Komodo di Pulau Rinca
Komodo di Pulau Rinca

sergap.id, KUPANG – Komite Warisan Dunia UNESCO meminta pemerintah Indonesia menghentikan pembangunan proyek infrastruktur di Taman Nasional (TN) Komodo dan sekitarnya.

Desakan UNESCO itu tertuang dalam draf surat bernomor WHC/21/44.COM/7B yang meminta Pemerintah Indonesia merevisi analisis dampak lingkungan terkait proyek infrastruktur di Pulau Rinca.

“Sesuai dengan Paragraf 172 dari Operasional Pedoman, juga meminta Negara Pihak untuk merevisi Dampak Lingkungan Assessment (EIA) untuk proyek infrastruktur pariwisata di Pulau Rinca sejalan dengan Catatan Saran Warisan Dunia (International Union for Conservation of Nature, IUCN) tentang Penilaian Lingkungan,” demikian bunyi petikan dokumen surat tersebut.

Selain itu, proyek ini dianggap bisa mengganggu nilai universal luar biasa atau outstanding universal value (OUV) Pulau Komodo. Karena itu, UNESCO meminta proyek infrastruktur pariwisata di Pulau Komodo dan sekitarnya dihentikan.

Rekomendasi menghentikan proyek di TN Komodo ini muncul di dalam Surat Keputusan World Heritage Commite usai pertemuan secara virtual dari tanggal 16 sampai 31 Juli 2021 di Fuzhou, China.

“Mendesak Negara (Indonesia) untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar properti yang berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasa hingga Amdal yang direvisi diajukan dan ditinjau oleh IUCN,” demikian bunyi keputusan Komite Warisan Dunia UNESCO nomor 44 COM 7B.93.

Menurut UNESCO, kehadiran proyek infrastruktur, baik di dalam maupun di sekitar TN Komodo berpotensi buruk terhadap nilai universal luar biasa atau Outstanding Universal Value (OUV). Setidaknya ada tiga permasalahan yang disorot, mulai tidak adanya komunikasi dengan pihak komite, mengancam komunitas lokal, hingga masalah manajemen properti di area, termasuk kurangnya penegakan praktek wisata berkelanjutan.

Pada 30 Oktober 2020, Komite sudah meminta pemerintah Indonesia tak melanjutkan proyek infrastruktur yang mungkin berimbas pada nilai universal luar biasa Taman Nasional Komodo. Selain itu, UNESCO juga meminta pemerintah Indonesia mengundang Pusat Warisan Dunia/IUCN dalam misi pengawasan ke TN Komodo untuk menilai dampak pembangunan yang sedang berlangsung pada OUV dan status konservasi kawasan tersebut.

Menanggapi permintaan UNESCO tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Jelamu Ardu Marius, mengatakan, maksud dari kegiatan pembangunan infrastruktur di TN Komodo adalah upaya penataan di Pulau Rinca.

“Pemprov NNT mengucapkan terima kasih atas masukan dari UNESCO. Pulau Komodo itu cagar biosfer sejak 1977. Cagar Biosfer Komodo ini menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo. Dan sejak tahun 2012 terpilih sebagai 7 keajaiban dunia. Karena ia punya label internasional, maka keperluan untuk menata kawasan itu sangat penting,” ujar Marius seperti dikutip SERGAP dari detik.com, Rabu (4/8/21).

“Jadi Pulau Komodo dan ribuan komodo yang ada di dalamnya itu dikonservasi secara ketat. Sedangkan Pulau Rinca diarahkan memang untuk tourism dan Pulau Komodo untuk destinasi terbatas berbasis konservasi. Karena itu, Pulau Rinca ditata. Kalau tidak ditata, orang masuk dari berbagai arah”, pungkasnya. (pil/dtk)

KOMENTAR ANDA?

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini