sergap.id, KUPANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Jonas Salean, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT mengutamakan kerjasama publikasi dengan media massa yang telah diverifikasi Dewan Pers.
“Disini ada anggaran Rp 5,1 miliyar untuk 4 program di tahun 2020. Kita stressing (menitikberatkan) pada kemitraan dengan media massa yang ada di NTT, terutama mereka-mereka (media) yang sudah terverifikasi. Tentunya media yang belum terverifikasi mengikuti proses selanjutnya agar memenuhi persyaratan seperti yang diamanatkan Undang-Undang,” ujar Jonas saat memimpin tim Komisi I berkunjung ke Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Rabu (15/1/20) sore.
Jonas berharap kerjasama yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, terutama yang berkaitan dengan kegiatan gubernur dan wakil gubernur NTT.
“Kegiatan pemerintah di provinsi ini bisa diketahui lebih cepat oleh masyarakat, terutama kita ketahui gagasan besar yang dilakukan oleh gubernur. Lompatan-lompatan yang cukup itu harus diiringi dengan bagaimana kinerja di Humas ini, publikasi tentang apa-apa yang menjadi program kerja pemerintah,” tegasnya.
Jonas juga berharap persoalan-persoalan yang terjadi di tahun 2019 tidak terulang di 2020.
“Kita sudah tahu pokok-pokok persoalannya, ada yang puas, ada yang tidak puas. Wajarlah! Ada pula media sosial dan segala macam kehidupannya, tidak mungkin semua puas, tapi bagaimana anggaran yang terbatas ini bisa dibagi secara baik. Itu bijaksana namanya,” ucapnya.
“Sebagai pimpinan komisi, kami berharap Humas NTT bisa setara (kualitas kerjanya) dengan Humas-Humas di daerah lain, terutama Sumber Daya Manusia-nya. Pemerintahan itu berbeda dengan Media Sosial. Sumber daya medsos lebih canggih. Kadang-kadang kita yang memiliki NIP ini malas. Tiap bulan (hanya) tanda tangan (daftar hadir). Sekarang ini sudah beda atuarannya. Lebih ketat. Ada tunjangan kinerja. Lu (kau) boleh golongan 3A, tapi jika golongan 2A kinerjanya lebih baik, maka gaji golongan 2A lebih besar. Karena dia menerima tunjangan kinerja,” ujar Jonas.
Jonas pun memuji terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, diantaranya telah menghadirkan Radio Streaming Swara NTT, Website HUMASNTT.WEB.ID, dan Ruang Media Center di lantai 1 Kantor Gubernur NTT.
“Kekurangan yang ada, akan kita lengkapi. Nanti kami lihat, apa yang masih kurang? Kita akan bahas bersama pemerintah melalui APBD,” pungkasnya.
Anggota Komisi I, Ansel Tallo, juga memberi proficiat kepada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT yang mampu merubah bentuk pelayanan, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi tentang kegiatan gubernur dan wakil gubernur.
“Biro Humas mesti diberi peran lebih besar. Banggar (DPRD NTT) mesti mendukung dari sisi anggaran,” tegasnya.
“Namun Biro Humas juga perlu bangun kerjasama dengan Humas DPRD NTT. Agar masyarakat juga tahu apa yang dikerjakan oleh DPRD,” pintanya.
Sementara itu, Kabag Pelmas dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, menjelaskan, selain memiliki Radio dan Website, Biro Humas juga mengelola majalah Warta NTT yang penyebarannya menjangkau seluruh kabupaten/kota di NTT.
“Tahun 2020 ini, Humas diberi target menghasilkan PAD sebesar Rp 212 juta. Karena itu kami akan optimalkan Radio Swara NTT agar bisa menghasilkan PAD. Kami juga berharap ada rekomendasi dari Komisi I agar semua SKPD melakukan sosialisasi program melalui Radio Swara NTT,” katanya. (cis/cis)
