Alfred Baun
Alfred Baun

sergap.id, KUPANG – Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI), Alfred Baun, dilaporkan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), melalui Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alex Lumba, ke Polda NTT, dengan sangkaan melakukan pencemaran nama baik.

“Kami menilai, Laporan Polisi (LP) pencemaran nama baik itu hanyalah upaya hukum yang buang-buang waktu dan energi. Sebab yang dilakukan Klien kami adalah demi membela dan memperjuangkan kepentingan umum. Sehingga itu bukan merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik”, ujar kuasa hukum (KH) Alfred Baun, Meridian Dewanta Dado, SH, dalam keterangan resminya kepada SERGAP, Kamis (5/8/21).

Menurut dia, selaku kuasa hukum Ketua ARAKSI NTT, pihaknya sangat menghargai LP VBL dan kewenangan penyidik Ditreskrimum Polda NTT.

Tapi, “Alangkah mulianya apabila Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, berprioritas menindak tegas atau mempidanakan pihak-pihak yang melakukan penyimpangan anggaran atau menggunakan anggaran tidak tepat sasaran di tubuh pemerintahan Provinsi NTT selama kepemimpinannya,” tegas Meridian.

Meridian menjelaskan, yang menjadi dasar dan alasan VBL mempidanakan Alfred Baun adalah terkait pemberitaan media tanggal 29 Mei 2021, dimana Alfred Baun menyebut ‘DPRD Nam’kak, Gubernur NTT Na’moeh Soal Investasi ‘Abu-Abu’ Rp 492 M’.

Dalam pemberitaan itu juga, Alfred Baun menilai Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai Kepala Daerah yang tidak jujur alias na’moeh dalam mengalokasikan dana Pemberdayaan Ekonomi Nasional (PEN) untuk investasi ‘abu-abu’ senilai Rp 492 Milyar.

“Sementara DPRD Provinsi NTT sebagai wakil rakyat yang mengawasi jalannya pembangunan, dinilai menganga alias nam’kak karena menyetujui alokasi anggaran mega proyek yang disebut klien kami sebagai berkedok pemberdayaan masyarakat dalam APBD NTT Tahun Anggaran (TA) 2021,” kata Meridian.

“Untuk lebih jelasnya, maka kami kutip pernyataan-pernyataan klien kami di berbagai pemberitaan media lokal pada 29 Mei 2021, sebagai berikut: Saya melihat ada ketidakjujuran dari Bapak Gubernur NTT. Kami orang Timor bilang Na’moeh. Sebagai mitra DPRD, Gubernur tidak jujur dalam mengalokasikan anggaran untuk menjawab program unggulan dari Gubernur NTT untuk mengatasi berbagai masalah, terutama pengentasan kemiskinan di NTT. Sedangkan DPRD NTT sebagai lembaga pengawas saya nilai nam’kak, sehingga bisa kecolongan dengan menyetujui anggaran untuk investasi bodong itu. Ada ketidakjujuran gubernur dalam alokasikan anggaran dan kemudian memposting ke DPRD. Karena DPRD nam’kak sehingga terjadi kecolongan anggaran yang begitu besar. Pemprov sendiri tidak jujur dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran di daerah ini. Itu adalah skenario-skenario penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Tujuan dan sasaran mega proyek investasi ‘Abu-Abu’ tersebut tidak jelas. Pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya dijadikan kedok belaka”, ungkap Meridian.

Dalam pemberitaan tersebut, kata Meridian, Alfred membeberkan data sesuai pantauan ARAKSI pilot projects budidaya ikan kerapu, jagung, ternak dan porang yang tidak berjalan sesuai yang digembar-gemborkan oleh Pemprov NTT.

“Di lapangan tidak ada pemberdayaan masyarakat. Model pemberdayaannya bagaimana? Skenario pengembalian investasinya seperti apa? Rakyat dapat apa? Pemprov dapat apa? Jangan sampai Pemprov berhutang tapi tidak dapat untung malah buntung. Sedangkan pihak ketiga/obstekernya yang untung,” kata Alrfred dikutip Meridian.

Padahal, lanjut Meridian, apabila dipahami secara utuh, maka pernyataan-pernyataan Alfred Baun itu memang sejalan dengan kapasitasnya selaku Ketua ARAKSI NTT yang selama ini getol mengkritisi berbagai kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT yang terindikasi menyimpang atau melanggar hukum, sehingga pernyataan-pernyataannya itu dilakukan semata-mata demi menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan publik NTT terkait polemik alokasi dana Pemberdayaan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 492 Milyar.

Melalui pernyataan-pernyataan yang bernada kritik serta protesnya itu, Alfred Baun ingin agar Pemerintah Provinsi NTT jujur dalam mengalokasikan dan tepat sasaran dalam menggunakan anggaran di daerah ini. Sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran yang merugikan daerah seperti kasus budidaya Ikan Kerapu di Teluk Waekulambu, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada yang Gagal Total karena hasil panen ikan kerapu di teluk itu hanya sekitar Rp 78,6 Juta atau hanya sekitar 1 persen dari total dana yang diinvestasikan Pemprov NTT sekitar Rp 7,8 Milyar dari APBD NTT 2019 – 2020.

Disamping itu, klien kami juga pernah menyebut adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp. 127,3 miliar di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana temuan tersebut berasal dari proyek yang merupakan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Joseph Nae Soi, yaitu proyek Tanam Jagung Panen Sapi sebesar Rp 25 miliar, proyek pengadaan beras Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 senilai Rp 18 miliar, proyek Ikan Kerapu Rp. 23 miliar, pengadaan APD Covid-19 Rp 1,7 miliar, dan program tanam kelor Rp. 700 juta.

“Dengan demikian, selaku kuasa hukum Ketua ARAKSI NTT, maka kami menilai bahwa Laporan Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat terhadap Klien kami Alfred Baun hanyalah upaya hukum yang buang-buang waktu dan energi. Sebab yang dilakukan oleh Klien kami Alfred Baun adalah demi satu tujuan yaitu membela dan memperjuangkan kepentingan umum sehingga hal itu bukan merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Oleh karenanya alangkah mulianya apabila Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, berprioritas menindak tegas atau mempidanakan pihak-pihak yang melakukan penyimpangan anggaran atau menggunakan anggaran tidak tepat sasaran di tubuh pemerintahan Provinsi NTT selama kepemimpinannya,” tutup Meridian. (sg/sg)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here