Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata, Yentji Eliaser Sunur dan Thomas Ola Langoday.
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata, Yentji Eliaser Sunur dan Thomas Ola Langoday.

sergap.id, WAIKOMO – Bupati Kabupaten Lembata, Eliaser Yentji Sunur, menetapkan honororium Wakil Bupati (Wabup) Lembata, Thomas Ola Langoday, sebesar Rp 55,5 juta per bulan, dan mulai berlaku sejak Januari 2021.

Penetapan Honorarium Wabup Langoday ini termuat dalam Keputusan Bupati Lembata Nomor 331 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Khusus Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 yang copyannya diterima SERGAP pada Rabu, 30 Desember 2020.

Jumlah honor tersebut berasal dari:

  1. Honor sebagai Pengarah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp 3.000.000.
  2. Honor sebagai Wakil Pengarah Tim Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp 22.500.000.
  3. Honor sebagai Wakil Ketua Tim Pengarah Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah Rp 20.000.000.
  4. Honor sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan Penanganan Pemulihan Ekonomi Rp 10.000.000.

Honorarium yang mulai berlaku pada Januari 2021 ini lebih besar dari honor yang diterima Langoday pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 471 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Lembata Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2020, yakni sebesar Rp 29.500.000 yang berasal dari:

  1. Honor sebagai Wakil Pengarah Tim Penyusun Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah Rp 7.500.000.
  2. Honor sebagai Wakil Ketua Tim Pengarah Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah Rp 12.000.000.
  3. Honor sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan Penanganan Pemulihan Ekonomi Rp 10.000.000.

BACA JUGA: Honor Bupati Lembata Capai Rp 408 Juta Lebih Per Bulan

Sementara per Januari 2021 mendatang, honor yang diterima Bupati Lembata per bulan sebesar Rp 408 juta lebih. (dok/cis)

1 COMMENT

  1. Penetapan honor bupati dan wakil bupati Lembata berdasarkan PP nomor 109 tahun 2000, bisa diterima dan patut dipahami semua pihak.
    Menjadi pertanyaan dan menurut saya, bahwa PP menyangkut honor bupati itu, dilihat secara inplisit. Artinya honor dimaksud termasuk juga untuk honor wakil bupati. Karena kapasitas Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
    Ini berarti, honor yg ditetapkan oleh bupati lewat Perbubnya harus ditinjau kembai, demi keadilan dan timbang rasa dalam melaksanakan amanat mensejahterakan masyarakat di daerah ini.
    Harusnya ada sikap adprd melihat ini dan dapat melakukan fungsi intreplasi dengan melihat kesenjangan ini. Karena bisa kita bayangkan honor wakil bupati 1 tahun sama dengan honor bupati 1,5 bulan
    Sunngguh memprihatinkan dan tragisss

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here