Kasat Pol PP Nagekeo, Muhayan Amir
Kasat Pol PP Nagekeo, Muhayan Amir.

sergap.id, MARAPOKOT- Pemuatan hewan antar pulau melalui pelabuhan Kelas III Marapokot, akhir- akhir ini menuai protes dari pengusaha hewan. Para pengusaha menilai tidak adanya koordinasi lintas sektor yang baik di Nagekeo mengakibatkan mereka mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Abdul Asis, salah seorang pengusaha hewan asal Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, mengatakan, tanggal 10 April 2021 lalu, dirinya bersama beberapa pedagang hewan ingin mengantarpulaukan hewan dari Marapokot tujuan pelabuhan Jeneponto (Sulawesi Selatan). Namun karena beberapa dokumen belum lengkap, maka dirinya bersama, Ma’ruf Muhamad, menemui Bupati Nagekeo untuk meminta kebijakan Bupati, karena sapi dan kerbau sudah hampir sebulan ditampung di tempat penampungan di Tonggurambang.

“Tujuan kami semata-mata karena sudah memasuki bulan Puasa Ramadhan. Saat bertemu Pak Bupati, saya bilang dokumen lainnya sudah lengkap, tinggal SIP (Surat Ijin Pengeluaran) dari Dinas Peternakan Propinsi NTT yang belum ada. Keterlambatan SIP disebabkan karena jaringan listrik di Kupang mati total akibat bencana alam,” beber Asis.

“Sebenarnya kita masih menunggu surat itu, namun karena sebentar lagi bulan puasa maka kita minta kebijakan daerah untuk memberi kebijakan agar hewan ini bisa dimuat ke Jeneponto. Namun dalam pembicaraan dengan Pak Bupati, Pak Bupati bilang kalau dokumen belum lengkap, untuk sementara lengkapi dulu, baru dimuat. Mendapat jawaban Pak Bupati itu, saya dan Maruf langsung pamit pulang,” kata Asis.

Asis menjelaskan, hewan miliknya yang siap diberangkatkan sebanyak 85 ekor, dan saat ini masih ada di tempat penampungan.

“Malam hari saya sempat telpon Pak Kepala Syahbandar dan menyampaikan bahwa saat ini hewan kami belum bisa dimuat karena dokumennya masih belum lengkap. Jadi tidak benar informasi bahwa saya jual nama Bupati Nagekeo untuk mengamankan kepentingan bisnis saya. Yang terjadi adalah saya minta kebijakan Bupati karena bulan puasa Ramadhan sudah dekat dan kebutuhan orang akan daging sapi dan kerbau sangat tinggi,” papar Asis.

“Resiko kami pedagang ya seperti ini. Saya tidak sedang mengadu domba agar antara dinas dan instansi terkait saling sikut. Saya hanya minta kebijakan, itu saja. Saya dapat informasi bahwa saya yang menjadi penyebab keributan antara Kepala Syahbandar dengan Kasat Pol PP dan dokter Frans. Perlu saya klarifikasi, bahwa itu semua tidak benar,” pungkas Asis.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Nagekeo, drh. Fransiskus X. G. Bethana, mengatakan, pihaknya tidak sedang mempersulit pengusaha hewan.

“Yang kita butuh adalah kelengkapan dokumen, agar para pedagang aman dalam mengantarpulaukan hewan. Saya kaget ketika nama saya dibawa- bawa dalam urusan ini. Tapi tiba-tiba saya ditelpon bahwa saya yang menjadi penyebab sampai semua hewan gagal diberangkatkan. Malah Kepala Syahbandar mengatakan dia kecewa dengan saya, pertanyaan saya kecewa dengan saya masalahnya  apa? Yang saya buat ini karena aturan yang mengatur, bukan saya karang-karang,” tegasnya.

Kasat Pol PP Nagekeo, Muhayan Amir, menjelaskan, keributan kecil itu berawal dari dirinya mendapat telepon dari anggotanya yang mengatakan Kepala Syahbandar melarang Pol PP memasuki area pelabuhan Marpokot.

“Saya kaget, masalahnya apa, dan dasar hukumnya apa? Anggota saya ke pelabuhan itu atas perintah saya dan surat tugasnya juga ada. Mereka itu menjalankan tugas yang telah dipercayakan oleh Negara. Selain itu, kehadiran Pol PP di pelabuhan bukan kemauan kami pribadi, tapi kami menjalankan tugas mengamankan Perda. Seharusnya kita saling koordinasi, bukan malah saling cari kesalahan. Semestinya kepala Syahbandar sebelum melakukan tindakan melarang anggota saya, saya selaku pimpinan diberitahu, paling tidak telpon, biar kita bisa tahu duduk persoalan sebenarnya, bukan main usir dan larang,” kata Muhayan.

Kepala Syahbandar Kelas III Pelabuhan Marapokot, Yohanes Palema, mengaku, kecewa dengan drh. Fransiskus X. G. Bethana.

“Kita sampai tengah malam, bahkan kapal yang sesuai jadwal hendak diberangkatkan, saya kasi tunda. Penumpang sampai mengeluh, kenapa kapal belum juga berangkat? Karena ada hewan yang akan dimuat. Saya ditelpon Om Asis bahwa setelah dia bertemu pak Bupati, Pak Bupati sudah setuju (untuk muat hewan). Tapi yang jadi masalah adalah Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo tidak mengijinkannya. Ini kita mau percaya yang mana? Kalau Dinas bilang tidak bisa muat, ya bilang dong! Biar kita suruh kapalnya berangkat. Tapi kalau sudah seperti ini ya mau bagaimana lagi? Terus terang dihadapan Pak Kasat Pol PP dan Pak Frans, saya bilang, ini masalah terjadi karena miskomunikasi antara kita saja. Jadi saya minta maaf. Kedepan kita harus saling kordinasi biar persoalan seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya. (sg/sg)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here