Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTT, yangb juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si.

sergap.id, KUPANG – Bupati Kabupaten Ende, Djafar Achmad, melarang orang masuk dan keluar wilayah Ende melalui darat, laut, dan udara.

Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Ende Nomor: BU.550/DISHUB.12/231/IV/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Lebaran Idul Fitri 1441 H.

Keputusan ini mulai berlaku sejak Senin (27/4/20) hingga 31 Mei 2020.

Untuk jalur darat, Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 Ende telah menyiapkan petugas di perbatasan Ende-Sikka dan Ende- Nagekeo.

Djafar menjelaskan, larangan tersebut bukan berarti pihaknya menutup jalur transportasi darat, laut dan udara, namun hanya larang orang masuk atau keluar dari Ende.

Yang boleh masuk atau keluar wilayah Ende hanya orang dan kendaraan pembawa logistik. Tapi mereka harus melewati tahap pemeriksaan medis yang ketat.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si meminta Bupati Ende mengkomunikasikan secara baik keputusan tersebut kepada masyarakat.

“Kebijakan itu baik. Namun harus dikomunikasikan secara baik dengan semua pihak, termasuk dengan para bupati se daratan Flores,” kata Marius kepada pers di Kupang, Rabu (29/04/2020) siang.

Marius menegaskan, prinsipnya kebijakan yang dikeluarkan Bupati Ende sangat baik.

“Perlu komunikasi. Apalagi di wilayah Flores kan kita saling tergantung soal logistik dan sembilan bahan pokok (sembako),” ucap Marius.

Marius mendukung upaya Pemkab Ende untuk menempatkan tenaga medis di setiap pintu perbatasan.

“Perlu ada petugas medis di setiap pintu perbatasan untuk memastikan setiap orang yang lewat atau masuk keluar Ende dalam keadaan sehat. Semua ini demi kebaikan seluruh masyarakat, tidak hanya di wilayah Flores tetapi juga di seluruh NTT,” tandasnya.

Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dalam pasal 2 ditegaskan bahwa untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi criteria sebagai berikut :

  1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Marius menambahkan, dalam situasi dan kondisi seperti ini dibutuhkan kepatuhan dan disiplin dari warga masyarakat NTT untuk selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan sebagaimana yang disampaikan WHO dan otoritas pemerintah.

“Selalu mencuci tangan dengan deterjen di air yang mengalir, social distancing dan physical distancing serta menggunakan masker jika berada di area publik. Semua ini untuk kebaikan bersama dan mempertahankan NTT tetap berada di zona hijau,” tutupnya. (SP/Valeri Guru)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.