Bupati Kabupaten Ende, Djafar H. Achmad
Bupati Kabupaten Ende, Djafar H. Achmad.

sergap.id, ENDE – Dosen FH UBAYA, Marianus Gaharpung, meminta Bupati Kabupaten Ende, Djafar H. Achmad, ikut bertanggungjawab dalam kasus dugaan korupsi dana KONI senilai Rp 2,1 miliar yang kini sedang ditangani Polres Ende.

Menurut Gaharpung, Djafar tak bisa lepas dari kasus tersebut, sebab:

Pertama, Djafar adalah penanggung jawab tertinggi di KONI Ende;

Kedua, Djafar yang merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;

Ketiga, Djafar yang mengoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;

Keempat, Djafar bertindak untuk dan atas nama KONI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Kelima, Djafar bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga, Rapat Anggota, Rapat Pleno dan Rapat Pimpinan terkait Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;

Keenam, dalam melaksanakan tugasnya, Djafar sebagai Ketua Umum KONI Ende dibantu pengurus inti bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga.

“Pertanyaan mendasar adalah apakan Djafar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum? Ya.. karena sekecil apapun dana yang keluar dari APBD Ende wajib hukumnya mendapat disposisi dari Djafar. Dan, disposisi dinas atau nota dinas dalam kajian hukum administrasi (negara) berimplikasi pada tanggunggugat dan tanggungjawab hukum dari pejabat yang memberikan disposisi jika timbul adanya kerugian negara”, terang Gaharpung.

BACA JUGA: Dugaan Kosupsi di KONI Ende, PS: Berjamaah dan Berjenjang

Gaharpung pun mempertanyakan tanggungjawab Polres Ende apakah punya nyali atau tidak dalam membedah kasus KONI dari hulu sampai hilir.

“Karena realita selama ini, pejabat pengambil kebijakan tidak pernah tersentuh hukum. Atas dasar ini, bola panas dana KONI 2,1 miliar wajib dituntaskan secara tranparan dan akuntabilitas. Jangan sampai hilang di Polres Ende. Polres Ende wajib membedah dugaan korupsi ini mulai dari Bupati Ende, Ketua Harian KONI Ende Fery Taso dan oknum pejabat KONI lainnya, demi menjamin kepercayaan publik terhadap kinerja Polres Ende yang tidak tebang pilih”, tegasnya.

BACA JUGA: Bupati Djafar Disinyalir Terlibat Dugaan Korupsi Dana KONI Ende

Sementara itu, kepada SERGAP, Rabu (5/4/23), Djafar mengatakan, penggunaan dana KONI yang ‘dipersoalkan’ Polres Ende sudah sesaui aturan.

“Proses pencairan tidak ada masalah. Semuah sudah sesuai aturan. Pertanggungjawaban secara administrasi juga tidak ada masalah ”, tegasnya.

Menurut dia, secara teknis, dana KONI dikelola oleh Fery Taso sebagai Ketua Harian KONI Ende.

“Proses  hukum ya wajar-wajar saja. Tapi kalau mereka (Fery Taso cs) mampu mempertanggungjawabkan secara baik, maka selesai. Kalau kita benar, ya tinggal kita sampaikan. Jika ada temuan, ya silahkan saja (proses hukum)”, tutupnya. (sg/sg)