sergap.id, KUPANG – Gelombang serangan digital kembali menghantam ruang publik di Nusa Tenggara Timur. Kali ini, sasaran utamanya adalah Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Leonardus Lelo atau Leo Lelo.
Sebuah akun TikTok bernama nobita.irmadewi.s menyebarkan narasi panjang bernuansa dramatis yang menyeret kehidupan pribadi Leo Lelo. Konten tersebut tidak sekadar opini, tetapi dibungkus seperti kisah faktual—lengkap dengan alur emosional, tokoh, dan konflik—yang berpotensi membentuk persepsi publik.
Dalam unggahan itu, Leo digambarkan mengalami perubahan hidup drastis setelah menjabat, bahkan diseret ke dalam cerita relasi personal dengan seorang perempuan bernama Euis Widaningsih. Narasi kemudian berkembang menjadi tudingan pengabaian keluarga hingga kehidupan glamor yang menjauh dari rakyat.
Namun, tidak ada satu pun data atau bukti yang disertakan.
Pola ini memunculkan pertanyaan: apakah ini sekadar konten sensasional, atau bagian dari operasi terstruktur untuk menyerang reputasi?
Kuasa hukum Leonardus Lelo, Fransisco Bernando Bessi, menilai konten tersebut sebagai fitnah yang sengaja dikonstruksi.
“Saya tegaskan, seluruh isi narasi itu tidak benar. Ini bukan kritik, tapi serangan yang dibungkus cerita,” ujar Fransisco, seperti dikutip Sergap dari koranntt.com, Minggu (12/4/2026).
Lebih jauh, Fransisco mengungkap dugaan adanya pola berulang dari sejumlah akun TikTok yang memproduksi konten serupa. Ia menyebut, karakteristiknya hampir identik: narasi dramatis, menyasar tokoh publik, dan minim verifikasi.
Salah satu yang disorot adalah akun “Lika Liku NTT”, yang disebut memiliki modus serupa.
“Ini bukan berdiri sendiri. Polanya sama—membangun cerita, memancing emosi, lalu menarik keuntungan dari trafik. Ada indikasi kuat ini dikelola secara sistematis,” tegasnya.
Menurutnya, motif ekonomi menjadi salah satu pendorong utama. Konten sensasional dinilai efektif mendatangkan penonton, interaksi, hingga potensi monetisasi.
Namun dampaknya jauh lebih luas.
Selain merusak reputasi individu, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menciptakan disinformasi masif di tengah masyarakat. Dalam konteks politik lokal, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk membentuk opini publik secara tidak sehat.
Fransisco memastikan, pihaknya tidak akan tinggal diam.
Ia mengaku telah mengantongi sejumlah bukti digital dan tengah menelusuri jejak di balik akun-akun tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitan antar akun.
“Ini sedang kami dalami. Ada benang merah yang mulai terlihat, dan itu akan kami buka secara terang,” ungkapnya.
Langkah hukum pun disiapkan. Kasus ini disebut beririsan dengan laporan lain yang sedang ditangani di Krimsus Polda NTT, membuka peluang pengusutan lebih luas terhadap dugaan jaringan penyebar konten provokatif.
“Ini bukan hanya soal klien kami. Ini tentang upaya membersihkan ruang publik dari praktik manipulasi informasi. Siapa pun di balik ini, akan kami kejar,” tegas Fransisco.
Di tengah derasnya arus informasi digital, kasus ini menjadi pengingat: tidak semua yang viral adalah kebenaran. Sebaliknya, di balik narasi yang tampak meyakinkan, bisa jadi tersembunyi agenda yang lebih besar dan lebih gelap. (el/el)
