Marciana Dominika Jone, SH
Marciana Dominika Jone, SH.

sergap.id, KUPANG – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Nusa Tenggara Timur (NTT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI,  Marciana Dominika Jone, SH, mengingatkan Kepala Rumah Tahanan (Ka Rutan) Klas II B Kupang dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka Lapas) di seluruh NTT untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli).

Peringatan tersebut disampaikan Merciana saat meresmikan Pelayanan Terpadu di Rutan Klas II B Kupang pada Kamis (28/5/20) siang. Berikut pernyataan lengkapnya yang disari oleh Chris Parera:

Saya memberikan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa kepada Ka Rutan Kupang bapak Yohanis Varianto  (baru tiga bulan menjabat sebagai Ka Rutan) dan seluruh ASN di Rutan Kupang yang memberikan perubahan yang begitu besar di Rutan ini.

Saya berharap kita tidak terjebak dengan pelayanan yang terpadu, tapi kualitas pelayanan dari aparatur menjadi nol.

Sebagai kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kementerian Hukum  dan Hak Asasi Manusia  memiliki  visi masyarakat memperoleh kepastian hukum, dan mempunyai misi yang pertama adalah mewujudkan peraturan undang-undang yang berkualitas, termasuk peraturan daerah.

Jadi kami saat ini juga sedang bekerjasama dengan semua pihak terutama dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun produk hukum daerah, mulai dari kajian naskah akademis sampai dengan pembuatan dan pengharmonisasian.

Itu menjadi tugas utama kami sebagaimana mandat UU Nomor 17 tahun 2019.

Yang kedua misi kami adalah mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan layanan manejemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta mewujudkan  aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang professional dan berintegritas.

Profesional mungkin ya bagus, integritas ini harus kita benahi terus menerus. Sebagai upaya implementasi visi dan misi tersebut, maka layanan terpadu perlu diwujudnyatakan.

Adanya layanan terpadu tentu akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Layanan terpadu tersebut merupakan derivasi dari berbagai layanan sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bapak/ibu sekalian yang saya kasihi. Layanan terpadu yang hari ini akan kita resmikan bersama-sama adalah pertama layanan bantuan hukum, layanan pengaduan, layanan komunikasi masyarakat, layanan informasi, layanan kunjungan, ruang laktasi, ruang bantuan hukum, serta ruang ramah anak.

Esensi layanan bantuan hukum dan ruangan bantuan hukum menunjukkan komitmen pemenuhan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di depan hukum.

Jadi nanti ada LBH dan sebagainya yang bekerja sama dengan kita, yang akan ada di sini sepanjang jam kantor.

Yang kedua adalah pelayanan komunikasi masyarakat, merupakan perlindungan yang diberikan melalui penerimaan dan tindak lanjut komunikasi masyarakat, menelaah dugaan pelanggaran dan melakukan koordinasi serta memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk pelayanan komunikasi masyarakat, Ka Rutan dan seluruh teman-teman ASN di Rutan Klas II B Kupang harus bermitra dengan teman teman dari Ombudsman, sesuai Perpes 75 tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi Perpes 33 tahun 2018 tentang Ranham.

Itu ada 5 strategi Ranham, salah satu strateginya adalah membuka ruang pelayanan komunikasi masyarakat.

Jadi, di Kanwil ini, kami punya tim terpadu yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Polda NTT, Ombudsman Republik Indonesia, dan beberapa NGO yang punya tugas ketika ada pengaduan kaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Maka kami punya tugas memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan.

Jadi Bapak Ka Rutan setelah ini harus segera dibentuk tim. Tim itu terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Polda NTT dan harus melibatkan Ombudsman.

Selanjutnya ruang layanan laktasi dan ruang ramah anak itu wajib karena syarat kita mau menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) harus ada ruang laktasi dan ruang ramah anak. Artinya nanti teman-teman di Rutan, ketika ada anak atau ada ibu hamil atau ibu yang punya anak mau mengunjungi keluarganya di dalam Rutan, tetap harus diberikan ruang, diantar, dan ditempatkan di dalam ruang laktasi untuk memberikan asi kepada anak-anaknya.

Ruang ramah anak kenapa harus ada? Hal ini merupakan perwujudan dari upaya pemenuhan hak anak termasuk upaya mendukung terwujudnya Kabupaten dan Kota layak anak.

Kami sekarang ini bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan beberapa teman-teman NGO (Non Governmnet Organization) dan menginisiatif mewujudkan Kabupaten dan Kota layak anak di NTT. Kami berharap satu waktu, Provinsi NTT menjadi Provinsi layak anak.

Kita sekarang sudah mulai, saya kebetulan fasilitatornya sudah mulai menginisiatif dari desa layak anak. Sudah ada beberapa desa layak anak, dan puji Tuhan didukung oleh Kepala Desanya dan ada beberapa Bupati yang memberikan perhatian serius, DPR memberikan perhatian serius, mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Kabupaten dan Kota layak anak. Dan, itu harus dilaksanakan di Rutan Kupang, jadi kalau ada anak-anak yang mau besuk, jangan dihalang-halangi, tapi harus diterima karena mereka punya hak untuk bertemu orang tuanya di dalam Rutan.

