Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata.

sergap.id, LEWOLEBA – Seorang Tenaga Kesehatan (Nakes) melaporkan berbagai penyimpangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata kepada Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday.

Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tersebut disampaikan melalui surat setebal tiga halaman tanggal 15 Oktober 2021 yang copyannya diterima SERGAP pada Kamis (21/10/21) siang.

Nakes yang enggan namanya disebut itu menyampaikan 14 poin masalah, sekaligus meminta Bupati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Kesehatan dan semua Puskesmas yang ada di Lembata. Berikut isi surat Nakes:

  1. Sampai saat ini insentif Nakes belum dibayar. Susahnya dimana Bapak?
  2. Dana BTT atau apa yang selalu dijanjikan oleh orang Dinas belum cair juga ka Bapa!
  3. Kemarin sempat keluar di koran bahwa belanja obat dan BMHP tidak ada, sekarang sudah ada, tetapi aduh e Bapak banyak yang kadaluarsa dan tidak sesual dengan yang kami butuhkan. Alkohol datang begitu banyak. Bapak sekali sekali sidak gudang obat di Dinas dan di Puskesmas biar tahu sendiri. Obat bantuan atau donasi waktu bencana Ile Ape dan banjir bandang tidak dibagi dan dibiarkan berantakan di teras gudang di dinas. Padahal masyarakat masih membutuhkan. Kasihan memang! Simpan sampai kadaluarsa di Gudang.
  4. Belanja obat dan vaksin tidak sesuai kebutuhan yang juga mau kadaluarsa. Vaksin anjing rables datang dalam jumlah ribuan, tapi mau kadaluarsa dan sudah dibagikan ke kami. Mau melawan tapi mereka ancam kasih pindah. Terus yang Bapa omong kerja pakai hati itu yang bagaimana? Semua belanja, orang dinas yang belanja, baik DAK fisik sampal ke kapitasi juga orang dinas yang belanja o Bapa. Kejar feee e Bapa! Suruh Inspektorat turun audit sedikit Bapa. Kasihan nama Bupati bisa hancur Bapa. Vaksin Covid 19 juga datang menumpuk di gudang dinas, padahal banyak masyarakat yang butuhkan vaksin covid 19. Tanya bilang masih tunggu petunjuk Kadis. Vaksin cepat biar kekebalan cepat merata di masyarakat.
  5. Urusan kenaikan pangkat juga susah sekali. SKP juga. Cari pejabat di dinas tanda untuk tangan juga sulit. Semua buat diri Kepala Dinas. Kepala Dinas juga dokter hewan jadi pas sudah! Pajak motor dinas juga kami bayar sendiri. Masa barang dinas tidak ada anggaran bayar ka Bapak? Banyak barang di puskesmas hilang dibawa pulang e rumah oleh teman-teman yang nakal. Habis orang dinas saja bisa le Bapa.
  6. Staf, Kepala Seksi, Kabid, Sekertaris dan Kadis juga buat kami bingung terus selama ini. Kami mau dengar perintah yang jelas dari mana. Semua main perintah sendiri-sendiri. Pemberlakuan juga tidak adil ke kami Puskesmas. Ada puskesmas yang anak emas dan ada yang anak tiri. Ada Kapus yang buat diri lebih lebih. Cerita teman di Waiknuit bahwa Kapusnya bangga bisa perintah Kadis dan Sekertaris serta orang dinas sesuka hatinya. Semua pejabat di dinas dia bisa atur. Belanja ATK saja dia bisa perintah kadis pakai dana dinas punya. Padahal semua puskesmas sudah punya dana masing-masing Dia bilang kabid yankes dia pu kaka yang pegang dinas. Adenya Pak Kadis yang di dinas Itu juga buat diri seperti kadis saja. Padahal dia itu bidan yang juga ada sumpah profesinya. Semua kami dalam tekanan. Dinas bukan tempat yang aman.
  7. Satu lagi Bapa. Kita masih dalam pandemi ini Bapa. Pemakaian alat rapid itu tolong Bapa periksa. Orang rapid di pelabuhan Lewoleba dan pelabuhan Waljarang yang dibayar selama ini itu uangnya setor ka tidak tu Bapa? Karena menurut teman yang ikut setiap hari atau tiap kali rapid bahwa habis rapid mereka makan di warung dan mulai saling hitung dan baku bagi. Dari yang tukang rapid sampai kadis, semua dapat jatah o Bapa. Belum lagi kalau guru-guru sekitar ratusan yang rapid untuk tes P3K dan tes CPNS ribuan orang yang rapid di Kantor Dinas itu uang lari ke mana Bapa? Coba hitung alat rapid yang keluar dari gudang dan dipakai berapa, serta uang yang distor berapa. Itu pasti Bapa tangkap mereka punya permainan mafia. Memang kepala dinas bukan orang kesehatan, jadi begini sudah. Surat Keterangan rapid saja mereka jual o Bapa, yang tidak rapid bisa dapat surat keterangan sehat o. Intinya bayar sesual tarif.
