DR. John Tuba Helan, SH, M.Hum dan Anton Leumara.
DR. John Tuba Helan, SH, M.Hum dan Anton Leumara.

sergap.id, KUPANG – Honor Bupati Kabupaten Lembata, Eliaser Yentji Sunur, mencapai Rp 408 juta per bulan di tahun 2021. Sebagian kalangan, termasuk netizen, menganggap besaran honorarium itu sangat berlebihan, karena tidak selaras dengan kondisi daerah sebagai kabupaten tertinggal berdasarkan Perpres Nomor 63 tahun 2020, ditambah lagi adanya bencana pandemi Covid-19, dan erupsi Gunung Ile Lewotolok.

Pakar Hukum Tata Negara asal Undana Kupang, DR. John Tuba Helan, SH, M.Hum, mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, honor tertinggi seorang Bupati hanya sekitar Rp 7 juta.

“Honor tertinggi Rp 7 juta-an. Yang ada sekarang (itu) melanggar hukum dan kewajaran,” ujar John kepada SERGAP via WhatsApp, Sabtu (2/1/21) malam.

Menurut John, penjelasan Sekda Lembata, Paskalis Tapobali, tentang honor Bupati Sunur di salah satu situs berita yang dirilis hari Sabtu 2 Januari 2021 hanyalah pernyataan untuk menutup kesalahan yang sudah terjadi.

“Pernyataan itu hanya untuk menutup kesalahan yang telah dilakukan,” tegasnya.

John menjelaskan, sesuai aturan, Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Khusus (SBK) yang memuat tentang honor dan tunjangan bupati, wakil bupati, dan Anggota DPRD atau Standar Biaya Umum (SBU) harus berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD II Lembata.

“(Perbup dan Perda) Tidak boleh bertentangan,” katanya.

BACA JUGA: Bupati Lembata Melanggar Hukum

Asal tahu saja, pro kontra soal honor Bupati tersebut telah terjadi sejak rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lembata pada tahun 2020 lalu.

Saat itu Anggota Banggar, Anton Leumara, mempertanyakan apa dasar penetapan jumlah honor yang fantastis itu.

“Waktu rapat di banggar saya tanya dokumen-dokumen pendukung untuk membahas APBD. Setahu saya, semua dokumen-dokumen yang menghasilkan angka-angka yang termuat dalam APBD II harus diketahui oleh DPRD. Karena itu dokumen dasar (untuk membahas APBD), termasuk Perbup tentang SBK dan SBU. Pada saat kami bahas anggaran, SBU belum dikasi. Ketika SBU dikasi dan kita coba singkronkan dengan APBD, khusus tentang honor-honor itu, ada komponen honor yang ada di SBU, tapi tidak ada di APBD. Makanya saya tanya, kenapa ada di SBU tapi tidak ada di APBD? Mereka jawab, ternyata ada di SBK. Tapi SBK itu tidak dikasi. Saya sempat ribut dua hari. Akhirnya kita dikasi SBK. SBK itu yang akomodir semua honor-honor itu,” ucap Leumara saat dihubingi SERGAP per telepon, Kamis (31/12/20) malam.

Penetapan honor itu pakai aturan yang mana?

Itu yang kami perdebatkan (di banggar). Saya pakai dasar hukum Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional regional.

Pasal 3 Ayat (1) berbunyi: kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 3 Ayat (2) berbunyi: kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat 2 inilah yang menjadi dasar saya tanya ke Sekda (sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TPAD) saat rapat Banggar. Kalau honor Bupati sebesar itu dasar hukumnya apa?

Kenapa ada honor menggunakan Perpres 33, tapi ada honor lain tidak menggunakan Perpres 33?

Kalau tidak menggunakan Perpres 33, nah dia menggunakan regulasi apa?

Tapi dia (Sekda) jawab secara umum saja sesuai Perpres 33.

Saya ajak Sekda debat khusus soal Ayat (1) dan (2), tapi presepsi kita berbeda-beda.

Yang terakhir saya tanya, indikator untuk menentukan 4 prinsip (efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran) itu apa?

Paling kurang ada regulasi yang menjelaskan tentang 4 prinsip itu. Tapi Sekda jelaskan tidak ada satu indikator pun soal angka yang mematok soal 4 prinsip itu.

Jadi terakhir saya bilang, kalau memang demikian kita kembali ke soal rakyat, ini soal moral, ini soal etika.

Di satu sisi kita bilang daerah ini devisit, kenapa disisi lain anggaran begini banyak diplotkan hanya untuk orang tertentu? Sementara dasar hukumnya abu-abu kayak begitu!

Bagaimana mungkin honor TP4D dari Rp 15 juta per bulan menjadi Rp 45 juta per bulan? Kan musti ada hitung-hitungan, rumusnya apa? Indikatornya apa?

Lucunya , Bupati terima (honor) 12 bulan. Sementara yang lain terima 6 bulan.

Makanya di banggar saya bilang, mungkin saya sekolah salah, makanya saya salah mengerti bahwa tim itu mesti lebih dari satu orang. Bagaimana disebut tim jika 1 orang terima 12 bulan, sedangkan yang lain terima 6 bulan. Ini kan kaco!

