Kawasan Taman Nasional Komodo
Kawasan Taman Nasional Komodo

sergap.id, LBAJO – Kehadiran proyek di Taman Nasional (TN) Komodo ternyata berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat setempat. Kebebasan mereka direnggut. Karena aktivitas mereka dibatasi di atas lahan seluas 17 hektar. Jika keluar dari 17 hektar itu, maka mereka akan berhadapan dengan hukum. Sementara ratusan hektar tanah lainnya telah dikuasai oleh investor.

Kondisi ini membuat masyarakat seperti dikurung atau dipenjara di atas tanahnya sendiri. Padahal sudah berabad mereka tinggal bersama binatang Komodo dan tidak ada masalah. Bahkan Komodo sudah dianggap seperti saudara mereka sendiri. Buktinya, sampai hari ini Komodo masih ada.

“Ada ketidakadilan di sana. Masyarakat Kampung Komodo jumlahnya ada 2.000-an jiwa. Hidup berjejalan dalam lahan 17 hektar. Berani merambah lebih dari itu, berhadapan dengan hukum,” ujar Pegiat konservasi, Doni Parera, dalam webinar “TN Komodo dalam Bahaya”, Kamis (5/8/2021).

Menurut Doni, lahan TN Komodo adalah milik masyarakat. Lahan ini kemudian diserahkan kepada negara untuk dijadikan TN dan tanpa ganti rugi sepeser pun.

“Sementara datang pengusaha bermodal surat izin, dikasi konsesi puluhan tahun untuk menggarap ratusan hektar. Keadilan itu dimana?”, tanya Doni seperti dikutip SERGAP dari detik.com, Sabtu (7/8/21).

Doni menjelaskan, selama ini masyarakat komodo telah menjadi agen konservasi Komodo. Terbukti, komodo dapat hidup hingga jutaan tahun karena habitat mereka tidak diusik oleh aktivitas masyarakat setempat.

“Dengan kearifan lokal mereka, mereka menjaga komodo. Siang malam, 24 jam, (bahkan komodo) dianggap sebagai saudara mereka sendiri,” ucapnya.

Doni mempertanyakan alasan pemerintah menyerahkan TN Komodo kepada investor.

“Kenapa pemerintah tidak memberdayakan mereka (masyarakat) lewat koperasi untuk mengelola wilayah itu?”, tanyanya.

Menurut dia, investor hanya berorientasi pada uang dan tidak peduli pada kelangsungan komodo dan masyarakat lokal.

“Kenapa dikasih ke pemodal yang jelas rakus dan hanya mau mengambil keuntungan? Kalau komodo hilang, ya selesai urusan dia. Dia kembali ke Jakarta, kita di sini ditinggalkan,” ucap Doni.

Dikutip dari detik.com, pendapat yang sama dengan Doni, disampaikan juga oleh Direktur WALHI Nasional, Nurhidayati.

Menurut dia, jika melihat dari sejarah, penghuni awal Pulau Komodo atau yang disebut Ata Modo itu sudah banyak berkorban, tapi sekarang justru menjadi korban dari pembangunan proyek di TN Komodo.

Terkait dengan rekomendasi UNESCO agar pemerintah menghentikan proyek pembangunan infrastruktur di TN Komodo, Nurhidayati berharap pemerintah dapat mengikuti anjuran tersebut.

Ia juga meminta pemerintah mendengarkan aspirasi Ata Modo dalam membuat keputusan. Apalagi kehadiran proyek itu sudah sejak awal ditolak oleh masyarakat.

“Aspirasi (masyarakat) harus dihormati”, tegasnya.

  • Protes Turis

Dikutip dari detik.com, kehadiran proyek di TN Komodo, juga membuat turis kecewa. Pasalnya, mereka ingin menikmati alam yang sebenarnya, bukan bangunan tembok seperti yang sudah ada.

Pelaku wisata Labuan Bajo, Alexander Pelung, menyampaikan kegelisahan turis itu dalam webinar “TN Komodo dalam Bahaya” pada Kamis (5/8/2021).

Alex bercerita, para turis yang datang ingin menikmati Komodo sebagai lokasi konservasi, bukannya wisata mewah yang saat ini diproyeksikan oleh pemerintah.

“Jangankan bangunan yang dilakukan pengusaha sekarang, bangunan kecil saja mereka bertanya-tanya, kok ada bangunan? Apalagi dengan bangunan yang sekarang begitu besar, kemudian setelah saya lihat masterplannya, nanti itu sangat merusak alam di TN Kamodo itu sendiri,” katanya.

“Sekarang tamu-tamu yang datang ini pada komplain dengan keberadaan Taman Nasional dimana klaim mereka untuk mendirikan bangunan-bangunan yang begitu megah. Sangat kontra sekali dengan TN Komodo sementara itu adalah kawasan konservasi,” ia melanjutkan.

Menurut Alex, pembangunan wisata Jurassic Park di Pulau Rinca dan pusat kuliner di Pulau Padar dan Pulau Komodo saat ini sudah menyalahi status TN Komodo sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. TN Komodo adalah pusat konservasi komodo.

Berbagai upaya sudah dilakukan Alex dan para aktivis Manggarai Barat untuk mencegah pembangunan mega proyek di TN Komodo. Sayangnya, protes mereka tak didengar.

“Kami sudah demo beberapa kali di Manggarai Barat di Labuan Bajo untuk penolakan itu. Jangankan dia lakukan sekarang, sementara rencana dia sejak awal itu kita sudah lakukan demo penolakan tentang itu. Sekarang sudah berjalan pembangunan di Pulau Rinca, UNESCO baru tanggapi sekarang,” ujarnya.

“Banyak aktivis kita di Labuan Bajo sampai terjun lapangan untuk mencabut patok-patok yang sudah ditanam di sana. Jadi saya akui itu semua, saya apresiasi pada teman-teman yang sudah bekerja keras tapi rupanya itu tidak dihiraukan oleh pemerintah,” kata dia. (raff/raff)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here