Kemudian ada layanan kunjungan sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan lembaga pemasyarakatan. Selain layanan tersebut untuk mendukung pelayanan prima, maka disediakan layanan pengaduan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kode etik dan kode perilaku dari setiap ASN Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Rutan Kupang.

Dengan adanya kontrol sosial, maka penindakan terhadap ASN Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta perbaikan secara internal dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan UU dan PP 53.

Jadi itu harus benar-benar diterapkan, jangan sampai ada pembiaran disini ketika ASN itu jelas-jelas melanggar kode etik, kode perilaku dan melanggar PP 53, dan pejabatnya disini adem ayem saja. Itu tidak boleh. Itu harus dikontrol oleh masyarakat, termasuk kontrolnya juga dari warga binaan (para tahanan dan napi di Rutan). Jadi bukan dari luar saja, warga binaan juga saya akan minta untuk memberikan kontrol terhadap semua perilaku ASN yang ada di dalam Rutan Kupang.

Besar harapan kami, setiap kita dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal pelaksanaan layanan terpadu ini. Kami membuka diri untuk setiap kritikan dan masukan demi terwujudnya pelayanan terpadu yang berkualitas.

Kepala Rutan Klas II B Kupang, Yohanis Varianto.
Kepala Rutan Klas II B Kupang, Yohanis Varianto.

Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya akan memberikan beberpa hal kepada ASN di kementerian ini :

  1. Ketika memberikan pelayanan, berilah pelayanan dengan hati. Melayani dengan senyum. Senyum itu bagian dari pelayanan dan senyum itu dari hati yang tulus. Jangan bangga memakai baju biru (seragam perawai Rutan) kalau anda tidak mampu memberikan pelayanan dengan hati. Karena ada mereka, maka anda bisa memakai baju biru. Kalau tidak ada mereka, anda tidak mungkin memakai baju biru. Camkan itu.
  2. Tidak ada lagi pungutan liar di kantor ini. Kalau era masa lalu sudah berlalu. Saya minta di bawah kepemimpinan saya tidak boleh ada lagi pungutan liar (pungli), tidak ada lagi napi emas dan napi tidak emas di kantor ini. Kalau sampai ada pungli maka lapor dan saya akan bentuk tim melakukan pemeriksaan. Saya sudah tekankan pada Kadivmin dan Kadiv Pemasyarakatan lakukan itu. Kalau tidak periksa, tidak ada perbaikan, maka Ka Rutan saya yang periksa. Tidak ada lagi pungli, saya tekankan sekali lagi di Rutan ini tidak ada anak emas dan anak tidak emas, tidak ada napi istimewa dan napi tidak istimewa. Itu yang saya minta. Tidak hanya layanan, tapi perilaku anda semua menentukan layanan ini akan baik atau tidak. Kalau perilakunya masih standar-standar saja, tidak ada perubahan walaupun kalian tadi menari di sini, yel-yel setiap pagi “kami pasti”, tapi tidak memahami makna “pasti”, maka sia-sia saja layanan yang kita resmikan hari ini.

Hari gini kita harus menjadi ASN yang berinovatif, jangan sampai kita cuma standar-standar saja, datang jam 7, fingerprint, isap rokok di dalam tidak tau buat apa, keliling-keliling pulang jam 4 tapi tidak ada inovatif. Itu prilaku harus dirubah.

Dari semua dokumen yang kemarin kami review saya sudah berikan arahan kepada Ka Rutan dan Ka Lapas, tolong dipahami tim Pokja, tolong memahami secara baik semua dokumen itu, jangan sampai hanya indahnya pada saat peresmian ini. Ketika di review oleh Irjen, dokumen itu menjadi tidak lengkap. Jangan hanya terjebak dengan yel-yel tadi, dokumen itu menjadi bagian penting. Laksakan semua tugas dengan baik.

Saya mohon tidak ada lagi kekerasan verbal dikantor ini, tidak ada kekerasan fisik dan non fisik. Terutama kekerasan verbal, ketika anda mengeluarkan kekerasan verbal, orang langsung merasa sakit dan luka. Untuk sakit kekerasan verbal itu akan sulit dilupakan.

BACA JUGA: Kepala Rutan Klas II B Kupang Pastikan Tidak Ada Pungli

Dari 12 LBH yang kami usulkan, hanya 7 LBH yang lolos verifikasi. 1 di Kupang, 2 di Ruteng, 2 di Atambua, 1 di So’e dan 1 di Kefa.

Jadi untuk masyarakat yang tidak mampu, Kementerian Hukum dan HAM menyediakan penasehat hukum secara gratis. Artinya semua biaya dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi lewat LBH yang sudah terakreditasi itu. (*)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.