkelakukan baik bisa memberikan hal yang baik,” harapnya.
Sementara Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Agustinus Pandak mengungkapkan target awalnya adalah merekap E-KTP untuk 500 orang.
Ternyata setelah tiba di Bali yang sudah terdaftar sebanyak 1.000 lebih orang. Dia mengaku dalam catatan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil warga SBD yang merantau ke Bali sekitar 3.100. Faktanya di sini warga SBD di atas 7.500 lebih.
Ribuan warga ini datang ke Bali melalui jalur darat, laut, dan udara. Memang perlu diakui ada kelemahan dalam pengawasan.
Data 7.500 warga yang ada di Bali ini didapat dari paguyuban SBD. Dari jumlah tersebut sekitar 3.500 yang masuk paguyuban.
Ketua paguyuban SBD, Gidion Ndapatady mengungkapakan kegiatan perekaman E-KTP ini digelar karena banyak sekali warga SBD di Bali tak memiliki identitas termasuk E-KTP.
“Melihat hal itu pihaknya melakukan pendekatan dengan pimpinan DPRD SBD. Melalui DPRD dibicarakan kepada bupati sehingga perekaman E-KTP dapat digelar di Bali,” bebernya. (el/el)
