Ketua BPD Desa Nuke Kusa, Moses Taek.

sergap.id, LAENMANEN – Dana Desa Nauke Kusa Tahun Anggaran (TA) 2019 terancam tidak dicairkan. Pasalnya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat menolak menandatangan berita acara RAPBDes 2019.

Ketua BPD Desa Nuke Kusa, Moses Taek, mengatakan, kali ini sikapnya tegas, yakni menolak menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) 2019.

Alasannya, Kepala Desa (Kades) Nuke Kusa, Anselmus Dully tidak menyerahkan RAPBDes TA 2017 dan 2018 ke BPD.

Akibatnya, BPD tak punya data untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

“Untuk kedua kali BPD sudah ditipu oleh Kelapa Desa. Karena itu tahun ini BPD tidak mau menandatangani RAPBDes. Sebab banyak proyek desa tahun 2017 dan 2018 belum juga rampung, padahal dananya sudah habis, “ ujar Moses kepada SERGAP, Kamis (27/6/19).

Menurut Moses, 2017 dan 2018 Kades Anselmus tidak pernah memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tentang pengelolaan dana desa.

Padahal setiap akhir tahun BPD selalu meminta LKPJ Kades.

Kuat dugaan telah terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan dana desa selama dua tahun terakhir.

“BPD siap jika penyidik (polisi dan Jaksa) Tipikor datang meminta keterangan,” ucap Moses.

Kata Moses, BPD akan menandatangani RAPBDes 2019, jika semua program atau kegiatan yang belum selesai, dituntaskan oleh Kades, diantaranya program bantuan rumah layak huni dan pembangunan jalan desa.

Salah satu rumah warga penerima bantuan rumah layak huni yang belum selesai dikerjakan, namun sudah roboh diterpa angin kencang pada Maret 2019 lalu.

“Untuk pemberdayaan Bumdes dan lainnya juga harus sesuai dengan yang termuat di dalam RAPBDes 2017 dan 2018. Ini bukan soal suka dan tidak suka, tapi ini bagian dari tanggung jawab kita menjalankan tugas negara,” tegasnya.

“Coba buka RAPBDes 2017 dan 2018. Semua kegitan sudah sesuai atau tidak? Sudah di nikmati oleh masyarkat atau belum? Jika belum, silakan berurusan dengan penegak hukum,” ucapnya.

Moses berharap polisi dan jaksa segera membuka mata terhadap masalah dugaan korupsi yang terjadi di Desa Nauke Kusa, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ini.

“Penegak hukum jangan buta dan tuli dengan masalah yang terjadi di desa ini,” pintanya.

Rumah warga penerima bantuan rumah layak huni TA 2018 Desa Nauke Kusa yang belum selesai dikerjakan.

Kades Nauke Kusa, Anselmus Dully ketika dihubungi SERGAP via telepon pada Kamis (27/6/19) tidak merespon panggilan.

Dihubungi via SMS pun di tak membalas. (sel/sel)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.