sergap.id, WOW – Penyerahan kedaulatan di akhir tahun 1949 disambut gegap gempita di semua kerajaan yang ada di Karesidenan Timor yaitu Sumbawa, Flores, Timor, Sumba, Rote, Sabu, Alor, dan lain-lain.
“Tiga generasi kami berperang melawan Belanda sejak Kaizar Sonbai 1 sampai Kaizar Sonbai III, akhirnya merdeka juga. Kami anak-anak sekolah berbaris dan berteriak yel-yel: Haket Mese, Haket Mese. Artinya berdiri di atas kaki sendiri, alias Merdeka! Belanda angkat kaki,” papar mantan Anggota Korps Komando (KKO) Angkatan Laut (AL), Peter Apollonius Rohi via account facebooknya, Kamis (1/6/17) sore.
Menurut Peter, saat itu tidak semua tahu bahwa kedaulatan tersebut untuk seluruh Indonesia, bukan hanya untuk kerajaan-kerajaan di Timor saja. Namun sejak Kaizar Sobe Sonbai III ditangkap, kerajaannya dipecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil.
“Kerajaan Sonbai tinggal Kerajaan Fatuleu, di mana ayahanda saya, Oni Rohi menjadi Juru tulis Kerajaan. Raja saat itu adalah Hans Nisnoni yang baru mengganti kakaknya Don Alfonso Nisnoni. Fungsi juru tulis adalah menyelenggerakan semua administrasi dan pelaksana pemerintahan kerajaan sehari-hari,” kata Peter.
Beberapa saat setelah penyerahan kedaulatan itu, lanjut Peter, ayahnya sibuk sekali. Sebab Bung Karno akan berkunjung. Kerajaan kemudian menyambutnya secara besar-besaran dengan pasukan berkuda dan tarian perang.
“Raja Don Alfonso Nisnoni menyambut Bung Kaano di lapangan terbang. Ayahanda saya dan beberapa pejabat ikut mendampinginya. Mayor Kosasih, Komandan Detasemen Siliwangi yang mengambil alih tugas keamanan dari sekutu (Australia) juga hadir menyambut Bung Karno di lapangan terbang Penfui (kini El Tari)”.
“Dari lapangan terbang, iring-iringan, pasukan berkuda, masyarakat, dan pelajar menyertai Bung Karno meletakkan karangan bunga di kaki Tugu Pembebasan. Tugu itu mula ramping dan cuma ada tulisan di lempengan seng yang mencantumkan tempat kebebasan (Four Freedom)-nya Presiden AS Rossevelt”.
“Tetapi untuk menyambut kedatangan Bung Karno, buru-buru tugu itu dilingkari dengan lima lingkaran Pancasila. Bung Karno memberi hormat militer, lalu meletakkan karangan bunga di situ. Mengheningkan cipta untuk rakyat Timor yang berjuang dan sebagian gugur untuk kemerdekaan, juga yang berjuang di Jawa dalam satuan-satuan militer yang ada di sana”.
Kerajaan Gabung ke RI
Seremonial menyambut Bung Karno bukanlah tujuan utama dari kunjungan Bung Karno. Ia ingin pemerintahan kerajaan di Timor dihapus dan gantinya adalah pemerintahan Negara Republik Indonesia. Maka usai berpidato pada rapat raksasa, Bung Karno melakukan pembicaraan serius dengan para raja, tokoh masyarakat dan para pemimpin organisasi politik. Ia menawarkan Pancasila dan UUD 45 dan raja-raja menerima gagasan Bung Karno itu.
Oganisasi politik sejak awal memang sudah setuju bergabung dalam Negara Republik Indonesia. Raja-raja yang ikut dalam partai politik pun demikian. Yang jadi masalah adalah fungsi dan kedudukan hukum adat dan struktur pemerintahan di jajaran bawah pemerintahan Kerajaan, seperti Fetor, Temukung, dan bernemen yang ratusan tahun memiliki fungsi dan kekuasaan dalam penyelenggaraan hukum adat. Masih ada lagi, “meo-meo”. Meo – Meo adalah para panglima perang yang memilikin kekuasaan mengerahkan pemuda dalam situasi perang.
Ayahanda saya yang walau sudah ikut dalam gerakan politik Timorche Verbond yang sudah berfusi dengan Partai Indonesia Raya (Parindra)-nya dokter Soetomo di Surabaya, tetap saja menghendaki pemerintahan adat yang kuat dan dipertahankan sampai saat masyarakat sudah matang menerima struktur pemerintahan nasional yang demokratis.
“Perlu waktu,” kata ayah saya, kalau tidak masyarakat akan tercabut dari akar adat – istiadatnya. Permintaan itu yang disampaikan kepada Presiden Soekarno, yang berjanji akan mempercepat pemantapan pemerintahan nasional.
Setahun kemudian Bung Hatta datang dengan missi yang sama. Merayu agar pemerintahan kerajaan segera dibubarkan. Tahun 1953 Bung Karno datang lagi. Kali ini bersama Bung Tomo dan Cak Roeslan Abdoelgani.
Bung Tomo berapi-api, pidatonya mengisahkan bagaimana pemuda-pemuda NTT berjuang bersama pada pertempuran 10 November di Surabaya, seperti Sofia Elizabeth Sijun, Francisca Fanggidae, Komandan dan wakil komandan Laskar Poeteri Soerabaya Utara, Alexander Abineno yang merebut jkapal perang Jepang di Surabaya dan lain-lain.
Semua memberi semangat persatuan yang luar biasa. Cak Roes (Roeslan Abdoelgani) atas permintaan Bung Karno menunjukkan jarinya yang putus akibat ledakan granat dalam pertempuran Surabaya. Kami bertepuk tangan dengan yel-yel “haket mese-haket mese” (Berdiri di atas kaki sendiri – atau Merdeka, merdeka). Bung Karno kemudian mengadopsi istilah dalam bahasa Timor ini menjadi Berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) yang bermakna merdeka.
Sepulang Bung Karno, pemimpin-pemimpin PNI dan menyusul PKI melakukan demo-demo yang menyerukan dipercepatnya pembubaran kerajaan-kerajaan. Dua tahun kemudian setelah pendekatan raja-raja dengan masyarakat adat yang alot, akhirnya tahun 1955 diterimalah pembubaran kerajaan.
Raja-raja dengan rela melepaskan “keagungan” dan “kemuliaan” mereka demi Indonesia. Ayahanda saya, yang ikut dalam perundingan dengan Bung Karno, akhirnya ditetapkan sebagai Hakim Adat senior di Pengadilan Negeri Kupang, yang dirintis Mr Engelbertus D. Johannes. Dengan begitu diharapkan hukum adat bisa menjadi jembatan menuju hukum nasional secara evolusi (bertahap).
Ini adalah fakta, demikian juga daerah lain, mau bergabung RI karena Pancasila…. Kalau ada orang sekarang yang punya pikiran mengganti Pancasila dengan yang lain, betapa nistanya orang itu. Sudah nggak ikut berjuang, mau memasukkan ideologi yang lain. Kalau alasannya demi agama, MAU MEMBELA AGAMA ATAU MERUSAK NEGARA? Kayaknya lebih tepat merusak negara karena AGAMA TIDAK BUTUH DIBELA! (*/Peter Apollonius Rohi)
