Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore.
Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore.

sergap.id, KUPANG – Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, menjadi salah satu narasumber dalam seminar daring (webinar) yang digagas PT Aplikanusa Lintasarta, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa komunikasi data, internet dan pelayanan teknologi informasi.

Webinar yang bertajuk Stability in The Storm (Menghidupkan Kembali Geliat Ekonomi Daerah) dipandu oleh Hanggo Prakoso dan menghadirkan 5 narasumber, yakni Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng., Isyak Meirobie, S.Sn., M.Si, Wakil Bupati Belitung, Setiaji, S.T., M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dan Alfi Asman, Ditektur Bisnis Lintasarta.

Webinar menggunakan platform Teams Microsoft berlangsung secara daring dan dapat diikuti oleh khalayak umum.

Dalam webinar yang digelar pada hari Rabu (26/8/20) dan dibagi dalam 3 segmen tersebut, Jefri Riwu Kore memaparkan upaya Pemerintah Kota Kupang memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Dalam segmen pertama yang membahas dampak perekonomian penerapan PSBB di sebagian besar daerah di Indonesia, Jefri mengatakan bahwa Kota Kupang merupakan daerah yang paling terakhir dilanda Covid-19.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Kota Kupang, ada 41 kasus yang terjadi, dimana 38 pasien telah dinyatakan sembuh, 2 masih dirawat, dan 1 orang meninggal.

Jefri menegaskan, saat Kota Kupang dilanda Covid-19, Pemerintah Provinsi NTT tidak menerapkan PSBB, tapi membatasi aktivitas di ruang serta fasilitas publik, termasuk memberlakukan kerja, belajar serta ibadah dirumah selama 3 bulan lebih.

Hal tersebut mempertimbangkan karakteristik daerah dan sosial kemasyarakatan di NTT, khususnya Kota Kupang, yang sebagian masyarakat menggantungkan penghidupan dari aktivitas berdagang dan jasa.

Berbagai ruang atau fasilitas publik yang dihentikan sementara aktivitasnya mencakup pusat-pusat perbelanjaan, sekolah, kantor-kantor pemerintahan.

Pemerintah tetap memperbolehkan aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional namun dibatasi jam operasional serta memperketat kontrol penerapan protokol Covid-19.

“Beberapa ruang publik, hotel, restoran, tempat hiburan bahkan lokasi wisata kami tutup sementara, tidak beroperasi. Untuk hotel, restoran dan tempat wisata masih dilakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan untuk direkomendasikan untuk mulai beroperasi lagi. Tapi anak-anak tetap sekolah secara daring, karena masih terdapat 2 kasus terkonfirmasi yang terjadi baru-baru ini,” bebernya.

Jefri juga menyinggung Kota Kupang sebagai daerah penghubung untuk bepergian ke daerah lainnya di NTT dan menjadi tujuan utama banyak orang, sehingga menjadi daerah dengan tingkat positif tertinggi dari daerah lain di NTT. Namun karena pertimbangan-pertimbangan rasional, maka Kota Kupang tidak pernah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) seperti yang dilakukan daerah lain di Indonesia.

Selain itu, Jefri menjelaskan, dengan adanya karakteristik budaya NTT yang cukup kental, menyebabkan pemerintah tidak dapat memaksakan penerapan protokol kesehatan dalam tatanan hidup masyarakat.

“Kota Kupang sangat majemuk, orang-orangnya punya budaya yang sangat kental kekeluargaannya, sehingga ada beberapa kebiasaan yang sulit dihilangkan meskipun bertentangan dengan protokol Covid-19 yang seharusnya ditaati. Namun dalam setiap kesempatan kami tetap mensosialisasikan serta melarang interaksi fisik dan konsentrasi massa di tempat-tempat umum demi keselamatan warga ditengah pandemi Covid-19 ini,” katanya.

Dalam segmen ke 2 tentang keberlangsungan ekonomi, Jefri mengaku, Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan rasionalisasi, refokusing dan realokasi anggaran sesuai ketentuan pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19.

Pemerintah Kota Kupang telah merasionalisasi 42,2 Milyar dari APBD Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukkan bagi upaya penanganan medis serta penanggulangan dampak sosial melalui social safety net sebesar 22 Milyar.

Untuk itu Pemkot melalui Diskominfo dan Dinas Sosial menciptakan sistem dengan platform web untuk memudahkan penyaluran bansos.

“Kami alokasikan sebesar 22 milyar untuk bantuan sosial, kami bangun sistem berbasis website, bansos.kupangkota.go.id, sehingga masyarakat bisa mendaftar sendiri. Hal ini untuk meminimalisir adanya warga yang terlewat dari pendataan oleh perangkat RT maupun kelurahan. Masyarakat dapat secara mandiri mengakses serta mendaftar tentunya dengan mematuhi ketentuan yang disyaratkan,” paparnya.

