Bupati Kabupaten Lembata, Eliaser Yentji Sunur.
Bupati Kabupaten Lembata, Eliaser Yentji Sunur.

sergap.id, KUPANG – Bupati Kabupaten Lembata, Eliaser Yentji Sunur, dinilai melanggar hukum lantaran menetapkan honorarium per bulannya secara sepihak tanpa memperhatikan aturan dan tingkat kewajaran.

Sejak tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Lembata tentang standar biaya khusus, Sunur menerima honor per bulan mencapai ratusan juta rupiah.

Bahkan mulai bulan Januari 2021 besok, Sunur sudah mulai menerima honor per bulan sebesar Rp 408 juta lebih berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 331 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021.

“Menurut saya sangat tidak wajar apabila dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata,” ujar Pakar Hukum Tata Negara asal Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, DR. John Tuba Helan, SH, M.Hum, kepada SERGAP via WhatsApp, Kamis (31/12/20) siang.

Menurut dia, penetapan honor Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Saya yakin tidak ada aturan yang membuka ruang kepada setiap kepala daerah menetapkan besaran honor sesuai selera. Pasti berpedoman pada aturan nasional,” tegasnya.

BACA JUGA: Honor Bupati Lembata Capai Rp 408 Juta Lebih Per Bulan

Biasanya, sambung John, honor yang diberikan kepada pejabat tidak lebih besar dari gaji.

“Maka honor ratusan juta per bulan (yang ditetapkan dan diterima oleh Sunur) pasti melanggar hukum dan kewajaran,” katanya.

Informasi dan data yang dihimpun SERGAP menyebutkan, Sunur berulangkali merubah Peraturan Bupati (Perbup) tentang honorarium Bupati, Wakil Bupati, DPRD, OPD, dan lain sebagainya, serta merubah APBD mendahului perubahan walau tidak dalam keadaan mendesak.

BACA JUGA: Anggota DPRD Lembata Diberi Tunjangan Rp 91 Ribu Per Bulan

Apakah aturan memperbolehkan itu?

“APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka tidak bisa diubah secara sepihak oleh Bupati dengan alasan apa pun, kecuali ada keadaan mendesak,” ucap Jhon. (cis/cis)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here