Kami di Lembata ni begitu. Kabupaten lain bilang aneh, tapi di Lembata ini yang aneh menjadi biasa saja.

Kalau honor bupati seperti itu, maka  kami banggar tertipu. Tertipunya begini, ada dua komponen honor yang termuat di SBK, tapi tidak termuat di APBD saat kami bahas di Banggar. Karena Sekda menjelaskan, dua item itu tidak dianggarkan, yakni honor pengawasan dana desa, dan honor tim Satgas Covid-19.

Toh, jika dua item itu tidak dianggarkan, maka honor bupati masih di kisaran Rp 380 juta per bulan. Ini angka yang luar biasa.

Secara pribadi saya menyesal. Di tengah pandemi Covid, di tengah erupsi, di tengah devisit Kabupaten Lembata yang mengorbankan banyak program untuk rakyat karena devisit, lalu ada anggaran besar untuk orang per orang, ini kan menurut saya, secara moralitas sangat buruk.

Kemarin saya ribut soal isu ada satu dua fraksi yang mengusulkan merumahkan KSO, saya bilang, merumahkan KSO dalam kondisi Covid ini tidak membantu ekonomi mereka, malah kita bunuh mereka. Kenapa kita tidak turunkan kita punya honor yang begitu besar itu? Tapi tidak jadi. Honornya tidak turun, malah naik. Bagaimana mungkin honor itu rens antara 45 juta dengan 3 juta? Itu tidak masuk akal.

  • Diskresi Bupati

Saat rapat di Banggar DPRD, Sekda Tapobali dilaporkan tak bisa menjawab pertanyaan Anggota Banggar tentang dasar hukum yang menetapkan besaran jumlah honor.

Namun kepada salah satu Anggota Banggar dia berbisik bahwa soal besarnya jumlah honor itu diskresi Bupati atau kebebasan Bupati mengambil keputusan sendiri.

“Ini di luar kewenangan saya sebagai Sekda untuk menjelaskan (tentang besarnya honor Bupati),” bisik Tapobali kepada Anggota Banggar seperti disampaikan kepada SERGAP belum lama ini.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan Sekda Tapobali belum berhasil dimintai komentarnya.

Dihubungi Sabtu (2/1/21) malam via WhatsApp, Tapobali hanya membaca pesan SERGAP tapi tidak meresponnya.

BACA JUGA: Honor Bupati Lembata Rp 408 Juta Per Bulan

Bupati Sunur berulangkali dihubungi SERGAP via telepon dan WhatsApp juga tidak merespon.

  • Rujab Bupati

Anggota DPRD Lembata asal Partai Demokrat, Anton Leumara, menambahkan, Bupati Sunur pernah mengembalikan biaya sewa rumah “Kuma Resort” untuk rumah jabatan Bupati Lembata.

“Di tahun berapa saya lupa. Tapi dia (sunur) pernah kembalikan uang sewa rumah itu. Tapi kemarin dia masukan lagi uang sewa. Yang saya tidak mengerti tu… itu! Kita usulkan Rujab, tapi tidak diakomodir (dalam APBD). Padahal Rujab itu kalau ditempati, kita menghemat biaya sewa rumah (untuk bupati),” ucap Leumara.

Untuk Bupati dan Wabup, lanjut Leumara, daerah wajib menyediakan rujab. Protokolernya begitu! Tetapi kondisi kita ya begini. Malah (rujab bupati) dibuat jadi museum.

Tentang rujab ini, sejak periode pertama saya sudah ributkan. Tapi ya itu tadi, mekanisme mengambil keputusan di dewan ya pakai suara terbanyak. Kalau mayoritas bilang baik, layak, saya bisa apa? Tapi saya pada prinsip, selagi saya masih bisa bicara, ya saya bicara. Karena ada banyak hal yang tidak wajar, tidak etis, dan tidak layak. (sim/cis)

1 COMMENT

  1. Sekda & bupati serta anggota Dewan yg lain, hrs dan banyak belajar lagi, sekolah lagi, membaca & hrs mengerti betul bahasa indonesia.
    Jgn lupa kasi mrka kuliah lg tentang HUKUM tata negara.
    Yg bikin anehnya, cuma 1 anggota Dewan Yg pintar dan mengerti, yg lainya mendukung Bupati. Wahhhh…apa mgkin mrka yg lain dpt angpao dr Honor bupati sebesar itu tiap bulan ????
    LEMBATA…OH…..LEMBATA, Dari semenjak menjadi Kabupaten sendiri, Setiap pemangku kepentingan memperkaya diri sendiri, tanpa memikirkan Warga atau penduduk serta PAD di kab trsbt.
    OH….LEWOTANAH KU, kenapa ENGKAU msh memelihara org-org yg selalu menyengsarakan anak-anakmu yg Lain, singkirkan mereka-mereka yg selalu membodohi anak cucumu. Msh banyak anak cucumu yang lain, yg lbh pintar dan jujur dalam bekerja & memimpin LEWOTANAH KU TERCINTA.

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here