Menurut Jefri, penerima bantuan di Kota Kupang sudah mencapai 37.625 kepala keluarga dan masih terus bertambah.

“Bantuan berupa sembako, bantuan tunai, non tunai, bersumber dari bantuan pusat, ada juga yang berasal dari donasi-donasi berbagai kalangan serta para stakeholders serta mitra. Para penerima bantuan merupakan mereka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS), data ini juga sedang kami benahi terus agar tepat sasaran, jumlah dan guna,” katanya.

Selain skema bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun Kota, Pemkot juga berupaya memulihkan ekonomi terutama bagi masyarakat yang memiliki giat usaha kecil dan menengah antara lain lewat pengguliran Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM).

Dana PEM hingga saat ini telah digulirkan kepada 16.816 pelaku usaha. Program ini awalnya untuk penguatan modal usaha, namun dengan terjadinya pandemi kini lebih dikonsentrasikan bagi pemulihan ekonomi masyarakat khususnya yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah.

Pemerintah Kota Kupang juga telah membuka kembali seluruh aktivitas perekonomian dan perkantoran, sejak tanggal 1 juli 2020.

“Kami mulai mengijinkan aktivitas usaha dan bisnis secara bertahap dengan tetap mewajibkan penerapan dan sosialisasi protokol kesehatan disetiap venue usaha. Setiap pengunjung pada tempat-tempat usaha wajib mematuhi standar kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan diukur suhu badannya. Setiap pengelola wajib menyediakan semua fasilitas-fasilitas tersebut usaha,” tegasnya.

Terkait pemulihan perekonomian di Kota Kupang, Jefri mengatakan, pemerintah Kota Kupang melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk membantu pelaku usaha bangkit dari keterpurukan pasca pembatasan aktivitas selama awal pandemi. Salah satunya yang baru digagas adalah program pelatihan digital marketing dengan sasaran sebanyak 5000 pelaku usaha, khususnya dari kalangan milenial yang sarat dengan inovasi dan kreativitas.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan melalui kelas-kelas pelatihan secara daring sehingga tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Kami mengajak masyarakat khususnya generasi milenial untuk memanfaatkan platform digital yang lebih cocok dengan situasi pandemi saat ini, untuk memasarkan produk mereka, sehingga secara bertahap dapat meninggalkan metode konvensional kepada metode yang lebih inovatif secara digital, dan menurut pantauan kami, kreativitas untuk memanfaatkan platform digital sesungguhnya atelah ada semenjak awal pandemi,” pintanya.

Selain itu, dalam upaya memulihkan sektor pariwisata yang sempat mati suri akibat pandemi, Pemerintah Kota Kupang bermitra dengan para milenial pegiat bisnis pertunjukan menggelar konser drive-in sekaligus memperingati 3 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 22 Agustus 2020 lalu.

“Kami bermaksud menggeliatkan lagi pariwisata di Kota Kupang, karena acara tersebut digelar serta disiarkan secara live streaming. Kami berharap agar semua orang dapat mengetahui bahwa Kota Kupang sudah aman dan nyaman untuk diakses oleh para wisatawan sehingga harapannya sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian di Kota Kupang khususnya ditengah pandemi. Pariwisata Kota Kupang tidak akan berjalan jika tidak hidupkan kembali lokasi wisatanya, baru-baru kami mencoba kreasi baru yakni konser musik dengan cara baru, yakni semua penontonnya di dalam mobil, itu kami namakan drive-in concert,” ungkapnya.

Di penghujung webinar, Jefri memyoroti mahalnya biaya internet yang sangat dirasakan masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Ia berharap agar Pemerintah pusat melalui Kemenkominfo dapat menurunkan tarif internet atau menerapkan pemberlakuan biaya internet satu harga, mengingat saat ini fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat di berbagai kalangan, khususnya di dunia pendidikan, mengingat kewajiban belajar secara online bagi anak-anak yang memberatkan sebagian besar orangtua khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

“Selaku Wali Kota saya memikirkan bagaimana caranya kami memberikan gratis internet. Oleh karena itu, kami telah bersurat langsung kepada Pak Menteri, saya mengajukan jika BBM bisa diberlakukan 1 harga di seluruh Indonesia, maka seharusnya internet dapat diterapkan demikian, sehingga jangan ada kesenjangan antara daerah-daerah di pulau Jawa dengan daerah-daerah lainnya, terutama kami yang ada di bagian tengah dan timur Indonesia, dimana internet lebih mahal,” pungkasnya. (PKP/HMS)

KOMENTAR SESUAI TOPIK DI ATAS

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.