  8. Bapa e. Ada waktu itu kunjung dan rapat dengan kami di Puskesmas dan cek kami sedikit. Bapa kalau tidak sempat biar panggil Kapus dan pengelola obat atau pemegang program untuk dengar langsung keadaan sesungguhnya. Tapi masing-masing Puskesmas. Kalau sama-sama, maka sama saja. Kalau tidak tanya anak mantu Bapak yang dokter di Lewoleba itu pasti dia berat untuk cerita karena perasaan.
  9. Terus tenaga yang direkrut untuk covid juga belum bayar honornya. Kasihan oo. Mereka juga manusia yang butuh makan ka Bapa. Janji saja yang mereka terima!
  10. Kegiatan di dinas nih turun sampe di desa desa. Tapi minta laporan dari kami pj program di Puskesmas. Kenapa tidak kasi kami saja itu dana perjalanan. Turun monev juga asal tanda tangan kepala desa terus pulang. Undang rapat di dinas juga ini hari undang rapat, besok rapat lagi. Membingungkan le. Kapus nih tiap hari selalu saja ada alasan rapat di kantor. Kenapa tidak rapat satu kali saja.
  11. Untuk yang urus akreditasi nih turun bawaan hanya marah marah. Waktu PPKM Level 4, 3 tidak ada pertemuan, tapi SPPD nih tetap ada o. Uang akreditasi juga tidak jelas. Bukan apa-apa Bapa. Tiap kali turun bilang dana belum cair. Masih tunggu perubahan dan ada saja alasan. Dana dinas ini banyak yang tidak transparan yang mereka kelolah. Satu orang turun, tapi SPPD 10 orang punya o.
  12. Kegiatan pusling dan Good pagi tidak jelas. Masa Puskesmas dekat pasar juga harus pergi pusling di pasar. Lucu-lucu mereka perintah, tapi kami ikut saja o Bapa. Takut ancam pindah tu Bapa. Ana-ana masih kecil dan takut pindah jauh, jadi kami manggo saja, padahal kami tau itu dosa o. Intinya foto dan kirim kasi ke orang dinas. Padahal hasil yang dicapai tidak ada. Zero malaria tapi kasus DBD dan malaria naik terus. HIV dan TBC tidak turun-turun. Promosi nih baliho ukuran kecil sampai ukuran besar nih hasil apa Guna Take.
  13. Uang cair juga susah sekali. NPD masuk juga sembah PPTK atau kabid nih Tuhan juga kurang. Bendahara Puskesmas akhirnya malas ke kantor dinas urus uang karena birokrasi terlalu panjang. Semua buat diri inti. Padahal pelayanan itu kami di puskesmas yang butuh anggaran, orang dinas urus SPPD saja. Geli oo Bapa. Mobil Ambulance juga orang dinas perintah pakai ikut suka saja. Pinjam pakai tidak ganti minyak, giliran kita mau pakai minyak tidak ada. Mau marah juga takut lagi kena pindah. Mereka di dinas nih bisa kasi pindah kami di Puskesmas ka Bapa. Mau tidak percaya juga kemarin dulu jaman Bupati lama itu sudah ada banyak kejadian teman-teman yang kena SPT Kadis pindah le Bapa.
  14. Bapa bilang mau reformasi birokrasi, maka bongkar semua pejabat di dinas itu keluar dulu. Biar ada suasana baru o Bapa. Kalau Bapa berani, maka simpati kami semua tenaga kesehatan ke Bapak akan sangat meningkat. Dalam hati kalau mereka pindah, maka kami Nakes akan buat misa syukur o Bapa.

“Ingat  janji bapak mau berantas korupi dengan motto SAYA TAKUT KORUPSI, SAYA TIDAK BISA KORUPSI, SAYA TIDAK MAU KORUPSI”, pungkasnya.

Surat nakes ini juga ditembuskan kepada DPRD Lembata, Kapolres Lembata, Kajari Lembata, dan Inspektorat Lembata.

Sayangnya, hingga berita ini dipublikasi, Kepala Dinas Kesehatan Lembata, drh. Manto Beyeng belum berhasil ditemui SERGAP. Dihubungi via telpon pada Kamis (21/10/21) sore, Manto mengaku belum punya waktu untuk menjelaskan berbagai masalah yang diungkap Nakes tersebut. (pl/pl)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here