Alfonsus Hilarius Ase, SH, M.Hum
Alfonsus Hilarius Ase, SH, M.Hum

sergap.id, KUPANG – Kasus pembubaran apel di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kabupaten Lembata hingga berujung dicopotnya Paulus Sinakai Saba dari jabatannya sebagai Sekdis Budpar terus bergulir di PTUN Kupang.

Dalam sidang gugataan Sinakai tanggal 11 Maret 2021, Dr. Johanes Tuba Helan dihadirkan sebagai saksi ahli.

Dalam keterangannya, Tuba Helen, mengatakan, disiplin PNS yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 berisi kewajiban dan larangan.

Karena itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap PNS yang diduga melanggar harus memuat rumusan yang jelas sebagai proses penerbitan keputusan.

Rumusan pelanggaran yang dilakukan yang ditemukan harus disebutkan secara jelas dalam BAP. Undang-Undang mana yang dilanggar, pasal apa yang dilanggar, dan dampak dari pelanggaran.

BAP yang tidak lengkap, maka pejabat tidak boleh membuat keputusan yang menghasilkan sebuah keputusan yang tidak cermat.

Tentang pelanggaran terhadap rahasia jabatan, menurut Tuba Helen, sebelum suatu perbuatan dikategorikan sebagai rahasia jabatan, maka harus ditentukan terlebih dahulu dalam sebuah peraturan apa saja yang disebut rahasia jabatan, bukan berdasarkan penafsiran sendiri-sendiri.

“Memimpin apel adalah tugas, bukan wewenang,” kata Tuba Helen.

Sementara itu, kuasa hukum Paulus Sinakai Saba, Alfonsus Hilarius Ase, SH, M.Hum, menjelaskan, dalam dalam keterangannya sebagai saksi di persidangan, Kepala BKD Lembata menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilaporkan oleh Kadis Budpar terkonfirmasi untuk pasal 3 angka 4, 5, 9, 17 dan pasal 4. Namun saksi Kepala BKD tidak dapat menjelasķan secata kongkrit  penggugat atau Sinakai melanggar peraturan perundang-undangan yang mana, dan ketentuan pasal berapa yang dilanggar.

“Saksi sebagai salah satu tim pemeriksa juga menjelaskan bawa saksi tidak mengetahui adanya surat disposisi dari Kadis Budpar dan Surat Penunjukan PLH dari Kadis Budpar. Saksi baru mengetahui dalam persidangan di PTUN Kupang. Menurut saksi, seseorang yg melaksanakan tugas berdasarkan disposisi surat, bukan pelanggaran. Demikian halnya tentang surat penunjukan sebagai PLH. Berakhirnya surat penunjukan sebagai PLH ketika Kadis Budpar tiba kembali di kantor. Berkaitan dengan apel, saksi yang adalah Kepala BKD memberikan keterangan bahwa pelaksanaan apel itu tugas, bukan wewenang,” papar Alfonsus.

BACA JUGA: Kasus Pembubaran Pembacaan Teks Pancasila Mulai Disidangkan di PTUN Kupang

Sinakai menggugat Bupati Lembata, Elaser Yenjti Sunur, di PTUN Kupang karena mencopotnya dari jabatan sebagai Sekdis Budpar Lembata melalui SK Bupati Lembata Nomor  463 Tahun 2020.

Saba dinonjobkan dari jabatan karena memimpin apel di Kantor Budpar Lembata  yang kemudian dianggap oleh Kadis Budpar Lembata, Apol Mayan, sebagai tindakan sabotase kewenangannya sebagai Kadis. Apol Mayan kemudin membuat laporan tertulis kepada Bupati dan Bupati pun menerbitkan SK pencopotan Sinakai dari jabatan.  (red/bel)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here