Ali Antonius
Ali Antonius

sergap.id, KUPANG – Ini kasus terbaru dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang, yakni seorang saksi mencabut keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saksi yang dimaksud adalah Harum Fransiskus.

Pada sidang perkara dugaan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan pada kasus dugaan korupsi penyalahgunaan aset tanah seluas 30 hektare milik Pemkab Manggarai Barat di Labuan Bajo dengan terdakwa Ali Antonius, yang digelar pada Selasa (8/6/21) lalu, Harum memberikan pernyataan mengejutkan.

Sebab di BAP, Harum memberatkan Ali Antonius. Namun di persidangan ia justru balik mendukung Ali Antonius.

Untuk menyakinkan hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memohon kepada majelis hakim untuk membuka video rekonstruksi sebagai alat bukti petunjuk. Tapi majelis hakim menolak dengan alasan hasil rekonstruksi telah termuat dalam BAP.

Sikap Harum yang mencabut keterangan di BAP menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari sejumlah pihak, dan pengamat hukum asal Undana Kupang Dr Jhon Tubahelan pun ikut berkomentar soal perkembangan dan fakta persidangan ini.

Jhon berpendapat, majelis hakim perlu menggali kebenaran materil dalam memutus perkara tersebut.

“Saya ikuti di YouTube, para saksi menangis karena menyesal memberikan keterangan sesuai arahan AA (Ali Antonius), namun sekarang berbalik lagi bahwa mereka menyatakan tidak diarahkan dan mencabut BAP, maka hakim perlu menggali kebenaran materil dalam memutus perkara ini,” kata Jhon Tubahelan yang diwawancarai media ini di Kupang, Kamis (29/7/2021) malam.

“Soal pencabutan BAP di sidang Pengadilan, secara hukum acara dibolehkan,” katanya.

Terkait dengan penolakan hakim atas permohonan JPU untuk membuka video rekonstruksi, menurut Jhon Tubahelan, untuk menguji kebenaran, sebaiknya video tersebut dibuka di persidangan.

“Video itu menurut saya wajib dibuka (di sidang) untuk menguji kebenaran,” tegasnya.

Terpisah, pengamat hukum asal Unwira Kupang, Mikhael Feka, SH.,MH., berpendapat bahwa secara normatif tidak ada larangan bagi saksi untuk mencabut BAP atau menerangkan lain sebagaimana dalam BAP.

Menurut dia, dalam KUHAP Pasal 185 Ayat 1 pada pokoknya mengatur bahwa keterangan saksi hanya menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti saksi adalah apa yang saksi terangkan di muka sidang.

“Yang menjadi persoalan adalah dalam perkara pidana saksi dari JPU adalah saksi yang sudah diperiksa pada tahap penyidikan dan bagaimana kalau saksi cabut keterangannya dalam BAP atau keterangan saksi berbeda dengan BAP, maka sesuai KUHAP, Ketua Majelis mengingatkan saksi akan hal itu serta mengemukakan alasan mencabut BAP tersebut,” jelasnya.

“Jika alasan pencabutan tidak benar, saksi dapat dijerat dengan kesaksian palsu sebagaimana diatur dalam Pasal  242 KUHP juncto Pasal 22 UU Tipikor,” sambungnya.

Mikhael mengatakan, alasan hakim menolak untuk membuka video rekonstruksi di persidangan itu bisa dibenarkan, karena hasil rekonstruksi sudah dimuat di BAP.

“Hakim tinggal menilai alasan pencabutan itu apa, dan hakim mengingatkan saksi akan BAP tersebut. Jika alasan pencabutan BAP tidak benar, maka dapat dikenai sanksi pidana pemberian keterangan palsu,” ucap Mikhael.

Ali Antonius merupakan terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan pada perkara dugaan korupsi penyalahgunaan tanah seluas 30 hektare milik Pemkab Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Pada sidang sebelumnya, Ali Antonius merupakan penasehat hukumnya terdakwa Agustinus Dulla, mantan Bupati Manggarai Barat.

Pada sidang itu, JPU Herry Franklin membacakan secara singkat keterangan Harum dalam BAP saat Harum diperiksa tim penyidik Tipidsus Kejati NTT. Belakangan Harum membantah semua keterangannya dalam BAP.

“Majelis hakim yang mulia, keterangan saya yang menyatakan bahwa Ali Antonius yang mengarahkan kami untuk beri keterangan dalam sidang pra peradilan antara Agustinus CH Dula melawan Kejati NTT tidaklah benar. Yang dipakai itu keterangan saya yang sekarang ini,” kata Harum.

Harum juga menjelaskan bahwa dirinya yang membuat konsep surat pernyataan di atas materai 6000, dan bukan Ali Antonius. Terdakwa Ali Antonius hanya mengoreksi saja.

Harum juga membantah keterangannya bahwa ketika dirinya menjadi saksi di PN Kelas IA Kupang saat sidang Pra Peradilan yang menyatakan bahwa jaksa keliru melakukan penyitaan aset daerah (tanah) di Labuan Bajo.

“Saya tidak pernah katakan bahwa jaksa keliru dalam melakukan penyitaan terhadap aset daerah (tanah) di Labuan Bajo. Saya tidak pernah katakan begitu yang mulia. Itu salah,” tegas Harum.

Soal keterangannya dalam BAP, Harum mengaku tidak tahu menahu isi BAP, karena tidak membaca isi BAP tersebut.

Tetapi Harum mengakui bahwa beberapa keterangannya di BAP dan membubuhkan paraf di BAP tersebut. Sedangkan BAP tidak diakui oleh Harum.

Sidang ini dipimpin oleh Majelis Hakim, Fransiska Paula Nino didampingi Hakim Anggota Nggilu Liwar Awang dan Gustaf Marpaung.

Turut hadir tim JPU, yakni Herry C. Franklin, Hendrik Tiip, Emerensiana Jeham dan Vera Ritongga.

Terdakwa Ali Antonius didampingi kuasa hukumnya, Dr. Yanto Ekon, Dr. Mel Ndaomanu, Yohanis Rihi dan Fransisco Bernando Bessi.

Keterangan saksi di persidangan berbanding terbalik saat dilakukan gelaran rekonstruksi pertemuan di Kejati NTT pada tanggal 18 Februari 2021 lalu. (jog/ina)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here